Mafia Tanah Serobot Ratusan Ha Lahan Warga Tangerang
Logo BeritaSatu

Mafia Tanah Serobot Ratusan Ha Lahan Warga Tangerang

Sabtu, 27 Februari 2021 | 21:29 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Ratusan hektare (ha) tanah milik puluhan warga di Desa Babakan Asem, Kabupaten Tangerang, Banten diduga telah diserobot oleh beberapa pihak.

Hal tersebut mencuat setelah Heri Hermawan, salah satu warga Desa Babakan Asem, hendak mendaftarkan tanah miliknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Tangerang pada Agustus 2020. Namun, pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN) Tangerang menyampaikan melalui surat bahwa di atas tanah yang didaftarkan Heri, telah terbit sejumlah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah atas nama orang lain, yakni Vreddy. Proses pendaftaran tanah pun tidak dapat dilanjutkan.

BPN Kabupaten Tangerang bahkan secara spesifik menyebutkan bahwa penerbitan NIB atas nama Vreddy yang terbit di atas tanah Heri Hermawan, berdasarkan dokumen perolehan tanah yang dibuktikan dengan Akta Jual beli (AJB) antara Micang sebagai penjual, dengan Vreddy sebagai pembeli, pada 2013, yang dicatatkan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Indrarini Sawitri.

Lantaran kasus ini, sejumlah warga kemudian mengecek status tanah milik mereka masing-masing di website resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, https://www.bhumi.atr.bpn.go.id. Merekapun terkejut setelah mendapati bahwa di atas lahan mereka telah terbit NIB atas nama orang lain. Di antaranya Vreddy, Hendry, dan Ahmad Ghozali. Total mereka disebutkan sebagai pemegang NIB serta SHM di atas tanah warga di 27 desa, dan 4 Kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan luas total 900 ha.

Mengenai hal ini, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menyatakan, negara harus turun tangan untuk mengatasi kasus mafia tanah seperti yang terjadi di Tangerang itu. Sebab, melibatkan persektuan pemodal besar dan organisasi preman.

"Negara wajib memberi perhatian khusus karena terhadap kelompok mafia tanah seperti ini, hukum seolah tumpul," kata Haris kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).

Haris yang didampingi Founder Lokataru/Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengaku menemukan banyak kejanggalan atas dugaan kasus penyerobotan lahan di Tangerang itu.

Contohnya, NIB dan atau SHM atas nama Vreddy dan Hendry, diterbitkan dengan total luasan bidang tanah masing-masing sebesar 500 dan 200 ha. Padahal, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, telah membatasi luasan kepemilikan tanah pertanian hanya sebesar 20 ha.

Haris pun mengungkap sejumlah kasus perampasan tanah bersertifikat di Kabupaten Tangerang, yang dilakukan oleh perusahaan pengembang dan terindikasi bekerjasama dengan organisasi preman. "Ketika masyarakat ke lapangan mempertanyakan persoalan ini, sejumlah preman mengintimidasi," tambah Haris.

Seperti Kasus yang dialami oleh Tonny Permana pemegang dan pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kepemilikan tersebut digugat di Pengadilan oleh seseorang dengan hanya menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah. Dalam proses ini, propertinya dihancurkan oleh sekelompok preman lalu dipasang plang 'dibawah pengawasan Hercules berdasarkan Akta Jual Beli'.

Kasus serupa juga dialami oleh Djoko Sukamtono di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. SHM miliknya dikuasai oleh pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) dengan cara melakukan laporan yang mengindikasikan kriminalisasi kepada pemilik sertifikat.

Menurut Haris, praktik penyerobotan lahan ini bisa mulus karena para mafia tanah berkolaborasi dengan BPN. "Mafia Tanah juga kami tengarai telah membuat sejumlah proses akrobat hukum sehingga barang rampasan negara berupa tanah dapat dikuasai oleh perusahaan pengembang," papar Haris.

Haris lalu mengungkap kasus yang menimpa Lee Darmawan Kartarahardja Harianto, terpidana kasus penyerobotan lahan. Selain dipenjara, aset miliknya kini telah dirampas oleh negara dan diserahkan kepada Bank Indonesia.

Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI telah melakukan penelusuran guna mencari sisa tanah yang belum dirampas dan dikembalikan kepada negara. Pada tahun 2017 berlokasi di Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang PPA Kejaksaan Agung menemukan dan melakukan pemasangan plang yang menandakan bahwa tanah tersebut milik negara. Plang atau penanda dari PPA Kejaksaan Agung RI tersebut dipasang dibeberapa lokasi yang tersebar di Desa Dadap tersebut.

Kini plang atau penanda yang dipasang tersebut telah dilepas. Lokasi tanah tersebut kini telah diurug dan dikuasai oleh sekelompok orang untuk digunakan area pengembangan developer.

Haris melanjutkan, Lokataru pada 23 Juni 2020 telah bersurat kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dengan tujuan menanyakan perkembangan penanganan pemulihan aset atas nama terpidana Lee Darmawan.

Akan tetapi berdasarkan balasan yang diterima melalui surat pada 7 Agustus 2020, PPA Kejaksaan Agung menyatakan pemulihan aset milik Lee Darmawan Kartahardja Harianto dilakukan secara tertutup.

Haris berpendapat, terjadinya praktik persekutuan mafia tumbuh karena ketertutupan, rendahnya pengawasan publik dan minimnya penegakan hukum.

"Persekutuan tersebut melibatkan berbagai macam aktor, di dalam dan di luar pemerintah dan tidak segan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi preman. Dalam persoalan semacam ini, ironisnya aparat kepolisian seolah tidak berkutik," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sukseskan Vaksinasi Covid-19, Jokowi Minta Dukungan NU

Jokowi menyampaikan harapannya agar Nahdlatul Ulama (NU) tetap mendukung dan membantu Pemerintah menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 27 Februari 2021

PPSDMPU Tingkatkan Keterampilan Dosen Lembaga Pendidikan

Pelatihan virtual dengan tema heart to heart communication for lecturer ini dibimbing Poppy Amalya sebagai master of communication.

NASIONAL | 27 Februari 2021

Jokowi Puji Komitmen NU Jaga Pancasila

Puncak Harlah NU ini mengingatkan Indonesia menyongsong 1 abad NU yang akan terjadi pada 2 tahun mendatang

NASIONAL | 27 Februari 2021

RS Lapangan Covid-19 Akan Dibangun di Malang

RS Lapangan Covid-19 akan dibangun di lahan seluas 6.000 meter persegi di Universitas Muhammadiyah Malang dan ditargetkan selesai dalam 40 hari.

NASIONAL | 27 Februari 2021

UMM Universitas Islam Terbaik Dunia, Mendikbud Berikan Apresiasi

Mendikbud menyampaikan apresiasi atas prestasi Universitas Muhammadiyah Malang yang meraih peringkat pertama Universitas Islam Terbaik Dunia 2021 versi UniRank.

NASIONAL | 27 Februari 2021

Terendam Banjir, 3.074 Hektare Sawah di Cirebon Gagal Tanam

Sebanyak 3.074 hektare tanaman padi yang mengalami gagal tanam imbas terendam banjir, yang melanda daerah Cirebon.

NASIONAL | 27 Februari 2021

Ponpes di Majalengka Bangun Aula Diberi Nama Ibunda Jokowi

KH Maman Imanulhaq meletakan batu pertama pembangunan Aula Pertiwi Hj Sudjiatmi Notomihardjo (ibunda Presiden Jokowi) di pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi.

NASIONAL | 27 Februari 2021

Polisi: Tak Ada Pelanggaran Hukum dalam Kerumunan Presiden Jokowi

Mabes Polri angkat bicara terkait tidak menerima laporan yang mempermasalahkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat Jokowi kunjungan kerja ke NTT

NASIONAL | 27 Februari 2021

Ketika Burung Perkutut Dilaporkan ke KPK

Pemberian burung perkutut seharga Rp 100 juta itu dianggap gratifikasi.

NASIONAL | 27 Februari 2021

LPSK: Revisi UU ITE Merupakan Langkah Maju

LPSK menilai, rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah langkah maju.

NASIONAL | 27 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS