KPK Ingatkan Kepala Daerah yang Baru Dilantik untuk Tidak Korupsi
Logo BeritaSatu

KPK Ingatkan Kepala Daerah yang Baru Dilantik untuk Tidak Korupsi

Jumat, 26 Februari 2021 | 22:09 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah yang baru dilantik untuk tidak melakukan praktik korupsi seperti yang dilakukan ratusan kepala daerah yang telah dijerat KPK. Sejak 2004 hingga Februari 2021 terdapat 126 kepala daerah yang terdiri dari 110 Bupati/Wali Kota dan 16 Gubernur yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi.

"KPK berharap para kepala daerah tidak lagi mengulang praktik korupsi tersebut," tegas Plt Jubir KPK, Ipi Maryati, Jumat (26/2/2021).

Untuk itu, KPK mengingatkan para kepala daerah yang baru dilantik untuk selalu memegang teguh integritas dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam menjalankan pemerintahannya. Para kepala daerah juga diingatkan KPK untuk mewujudkan janji-janjinya selama masa kampanye serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.

"KPK mengajak kepala daerah untuk menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, terutama di masa pandemi saat ini dengan menciptakan inovasi bagi daerahnya demi kesejahteraan masyarakat," kata Ipi.

Ipi memaparkan berbagai modus korupsi yang dilakukan kepala daerah. Beberapa di antaranya terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga. Modus lainnya pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat, korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan dan benturan kepentingan.

"Serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi dan promosi ASN di lingkungan pemerintahannya," papar Ipi.

Dikatakan Ipi, KPK melalui program-program pencegahan, koordinasi dan supervisi akan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui implementasi delapan area intervensi sebagai fokus perbaikan, yang meliputi sektor Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

"Kedelapan area intervensi tersebut dipetakan berdasarkan pengalaman KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dan merupakan titik rawan korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah," papar Ipi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Densus 88 Ciduk 12 Terduga Teroris di Jatim

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 12 orang terduga teroris di Provinsi Jawa Timur

NASIONAL | 26 Februari 2021

PGRI: Tidak Ada Guru yang Tolak Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi kepada guru menjadi sorotan internasional karena Indonesia dinilai serius menempatkan aspek pendidikan dalam upaya pemutusan mata rantai Covid-19.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Barabai Perlu Tempat Parkir Air Besar Agar Terbebas dari Banjir

Perlu dilakukan pengkajian untuk merekayasa wilayah ini sehingga mempunyai tata kelola air yang baik untuk meminimalisasi dampak yang terjadi.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menegaskan vaksinasi Covid-19 di lingkungan DPR, menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Kunjungi Papua, Kapolri Singgung Otsus

Kapolri meminta agar personel kepolisian melakukan sosialisasi mengenai Otsus yang bakal mensejahterakan rakyat Papua.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Keluarga Anggota DPR Ikut Vaksinasi Covid-19

Keluarga anggota DPR mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang digelar Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Aksi Nyata Perangi Sindikat, BP2MI Selamatkan 11 Calon Pekerja Migran Korban TPPO

BP2MI kembali menyelamatkan sebanyak 11 calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari upaya tindak pidana perdagangan orang.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Densus 88 Gulung Teroris Jaringan Jatim

Detasemen Khusus 88/Antiteror melakukan serangkaian penangkapan terduga teroris di beberapa wilayah di Jawa Timur.

NASIONAL | 26 Februari 2021

Densus 88 Cokok Sejumlah Terduga Teroris di Jawa Timur

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan penangkapan terhadap sejumlah terduga teroris di wilayah Jawa Timur, Jumat (26/2/2021).

NASIONAL | 26 Februari 2021

Mahfud MD Perintahkan Usut Tuntas Dua Super Tanker Iran dan Panama

Menko Polhukam mengawal proses hukum dan mengusut tuntas kasus penangkapan dua kapal super tanker asal Iran dan Panama.

NASIONAL | 26 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS