Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Lakpesdam NU Usul Tanda Khusus untuk Rumah Tangga Penerima Bansos

Selasa, 23 Februari 2021 | 22:09 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdhatul Ulama (Lakpesdam NU) mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan tanda khusus kepada rumah tangga yang menerima bantuan sosial (bansos). Tanda khusus ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penerima bansos sekaligus untuk mendorong kontrol masyarakat.

“Rumah tangga penerima bansos perlu diberi tanda khusus agar tidak tumpang tindih dan mendorong kontrol masyarakat terhadap kemungkinan salah sasaran,” kata Sekretaris Lakpesdam NU, Marzuki Wahid dalam diskusi daring “Meneropong Titik Rawan Korupsi dan Diskriminasi Dana Bansos Covid-19 tahun 2021”, Selasa (23/2/2021).

Lakpesdam NU juga merekomendasikan kementerian atau lembaga yang menyalurkan bansos, baik Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maupun kepala daerah, harus terbuka dan transparan berkaitan dengan informasi mengenai bantuan sosial, seperti jenis bantuan, kriteria penerima, besaran/nilai bantuan, cara mendapatkan, dan saluran pengaduan.

Sosialisasi dan transparansi ini perlu dilakukan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial (medsos).

“Kementerian/lembaga yang menyalurkan bantuan sosial, baik Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, maupun kepala daerah, juga harus responsif dan pro-aktif menindaklanjuti laporan dari warga terkait penyalahgunaan bansos Covid-19 dan menyelesaikannya secepat mungkin sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Karena itu, diperlukan adanya maklumat layanan pengaduan yang memuat standar penyelesaian pengaduan warga yang terukur,” papar Marzuki.

Lebih jauh, Marzuki mengatakan, pihaknya juga merekomendasikan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala, setidaknya setiap tahun. Bahkan, platform DTKS ini harus dikembangkan berbasis IT dan disinkronkan dengan Sistem Informasi Desa (SID) dan Kelurahan yang memuat update data warga miskin yang layak menerima Bansos.

Di masa pandemi seperti saat ini, pemutakhiran data DTKS bisa dilakukan lebih sering, minimal setahun dua kali, karena jumlah kelompok rentan dan terdampak pandemi terjadi peningkatan yang cepat dan fluktuasi yang sangat dinamis.

“Dalam pemutakhiran data, agar tidak ada diskriminasi, penentuan warga miskin yang masuk SID dan terintegrasi dengan DTKS, harus melalui musdes yang partisipatif,” katanya.

Tak hanya itu, Lakpesdam merekomendasikan agar dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial, pemerintah daerah harus memperhatikan sejumlah kelompok rentan, terutama yang sering terdiskriminasi. Mereka adalah kelompok sosial yang sering tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Oleh karena itu, untuk kelompok rentan dan kelompok minoritas perlu ada kebijakan afirmasi (affirmative action policy) dalam bansos.

“Pemda setempat perlu mengembangkan skema bansos khusus bagi kelompok rentan. Basisnya bisa individu atau rumah tangga. Pendaftarannya bisa dilakukan secara terpisah dan mandiri, khusus bagi kelompok rentan,” katanya.

Berbagai rekomendasi ini disampaikan Lakpesdam berdasarkan pemantauan penyaluran bansos di Mataram, Indramayu, Tasikmalaya dan Kuningan pada periode Agustus 2020 hingga November 2020. Dari pemantauan itu, Lakpesdam menemukan 95 kasus dugaan diskriminasi dan pelanggaran dalam penyaluran bansos. Dari total kasus yang ditemukan, 73 kasus merupakan kasus pelanggaran distribusi (77%) dan 22 kasus diskriminasi (23%).

Berbagai kasus dugaan diskriminasi, pelanggaran bahkan hingga terindikasi korupsi yang ditemukan Lakpesdam ini terjadi karena beberapa faktor yang saling terkait. Di antaranya adalah data yang kadaluarsa dan tumpang tindih, tidak transparan dan tidak terbukanya daftar penerima bansos, dan saluran pengaduan warga yang tersumbat.

“Selain itu, lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan, dan keterlibatan oknum pemerintah dalam kasus dugaan korupsi dan diskriminasi,” papar Marzuki.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Rimbun Air Klaim Pesawat Jatuh di Papua Layak Terbang

Rimbun Air sebut kondisi pesawat kargo seri Twin Other 300 PK-OTW yang jatuh di Gunung Wabu, Papua dalam kondisi layak terbang.

NASIONAL | 17 September 2021

Pemkot Denpasar Raih Anugerah Humas Indonesia

Pemkot Denpasar berhasil meraih penghargaan Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2021 kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media Digital tahun 2021.

NASIONAL | 17 September 2021

Pemerintah Dorong Kampus Kolaborasi dengan 100 Perguruan Tinggi Tiongkok

Kemdikbudristek mendorong kampus Indonesia berkolaborasi dengan 100 perguruan tinggi top besar dunia di Tiongkok.

NASIONAL | 17 September 2021

Dipanggil Satgas BLBI, Nirwan Bakrie Kirim Perwakilan

Dalam panggilan penagihan ini, PT Usaha Mediatronika Nusantara dihadiri oleh Sri Hascaryo dari Bakrie Grup yang menerima kuasa dari Nirwan Dermawan Bakrie.

NASIONAL | 17 September 2021

Muhammad Kece Dianiaya di Rutan Bareskrim Polri

Laporan Kece sudah ditindaklanjuti penyidik Bareskrim Polri, kasusnya telah masuk dalam tahap penyidikan.

NASIONAL | 17 September 2021

Komunitas Loro Blonyo Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Yogyakarta

Komunitas Loro Blonyo turut berperan penting dalam percepatan capaian vaksinasi di Yogyakarta, khususnya di wilayah Gunungkidul.

NASIONAL | 17 September 2021

Soal Vonis Gugatan Polusi Udara Jakarta, Ini Respons Kemkes

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara Jakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

Vaksinasi Covid-19 dan Peremajaan Tanaman, Seiring Sejalan

Sinar Mas Agribusiness & Food bersama Eka Tjipta Foundation (ETF) mendukung kegiatan vaksinasi Covid-19 berikut peremajaan perkebunan sawit rakyat.

NASIONAL | 17 September 2021

Jokowi dan Anies Diminta Patuhi Putusan Pengadilan Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Presiden Jokowi, Gubernur DKI Anies Baswedan dan lima pejabat lain yang menjadi tergugat diminta mematuhi putusan PN Jakpus memperbaiki kualitas udara Jakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

Patroli di Laut Natuna Utara, TNI AL Tidak Temukan Ribuan Kapal

TNI AL tidak menemukan ribuan kapal asing berlayar di Perairan Laut Natuna Utara saat melaksanakan patroli di batas landas kontinen.

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Rimbun Air Klaim Pesawat Jatuh di Papua Layak Terbang

Rimbun Air Klaim Pesawat Jatuh di Papua Layak Terbang

NASIONAL | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings