DPR Dukung Pemerintah Tangani Covid-19, Puan Maharani: Selamatkan Masyarakat dan Pulihkan Dampaknya
Logo BeritaSatu

DPR Dukung Pemerintah Tangani Covid-19, Puan Maharani: Selamatkan Masyarakat dan Pulihkan Dampaknya

Rabu, 10 Februari 2021 | 16:21 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan wakil rakyat di parlemen akan fokus memberi perhatian dan komitmen dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Puan menginginkan DPR turut mengoptimalkan upaya, kebijakan, dan program pemerintah maupun negara dalam membangun daya tahan nasional di bidang kesehatan, ekonomi, maupun sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Puan menjelaskan, salah satu titik terang dalam menghadapi pandemi yakni kehadiran vaksin Covid-19. Namun demikian, Puan meminta semua pihak menyadari bahwa ketidakpastian akibat pandemi masih akan berlanjut.

“Vaksin Covid-19 memberikan harapan bagi kita semua agar kondisi Pandemi Covid-19 dapat segera berlalu. Akan tetapi kondisi saat ini memperlihatkan bahwa ketidakpastian dari situasi pandemi Covid-19 masih akan berlanjut,” kata Puan saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan III, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Puan menegaskan DPR akan terus mengawasi agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tepat manfaat dan tepat sasaran. Selain itu, Puan meminta pemerintah terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait vaksin Covid-19. Selain itu, terus memastikan bahwa vaksin yang digunakan aman, bermanfaat, dan halal.

“DPR mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menyediakan vaksin Covid-19 bagi masyarakat sebagai salah satu upaya untuk menangani pandemi.

Puan juga meminta dan mengapresiasi seluruh anggota DPR yang terus bekerja keras, meski dalam situasi pandemi. Untuk dapat melalui pandemi ini, kata Puan, maka seluruh anak bangsa dan seluruh elemen kekuatan nasional harus bergotong royong.

“Menyelamatkan masyarakat dan memulihkan Indonesia dari pandemi Covid-19 serta dampaknya,” ujar Puan.

Puan juga mengumumkan bahwa DPR memasuki Masa Reses Masa Persidangan III hingga 7 Maret 2021. Masa reses merupakan waktu bagi anggota DPR melakukan kegiatan konstitusionalnya di luar masa sidang untuk melihat, merasakan, dan mendengarkan suara masyarakat, khususnya di daerah pemilihan masing-masing.

“Kunjungi dan sapa masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Sampaikan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh Dewan, dan persatukanlah rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” tegas Puan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Puan Maharani: DPR Terus Awasi Percepatan Penanganan Bencana di Daerah

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, DPR terus melakukan pengawasan untuk mempercepat penanganan bencana yang terjadi di daerah.

NASIONAL | 10 Februari 2021

BMKG: 10-16 Februari 2021 Berpotensi Terjadi Cuaca Ekstrem

Selain itu, kondisi labilitas atmosfer yang kuat dapat turut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan awan hujan dalam skala lokal.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Rapat Paripurna DPR, Fraksi Partai Demokrat Singgung Pilkada 2022 dan 2023

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyinggung soal Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2022 dan 2023.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Uji Covid-19, GeNose Resmi Digunakan di Stasiun KA dan Rumah Sakit di Yogyakarta

Di Stasiun Tugu Yogya tersedia enam alat GeNose.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Putuskan Kontrak, Garuda Tak Akan Bayar Lagi Sewa 12 Pesawat CRJ1000

Garuda Indonesia memutus sepihak kontak sewa 12 pesawat Bombardier tipe CRJ1000 dengan penyedia sewa Nordic Aviation Capital (NAC) per 1 Februari 2021.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Pembahasan RUU Pemilu Tidak Dilanjutkan

Komisi II DPR bersepakat tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

NASIONAL | 10 Februari 2021

DPR Setujui 3 Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung

Rapat Paripurna DPR menyetujui 3 nama hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA).

NASIONAL | 10 Februari 2021

Dihukum 10 Tahun atas Skandal Joko Tjandra, Jaksa Pinangki Belum Putuskan Banding

Sebelumnya, Jaksa menuntut agar Pinangki dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Beri Bantuan Gempa Majene, DrW Sasar Lokasi Pelosok Desa

DrW Skincare bersama tim medis Hilal Ahmar Yogyakarta mendatangi Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, untuk memberikan bantuan secara langsung.

NASIONAL | 10 Februari 2021

DPR Sahkan Komisioner Ombudsman Masa Jabatan 2021-2026

Rapat Paripurna DPR, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/2/2021), mengesahkan 9 komisioner Ombudsman masa jabatan 2021-2026.

NASIONAL | 10 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS