Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jokowi Teken Perpres Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Minggu, 24 Januari 2021 | 17:06 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Perpres yang ditandatangani pada 6 Januari 2021, diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Perpres Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan kebijakan umum pertahanan negara untuk tahun 2020-2024, sehingga perlu diganti.

Selain itu, Perpres ini juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Seperti diunggah laman Sekretariat Kabinet, pada Minggu (24/1/2021), pasal 1 ayat (1) berisi tentang Kebijakan Umum Pertahanan Tahun 2020-2024, yang menjadi pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara.

“Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara,” demikian bunyi ayat (2).

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2, Kebijakan Umum ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui:

Pertama, implementasi sistem pertahanan negara pada kekuatan darat, laut, dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung.

Kedua, pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar.

Ketiga, penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas dari korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan.

Keempat, pembangunan postur TNI Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.

Kelima, revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara.

Keenam, peningkatan kerja sama internasional di bidang pertahanan dan keterlibatan dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional lainnya dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.

Ketujuh, peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

Sebagaimana tercantum pada bagian lampiran, Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 meliputi empat bagian, yaitu umum, analisis perkembangan lingkungan strategis, landasan kebijakan umum pertahanan negara, dan pokok kebijakan umum pertahanan negara.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan, Kebijakan Umum ini menjadi pedoman bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dalam menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara.

“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara sebagaimana dimaksud,” demikian bunyi Pasal 4 ayat (2).

Kebijakan Umum ini juga menjadi pedoman bagi menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Tertuang dalam Pasal 5, saat Perpres ini mulai berlaku, yaitu sejak diundangkan pada tanggal 7 Januari 2021, semua peraturan perundangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perpres 97 Tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum pada Perpres 8/Tahun 2021.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian dinyatakan dalam pasal 6.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Arah Erupsi Merapi ke Barat Daya, Pengungsi Sleman Segera Dipulangkan

Pemerintah Kabupaten Sleman segera memulangkan pengungsi yang berada di barak pengungsian balai desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Satgas Covid-19 Sumut Intensifkan Pelacakan Kontak Erat

Kemampuan pelacakan atau tracing kontak erat dari kasus baru terkonfirmasi, menjadi kunci utama untuk menekan penyebaran Covid-19 di Sumut.

NASIONAL | 24 Januari 2021

KAI Akan Pasang GeNose di Berbagai Stasiun Kereta Api

KAI berencana membeli GeNose C19 yang nantinya akan digunakan di berbagai stasiun kereta api, untuk mendeteksi virus Covid-19.

NASIONAL | 24 Januari 2021

4.313 Tenaga Kesehatan di Kawasan Mebidang Sudah Divaksin Covid-19

Pemprov Sumut menargetkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan di Mebidang dapat dituntaskan sesuai target.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Polda Sumut Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Kalsel

Polda Sumut kembali kirim bantuan untuk korban banjir di Kalsel.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Mustika Ratu Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam

Selain Kalsel dan Jawa Barat, Mustika Ratu juga dalam waktu dekat ini telah mempersiapkan bantuan yang akan disalurkan untuk korban gempa bumi di Mamuju.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Bakamla Tangkap Dua Kapal Tanker Berbendera Asing yang Diduga Bawa BBM Ilegal

Dua kapal tanker tersebut bernama MT Horse berbendera Iran dan MT Frea berbendera Panama.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Sampai Saat Ini Belum Ada Warga Baduy Terpapar Covid-19

Tetua adat Baduy setempat mengimbau masyarakat Baduy tidak ke luar daerah, terutama daerah zona merah penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Kasus Hijab SMKN 2 Padang, Mendikbud Nilai Bentuk Intoleransi

Dalam hal ini, Nadiem meminta agar Pemda sesuai dengan mekanisme berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Izin Keramaian di Bengkulu Belum Bisa Dikeluarkan Sepanjang Covid-19 Masih Tinggi

Sebelumnya beredar wacana di Bengkulu agar acara pesta pernikahan diizinkan kembali.

NASIONAL | 24 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS