Mendes PDTT: Pembangunan Desa Harus Berbasis Kebutuhan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Mendes PDTT: Pembangunan Desa Harus Berbasis Kebutuhan

Jumat, 19 Februari 2021 | 17:26 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Surabaya, Beritasatu.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan pembangunan desa harus berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan.

Menurut Abdul Halim, hingga saat ini, masih banyak program pembangunan baik di tingkat desa maupun pemerintah daerah yang masih berbasis keinginan sekelompok orang.

"Ini satu masalah sendiri yang harus kita rombak untuk percepatan pembangunan di semua bidang," kata Mendes PDTT, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (19/2/2021).

Berangkat dari persoalan tersebut, Abdul Halim merumuskan sistem pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Sistem SDGs Desa ini bertujuan agar dana desa tidak lagi asal digunakan tanpa memperhatikan kebutuhan warga desa.

Kepala desa nantinya cukup memilih salah satu dari 18 poin SDGs Desa yang akan dijadikan prioritas pembangunan selama kepemimpinannya, berdasarkan kebutuhan warga desa.

Saat ini, sedang berlangsung pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa yang dilakukan kepala desa dibantu para pendamping desa. Harapannya, semua program dapat mengacu pada data yang berbasis RT dan RW tersebut.

"Karena perencanaan yang benar itu harus mengacu pada data yang valid," tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Program Kampung Tangguh Jaya, Sahroni: Ikhtiar yang Sangat Baik

Komisi III DPR mengadakan kunjungan reses ke Polda Metro Jaya, Jumat (19/2/2021).

NASIONAL | 19 Februari 2021

Jadi Kabareskrim, Agus Andrianto Miliki Harta Rp 1,73 Miliar

Agus Andrianto terakhir melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 November 2016.

NASIONAL | 19 Februari 2021

Kasus Suap Ekspor Benur, KPK Periksa Eks Pejabat Hingga Tenaga Ahli DPR

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa delapan orang saksi terkait penyidikan kasus suap izin ekspor benih bening lobster.

NASIONAL | 19 Februari 2021

KPK Sita Dokumen Proyek Stadion Mandala Krida Yogyakarta

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan berbagai dokumen penting terkait proyek pembangunan stadion Mandala Krida Yogyakarta.

NASIONAL | 19 Februari 2021

KPK Dalami Sumber Uang yang Digunakan GM Hyundai Suap Eks Bupati Cirebon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dan mengembangkan kasus dugaan suap terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana.

NASIONAL | 19 Februari 2021

Kasus Korupsi Bansos, KPK Tegaskan Tidak Ada Penghentian Penyidikan

KPK menegaskan tidak ada penghentian penyidikan terkait penanganan kasus korupsi pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek pada 2020.

NASIONAL | 19 Februari 2021

Kasus Mafia Tanah, Fredy Kusnadi Ditetapkan Sebagai Tersangka

Fredy Kusnadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah yang dilaporkan keluarga Dino Patti Djalal.

NASIONAL | 19 Februari 2021

Pemeriksaan Kompol Yuni dan Anggotanya Masih Berlangsung

Yuni juga telah dicopot dari jabatannya berdasarkan STR nomor 267/II/KEP./2021 tanggal 17 Februari 2021.

NASIONAL | 19 Februari 2021

MAKI Praperadilankan KPK Atas Lambannya Penanganan Kasus Bansos

Gugatan praperadilan ini diajukan lantaran menilai KPK telah menelantarkan penanganan kasus dugaan suap bansos ini.

NASIONAL | 19 Februari 2021

7 Pesan Penting Jaksa Agung Burhanuddin untuk Pejabat Baru

Jaksa Agung meminta pejabat yang baru dilantik untuk profesional dan berintegritas, sehingga dapat menjaga muruah Kejaksaan di tengah masyarakat.

NASIONAL | 19 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS