Sidang MK, Dirjen Dukcapil Jelaskan Data Penduduk Ganda
Logo BeritaSatu

Sidang MK, Dirjen Dukcapil Jelaskan Data Penduduk Ganda

Sabtu, 27 Februari 2021 | 00:49 WIB
Oleh : CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan data penduduk ganda dapat terjadi saat terdapat warga yang mengganti tanggal lahir. Zudan memberi keterangan secara daring dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilkada Nabire di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (26/2/2021).

“Dalam KTP elektronik, nomor induk kependudukan (NIK) berlaku seumur hidup dan tidak dapat diubah. Namun, dalam praktiknya, banyak penduduk yang melakukan perbaikan tanggal lahir karena salah setelah dewasa, padahal NIK sudah dibuat,” kata Zudan.

Dengan membuat NIK lagi, menurut Zudan, penduduk tersebut menimbulkan data ganda. Sebab, NIK dan tanggal lahir berubah, tetapi nama dan alamat sama dengan data yang telah tersimpan dalam sistem.

“Kalau NIK berbeda, data di belakangnya sama, inilah yang kemudian melahirkan data penduduk ganda,” tutur Zudan.

Selain itu, terkait daftar pemilih tetap di Nabire yang dipersoalkan, Zudan menuturkan penduduk Nabire hingga 30 Juni 2020 tercatat sebanyak 172.190 jiwa. Sebanyak 115.141 jiwa memiliki hak pilih karena berusia 17 tahun ke atas atau pernah menikah, bukan TNI dan Polri.

Kemudian, kata Zudan, penundaan pilkada dari rencana semula September menjadi Desember 2020 menimbulkan pertambahan pemilih sebanyak 736 jiwa sehingga total usia dengan hak pilih sebanyak 115.877 jiwa.

Dalam kesempatan itu, Majelis Hakim MK memeriksa dua perkara, yakni permohonan yang diajukan pasangan Fransiscus Xaverius-Tabroni dan Yufinia Mote-Muhammad Darwis.

Pasangan Fransiscus-Tabroni mendalilkan terdapat permasalahan yang mendasar dan krusial pada penyelenggaraan Pilkada Nabire, seperti permasalahan penetapan DPT, ketidakprofesionalan penyelenggara, dan pemilih ganda.

Sementara pasangan Yufinia-Muhammad menyebut hasil rekapitulasi Pilkada Nabire tidak sah karena rekomendasi Bawaslu Nabire untuk pemungutan suara ulang di 18 TPS yang tersebar di Kampung Distrik Dipa dan rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan 423 sisa suara yang dibagi-bagi ke paslon pada TPS 01 dan 02 belum dilaksanakan.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

400 Prajurit TNI Amankan Perbatasan RI-Timor Leste

Sebanyak 400 prajurit Batalyon Infanteri 742/Satya Wira Yudha dikirim untuk melaksanakan operasi pengamanan perbatasan.

NASIONAL | 27 Februari 2021

29 Desa dan Kelurahan di Sulawesi Utara Rawan Narkoba

Sebanyak 29 desa dan kelurahan di Sulawesi Utara masuk dalam wilayah rawan narkoba.

NASIONAL | 27 Februari 2021

KPK Jelaskan “Hilangnya” Ihsan Yunus dalam Dakwaan

KPK merespons “hilangnya” nama Ihsan Yunus dalam dakwaan Harry Van Siddanbuke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

NASIONAL | 27 Februari 2021

Gubernur Jatim Lantik 17 Bupati dan Wali Kota Terpilih

Khofifah meminta kepada kepala daerah yang baru dilantik untuk memerhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Bupati Arif: Semua untuk Kebumen, We are Kebumen

Arif mengatakan, kesejahteraan dan kemajuan Kebumen, tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi harus disertai ikhtiar dan kerja keras yang produktif dan efisien.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Seorang Bocah Ditemukan Tewas Tenggelam di Saluran Irigasi

Seorang bocah berusia 4 tahun ditemukan tewas tenggelam di saluran irigasi Lingkungan Polak Penyayang, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, NTB.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Pembuatan SIM Ramah Disabilitas di Kota Malang

Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota, Jawa Timur (Jatim), membuat terobosan baru melalui layanan Satpas Malang Kota Ramah Disabilitas (Sama Rasa).

NASIONAL | 26 Februari 2021

Ini Tiga Jurus Kowantara Agar Warteg 'Naik Kelas'

Kondisi keterpurukan akibat pandemi Covid-19 tidak membuat Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) mati akal dan mati langkah. Koperasi yang berdiri sejak 2011 itu justru menjadikan pandemi Covid-19 dan kemajuan industri 4.0 sebagai momentum untuk mentransformasi warteg anggotanya agar bisa ‘naik kelas’.

NASIONAL | 26 Februari 2021

9.719 KPM Terdampak Gempa Mamuju Terima BST

Sebanyak 9.719 KPM yang terkena dampak Gempa Mamuju menerima BST dari Kemsos yang disalurkan PT Pos Indonesia.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Ditjenpas Belum Agendakan Vaksinasi Tahanan dan Narapidana

Ditjenpas Kemkumham belum mengagendakan vaksinasi kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP).

NASIONAL | 26 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS