Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

UU Cipta Kerja Tetap Libatkan Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Amdal

Rabu, 10 Februari 2021 | 14:07 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pro dan kontra bermunculan seiring proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi UU pada 5 Oktober 2020 lalu. Hal ini menjadi perhatian publik dan pemerhati lingkungan. Ini karena Undang-undang yang juga disebut omnibus law cipta kerja ini, dianggap memiliki banyak dampak negatif bagi lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Menurut Tim Serap Aspirasi Lingkungan Hidup, Prof Budi Mulyanto, banyak sekali tantangan yang dihadapi Indonesia diantaranya angka pengangguran, kemiskinan, serta impor pangan yang masih tinggi. Ia menganggap UU Cipta Kerja dapat mengupayakan penciptaan kerja menjadi lebih terukur.

"Jadi ini mengharmoniskan kebijakan pemerintah di pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi bagi penciptaan lapangan kerja. Memutus rantai birokrasi mencari izin saja bisa bertahun-tahun, nah ini bisa dipercepat," jelas Budi dalam webinar Katadata dengan tema "Aturan Turunan UU Cipta Kerja" Rabu, (10/2/2021).

Selain itu, regulasi pelaksaan UU Cipta Kerja terdapat 40 R-PP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan 4 Perpres (Peraturan Presiden), untuk menampung aspirasi masyarakat dan disampaikan pada pemerintah. Kata Budi, masukan dan aspirasi dari masyarakat sangat beragam sehingga tidak semua diterima.

"Masukan dan aspirasi masyarakat kita coba analisis, kualifikasikan, dan pertimbangkan. Ada yang diterima penuh, ada juga yang ditolak, tapi aspirasi sangat penting untuk improvement RPP yang ada," tambahnya.

Direktur Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ari Sujianto, memaparkan bahwa Peraturan Pemerintah yang diganti merupakan izin lingkungan, pengelolaan kualitas dan pencemaran air, udara, hingga Limbah B3. Maka izin usaha tidak memasukkan persyaratan lingkungan, namun telah tercantum dalam izin lingkungan.

"Pada saat analisis dampak lingkungan, itu melibatkan uji kelayakan. Tidak dengan mengurangi kualitas lingkungan, mengalihkan beban. Serta tetap menjaga standar, integrasi, dan pemahaman konsep," ucap Ari.

Ari menambahkan, UU Cipta Kerja juga tidak menghilangkan pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal. Menurut Ari, pelibatan masyarakat dilakukan secara proporsional.

“UU Ciptaker memberikan perhatian lebih terhadap kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung dari rencana usaha oleh pemrakarsa kegiatan dengan tetap membuka ruang bagi pemerhati lingkungan dan LSM pembina masyarakat terkena dampak,” ujarnya.

Kata Ari, pengaturan pelibatan masyarakat di luar masyarakat terkena dampak langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Tim Uji Kelayakan (TUK). Dalam UU Cipta Kerja, dalam penyusunan amdal, masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat yang terdampak langsung dan LSM pembina langsung masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati, berpendapat bahwa keputusan dalam UU Cipta Kerja tidak melalui partisipasi masyarakat. Akhirnya membuat dampak pada lingkungan di mana masyarakat tinggal.

"Kami bisa mengatakan bahwa proses partisipasi itu sangat rendah, non participant karena tidak ada keterlibatan masyarakat, hanya ada pada yang memiliki kepentingan atau substansi," ungkapnya.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Prof Andri G Wibisana Ph D, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurut dia, pemerintah kurang mengontrol izin lingkungan.

"Izin dalam bidang lingkungan itu penting untuk mengontrol eksternalitas. Jadi izin lingkungan lebih penting dibanding izin usaha," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Junimart Gantikan Arief Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP), Junimart Girsang, menggantikan rekannya, Arief Wibowo sebagai wakil ketua Komisi II.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Ibunda Dino Patti Djalal Jadi Korban Mafia Tanah, DPR: Kami Klarifikasi ke Kementerian ATR/BPN

Ibunda mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal menjadi korban mafia sertifikat tanah.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Rumah Pasangan Kakek Nenek Dibakar Massa karena Dituding Dukun Santet

Korban dicabok dan dihajar massa hingga hingga mengalami luka serius.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Garuda Akan Kembalikan 12 Pesawat Bombardier CRJ 1000

"Early termination ini belum mendapat respon dari mereka,” kata Menteri BUMN Erick Thohir.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Banjir di Karawang, 3.500 Keluarga Mengungsi

Banjir dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dan luapan beberapa air sungai pada Minggu (7/2/2021),

NASIONAL | 10 Februari 2021

Jelang Libur Imlek, Lonjakan Penumpang Kereta Api Belum Terlihat Signifikan

Masyarakat masih ragu untuk melakukan perjalanan.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Blended Learning Jadi Solusi Pembelajaran Selama Pandemi

Salah satunya diterapkan oleh Sekolah Murid Merdeka (SMM) yang mendorong metode blended learning dalam proses pembelajaran siswa.

NASIONAL | 10 Februari 2021

3 Kementerian Bersinergi Dukung Kepala Desa Raih Gelar Sarjana

Kemdes PDTT, Kemdagri dan Kemdikbud berkolaborasi untuk memperkuat SDM Desa.

NASIONAL | 10 Februari 2021

PVMBG: Erosi dan Curah Hujan Tinggi Penyebab Jalan Tol Cipali di Km 122 Ambles

Berdasarkan analisanya, ruas jalan tol yang ambles itu berada pada wilayah yang memiliki potensi gerakan tanah rendah.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Libur Panjang, Hasil Tes Covid-19 Penumpang KA Hanya Berlaku 1x24 Jam

Dalam SE Satgas tersebut, terdapat ketentuan baru terkait masa berlaku tes RT-PCR/rapid test antigen/GeNose test selama libur panjang atau libur keagamaan.

NASIONAL | 10 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS