Gubernur Jambi yang Baru Bertekad Lepaskan Daerahnya dari Himpitan Ekonomi di Tengah Pandemi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.524 (-11.32)   |   COMPOSITE 6376.76 (-85.96)   |   DBX 1366.47 (-4.13)   |   I-GRADE 184.394 (-4.05)   |   IDX30 516.608 (-10.51)   |   IDX80 138.726 (-2.53)   |   IDXBUMN20 405.249 (-8.22)   |   IDXESGL 142.142 (-2.59)   |   IDXG30 145.757 (-3.33)   |   IDXHIDIV20 455.745 (-7.55)   |   IDXQ30 148.268 (-2.8)   |   IDXSMC-COM 300.72 (-2.17)   |   IDXSMC-LIQ 363.064 (-5.5)   |   IDXV30 136.038 (-1.55)   |   INFOBANK15 1074.63 (-26.5)   |   Investor33 444.938 (-9.47)   |   ISSI 184.203 (-2.63)   |   JII 631.94 (-13.58)   |   JII70 222.617 (-4.41)   |   KOMPAS100 1239.85 (-24.1)   |   LQ45 968.215 (-19.75)   |   MBX 1728.57 (-26.45)   |   MNC36 329.564 (-6.33)   |   PEFINDO25 328.624 (-5.07)   |   SMInfra18 313.805 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 378.364 (-8.61)   |  

Gubernur Jambi yang Baru Bertekad Lepaskan Daerahnya dari Himpitan Ekonomi di Tengah Pandemi

Senin, 25 Januari 2021 | 12:01 WIB
Oleh : Radesman Saragih / JEM

Jambi, Beritasatu.com - Provinsi Jambi termasuk salah satu provinsi dari 10 provinsi di Sumatera yang mengalami kemerosotan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan sejak Maret 2020 hingga saat ini. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang menurun, tingginya angka kemiskinan dan mandegnya pembangunan infrastruktur di daerah itu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Wahyudin, baru-baru ini memaparkan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan III (Juli – September) masih mengalami minus 1, 36 %. Bila dibandingkan dengan pertumuhan ekonomi Provinsi Jambi yang mencapai 4,40 % tahun 2019, maka pertumbuhan ekonomi daerah itu selama pandemi turun sekitar 3,04 %.

Kemunduran ekonomi Jambi itu disebabkan lumpuhnya berbagai kegiatan ekonomi akibat pandemi. Kemunduran pertumbuhan ekonomi Jambi tersebut banyak dipengaruhi lumpuhnya kegiatan transportasi, pertambangan, konstruksi, perdagangan dan administrasi pemerintahan. Penurunan pertumbuhan ekonomi paling parah terjadi di sektor transportasi, yakni sekitar 0,92 %.

“Dampak pandemi sangat dirasakan oleh sektor transportasi, penyediaan akomodasi, makan minum, perdagangan serta jasa-jasa. Hal tersebut terjadi akibat pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial terkait penanggulangan penularan Covid-19 secara nasional dan lokal,” katanya.

Imbas Kemiskinan

Lumpuhnya perekonomian akibat pandemi di daerah tersebut berimbas besar terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Jambi. Selama pandemi melanda Jambi, angka kemiskinan di daerah itu cukup tinggi. Hal tersebut tercermin dari banyaknya jumlah penduduk penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 dan keluarga harapan.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Rachmat Koesnadi ketika melakukan Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penguatan Program Pemberdayaan untuk Penanganan Fakir Miskin pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi 25 November 2020 mengungkapkan masih tingginya angka kemiskinan di Jambi. Tingginya angka kemiskinan tersebut dapat dilihat dari penerima bantuan sosial dan beras untuk orang miskin (raksin) di daerah itu.

Menurut Rachmat Koesnadi, jumlah keluarga miskin di Jambi yang menerima bantuan sosial tahun 2020 mencapai 102.148 kepala keluarga (KK) dengan total bantuan Rp 376,4 miliar. Kemudian keluarga miskin penerima bantuan beras di Provinsi Jambi tahun lalu sekitar 104.239 KK.

“Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Jambi dipengaruhi lesunya kegiatan ekonomi, pertanian dan perdagangan selama pandemi seperti terjadi di seluruh daerah di Indonesia,”katanya.

Infrastruktur Mandeg

Satu lagi dampak berat pandemi terhadap pembanguan di Provinsi Jambi, yaitu mandegnya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Mandegnya pembangunan infrastruktur tersebut membuat kerusakan jalan di Jambi meningkat karena selama pandemi. Meningkatnya kerusakan jalan tersebut tidak terhindarkan akibat pengalihan dana pembangunan infrstruktur di daerah itu untuk penanganan Covid-19.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, M Fauzi di Jambi baru-baru ini mengatakan, total anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Jambi yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Jambi tahun lalu mencapai Rp 477 miliar. Tingginya jumlah dana pembangunan infrastruktur di daerah itu membuat perbaikan jalan tidak bisa dilakukan secara optimal. Akibatnya kerusakan jalan pun tinggi.

Dikatakan, ruas jalan nasional dan provinsi di daerah itu yang masih rusak hingga akhir 2020 mencapai 424,16 kilometer (Km) atau sekitar 22,1 % dari sekitar 1.920 Km panjang jalan nasional dan provinsi di daerah itu. Ruas jalan nasional yang rusak di Jambi mencapai 175,56 Km atau 22 % dari total jalan nasional 798 Km di daerah itu. Sedangkan ruas jalan provinsi yang rusak di Jambi mencapai 248,6 Km atau 22 % dari total 1.130 Km jalan provinsi di daerah itu.

“Perbaikan kerusakan jalan di Jambi tidak bisa dilaksanakan sesuai target akibat refocusing (pengalihan) dana infrastruktur untuk penanganan Covid-19 di Jambi. Jadi selama tahun 2020, kami hanya melakukan perbaikan jalan secara terbatas dan sebagian hanya dengan cara tambal sulam atau darurat,”ujarnya.

Tantangan Berat

Smentara itu Gubernur Jambi periode 2016 – 2021, Fachrori Umar seusai pamitan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur Jambi di gedung DPRD Jambi, Kota Jambi, baru – baru ini mengatakan, pembangunan Jambi di masa mendatang cukup berat menyusul masih belum berakhirnya pandemi Covid-19 dan sulitnya pemperoleh dana pembangunan.

Dijelaskan, selama pandemi Covid-19 tahun 2020, pembangunan berbagai sektor di Jambi tidak bisa dilakukan secara optimal akibat program pemerintah daerah itu fokus pada penanganan Covid-19. Total anggaran pembangunan dari APBD Provinsi Jambi 2020 yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Jambi tahun lalu mencapai mencapai Rp 211 miliar.

“Pengalihan anggaran pembangunan untuk penanganan Covid-19 tersebut membuat sektor-sektor pembangunan yang semestinya mendapat prioritas tahun lalu terpaksa ditangguhkan dan dikurangi. Salah satu sektor pembangunan yang banyak tertunda akibat pengalihan annggaran pembangunan, yakni pembangunan fisik, khususnya pembangunan infratruktur jalan,”katanya.

Dikatakan, percepatan pembangunan di Jambi perlu dilakukan di masa mendatang mencegah terus terjadinya kemunduran ekonomi, peningkatan kemiskinan dan kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur, khususnya jalan. Salah satu yang bisa dilakukan untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi andalan di Jambi, terutama perkebunan kelapa sawit dan karet.

“Selama ini ekonomi Jambi banyakdidukung sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet. Karena kedua komoditas perkebunan ini harus mendapat perhatian khusus di masa mendatang. Untuk menunjang pembangunan perkebunan ini perlu ditingkatkan juga perbaikan jalan ke sentra-sentra produksi,”katanya.

Tekad Gubernur Baru

Sementara itu, calon Gubernur Jambi peraih suara terbanyak pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jambi 9 Desember 2020, Al Haris di Jambi baru-baru ini bertekad mencari berbagai solusi untuk melakukan percepatan pembangunan Jambi di masa pandemi.

Al Haris yang berpasangan dengan calon Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani pada Pilgub Jambi mengatakan sudah menyusun berbagai prioritas pembangunan untuk membangkitkan ekonomi Jambi setelah dilantik nanti jadi Gubernur Jambi periode 2021 – 2024.

Prioritas pertama pembangunan di daerah itu, yaitu penanggulangan Covid-19. Provinsi Jambi tahun ini berupaya menekan kasus Covid-19 agar pemulihan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat dapat dipercepat. Kemudian Provinsi Jambi juga akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan ke sentra-sentra produksi, pengembangan kawasan kampung pangan terpadu, sentra produksi ternak & kelautan.

Selain itu dicanangkan juga percepatan pembangunan pabrik aspal karet, percepatan hilirisasi produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta percepatan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan Ujung Jabung di pantai timur Provinsi Jambi.

Di sektor ekonomi rakyat, lanjut Al Haris, Pemprov Jambi nantinya akan membangun sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan Usha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang peningkatan produksi dan pemasaran produk.

Sementara Menurut Direktur Media dan Publikasi Haris-Sani, Musri Nauli, untuk mencapai target pembangunan Jambi di masa kepemimpinan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi, Al Haris – Abdullah Sani empat tahun ke depan, anggaran yang disipakan mencapai Rp 1,6 triliun.

Dana tersebut diprioritaskan untuk percepatan ekonomi, yakni program pemberian bantuan dua miliar satu kecamatan (Dumisake). Dana yang dibutuhkan untuk program pemberdayaan ekonomi 141 kecamatan di Provinsi Jambi tersebut sekitar Rp 282 miliar.

Sedangkan untuk membantu pembangunan desa disiapkan anggaran Rp 60 juta untuk setiap desa. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi sebanyak 1.399 desa di daerah itu mencapai Rp 83,9 miliar.

Menurut Musri Nauli, pembangunan ekonomi rakyat di Jambi juga akan dipercepat melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Setiap UMKM di Jambi akan mendapat bantuan Rp 10 juta. Jadi total dana yang akan disipakna untuk membantu 3.000 unit UMKM di Jambi mencapai Rp 30 miliar.

“Total APBD Provinsi Jambi tahun 2021 mencapai Rp 4,2 triliun. Sekitar Rp 1,3 triliun APBD digunakan untuk belanja pegawai. Sekitar Rp 1,6 triliun APBD tersebut akan dimanfaatkan untuk program percepatan ekonomi rakyat. Jadi kami berharap di tahun pertama kepemimpinan Al Haris – Abdullah Sani, Provinsi Jambi bisa lepas dari himpitan ekonomi akibat pandemi ini,”katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Apresiasi PGI Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi dan Bencana

Mari kita bersama-sama merawat Indonesia.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Jokowi: Indonesia Harus Jadi Contoh Praktik Pengelolaan Wakaf yang Transparan

Ekonomi syariah masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Imigrasi Klaim 153 WN Tiongkok yang Masuk Lewat Bandara Soetta Tertib Aturan

Warga asing itu sudah diizinkan masuk ke Indonesia lantaran sudah mengantongi dokumen yang diwajibkan Satgas Penanganan Covid-19.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Wakil Bupati Bantul Positif Covid-19

Dia lantas menuju ke dapur untuk mengecek kondisi indra perasanya dengan mencicipi gula dan garam serta mendapati dirinya tidak merasakan rasa gula dan garam.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Jokowi: Potensi Wakaf di Indonesia Mencapai Rp 2.188 T Setahun

Cakupan pemanfaatan wakaf perlu lebih diperluas lagi tidak terbatas untuk tujuan ibadah.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang

Indonesia berpotensi mendapatkan wakaf uang sebesar Rp 180 triliun per tahun.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Semen Gresik Tanamkan Nilai AKHLAK untuk Karyawan

“Ada rahmat di balik perbedaan kita, yang membuat kita menjadi lebih dewasa dan mampu meningkatkan kemampuan sendiri,” kata Supriyadi.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Isu Taliban di KPK Berembus, Novel Duga Ada Kepentingan yang Terganggu

Isu radikal-taliban sudah sering digunakan oleh para pendukung koruptor.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Presiden Ajak Umat Kristiani Sukseskan Program Vaksinasi Gratis

Masyarakat juga harus disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

NASIONAL | 25 Januari 2021

Vaksin Sinovac yang Telah Didistribusikan ke Kabupaten/Kota di Banten Capai 96.276 Vial

Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapat tambahan jatah vaksin dari semula hanya 8.840 dosis vaksin, kini menjadi 22.200 dosis vaksin.

NASIONAL | 25 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS