Pakar: Pemberitaan Dugaan Tindak Pidana Tak Boleh Langgar Asas Praduga Tidak Bersalah
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.524 (-11.32)   |   COMPOSITE 6376.76 (-85.96)   |   DBX 1366.47 (-4.13)   |   I-GRADE 184.394 (-4.05)   |   IDX30 516.608 (-10.51)   |   IDX80 138.726 (-2.53)   |   IDXBUMN20 405.249 (-8.22)   |   IDXESGL 142.142 (-2.59)   |   IDXG30 145.757 (-3.33)   |   IDXHIDIV20 455.745 (-7.55)   |   IDXQ30 148.268 (-2.8)   |   IDXSMC-COM 300.72 (-2.17)   |   IDXSMC-LIQ 363.064 (-5.5)   |   IDXV30 136.038 (-1.55)   |   INFOBANK15 1074.63 (-26.5)   |   Investor33 444.938 (-9.47)   |   ISSI 184.203 (-2.63)   |   JII 631.94 (-13.58)   |   JII70 222.617 (-4.41)   |   KOMPAS100 1239.85 (-24.1)   |   LQ45 968.215 (-19.75)   |   MBX 1728.57 (-26.45)   |   MNC36 329.564 (-6.33)   |   PEFINDO25 328.624 (-5.07)   |   SMInfra18 313.805 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 378.364 (-8.61)   |  

Pakar: Pemberitaan Dugaan Tindak Pidana Tak Boleh Langgar Asas Praduga Tidak Bersalah

Kamis, 28 Januari 2021 | 09:27 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Agus Surono, mencermati terkait pemberitaan di sebuah majalah pada pekan ini. Pemberitaan yang berjudul “Bancakan Bansos Banteng” di mana proses hukum penyidikannya terkait kasus bantuan sosial yang hingga saat ini masih berlangsung. Menurutnya, media harus menerapkan asas praduga tidak bersalah dan asas prudent (kehati-hatian) dalam pemberitaan kasus dugaan tindak pidana.

"Pemberitaan di majalah terkemuka minggu ini 'Bancakan Bansos Banteng' tidak boleh melanggar asas Presumption of Innocence (praduga tiak bersalah) sebagai wujud due process of law dalam penegakan hukum pidana," ujar Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Agus Surono, Kamis (28/1/2021).

Ia menyebutkan bahwa adanya media massa yang memberikan opini mengenai informasi yang diangkat dengan menerapkan prasangka bersalah dan menurunkan berita yang belum dikonfirmasi sebelumnya (cover both side) menjadi akar dan biang terjadinya penghakiman (trial by the press) dan merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka atau bahkan pelanggaran terhadap hak-hak pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa pidana tersebut.

Diketahui, landasan yuridis asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini, secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang berbunyi: “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa: “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Berdasarkan UU Pers tersebut, Agus juga menyebutkan bahwa implementasi asas praduga tidak bersalah ini harus diberlakukan dalam memberikan pemberitaan yang tidak menghakimi seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau bahkan kepada pihak-pihak manapun juga yang tidak atau belum ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Pelanggaran asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) yang terjadi karena kekeliruan informasi dari narasumber dapat mengakibatkan terjadinya trial by the press yang dapat menggiring masyarakat untuk memiliki keyakinan yang belum dibuktikan oleh pengadilan dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengakibatkan terserangnya hak tersangka," tegasnya.

Ia mengungkapkan, kemudahan penggunaan ruang publik (public sphere) saat menyampaikan laporan karya jurnalistik harus dilakukan dengan bertanggung jawab sebagai bentuk masyarakat yang taat hukum.

"Kebebasan pers (a freedom of the press) dalam perspektif pers Indonesia diterjemahkan sebagai kebebasan absolut, padahal sebenarnya kebebasan itu dibatasi oleh hak orang lain yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," jelasnya.

Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa itu pula terikat oleh Kode Etik dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Pers nasional harus dapat melaksanakan fungsi, asas dan kewajibannya secara profesional dengan terbebas dari campur tangan pihak manapun, termasuk pemilik pers sendiri demi tercapainya pemberitaan yang faktual," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPR Tegaskan Belum Bahas RUU Pemilu

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu sama sekali belum dimulai.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Kapolri Listyo Sigit Berikan Harapan Baru Bagi Masyarakat Papua

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dianggap mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat Papua.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Bertemu KSP, Forum Guru Honorer Perjuangkan Status Sebagai PNS

Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia tigapuluh lima tahun ke atas berupaya agar mendapatkan Keppres sebagai PNS.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Gerindra Salurkan Bantuan ke Lokasi Banjir Terparah di Kalimantan Selatan

Partai Gerindra menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Kalimantan Selatan.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Pemuda Pancasila Gelar Doa Untuk Negeri

Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila bersama tokoh lintas agama menggelar acara Doa Untuk Negeri.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Pemerintah Butuh Dukungan Polri untuk Pulihkan Ekonomi

Pemerintah saat ini membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa untuk memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 28 Januari 2021

DPN Indonesia Perpanjang Pendaftaran Ujian Profesi Advokat

Ujian Profesi Advokat yang akan digelar Dewan Pengacara Nasional Indonesia menarik perhatian banyak calon peserta.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Wismoyo Meninggal di Usia 80 Tahun karena Sakit

Jenazah Wismoyo Arismunandar akan disemayamkan di kediamannya Jl Gempol no 10 Raya Bambu Apus, Jakarta Timur.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Mantan Kasad Wismoyo Arismunandar Meninggal Dunia

Jenazah lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1963 ini akan diberangkatkan ke Solo sekitar pukul 11.00 WIB.

NASIONAL | 28 Januari 2021

KPK Dalami Peran dan Arahan Khusus Juliari soal Bansos Covid-19

Hal itu didalami penyidik saat memeriksa Eko Budi Santoso, mantan ajudan pribadi Juliari.

NASIONAL | 28 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS