Kasus Hijab SMKN 2 Padang, Mendikbud Nilai Bentuk Intoleransi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Kasus Hijab SMKN 2 Padang, Mendikbud Nilai Bentuk Intoleransi

Minggu, 24 Januari 2021 | 14:18 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi. Hal ini dikatakan Nadiem menanggapi kasus intoleransi di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang mewajibkan siswi non-muslim mengenakan hijab.

“Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas,” kata Nadiem seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya @nadiemmakarim, Minggu (24/1/2021).

Nadiem mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah (Pemda) terhadap pihak terbukti melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, Nadiem meminta agar Pemda sesuai dengan mekanisme berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat. Bahkan termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran bersama ke depannya.

Nadiem menyebutkan, Kemdikbud akan terus berupaya untuk mencegah adanya upaya praktik-praktik intoleransi di lingkungan sekolah. Bahkan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) dan membuka hotline pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa.

Pada kesempatan sama, Nadiem juga menyebutkan, peraturan tentang pakaian seragam siswa telah diatur dalam Permendikbud Pasal 3 Ayat 4 No. 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam hal ini, pakaian seragam sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

Oleh karena itu, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik.

“Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman sehingga bukan saja melanggar peraturan perundang-undang melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan,” ucapnya.

Kasus SMKN 2 Padang ini, kata Nadiem juga bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.

Selain itu, Pasal 4 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas), bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Izin Keramaian di Bengkulu Belum Bisa Dikeluarkan Sepanjang Covid-19 Masih Tinggi

Sebelumnya beredar wacana di Bengkulu agar acara pesta pernikahan diizinkan kembali.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Seekor Harimau Sumatera Terjebak Perangkap Babi di Aceh Tenggara

Saat ini kondisi Harimau Sumatera tersebut dalam kondisi sehat dan sudah mendapatkan perawatan medis

NASIONAL | 24 Januari 2021

Satgas Covid-19 Bubarkan Keramaian di Lokasi Wisata Kuliner di Medan

Pembubaran oleh Satgas Covid-19 di lokasi wisata kuliner berjalan tertib dan lancar.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Ketua KPK Firli Bahuri Apresiasi PWKI Hadir untuk Cerdaskan Kehidupan Anak Bangsa

Saat memberikan sambutan, Firli mengungkapkan tiga makna esensial Natal 2020.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Baru 1.436 Tenaga Kesehatan di Bengkulu Divaksin Covid-19

Sampai saat ini baru sebanyak 1.436 dari 5.899 tenaga kesehatan di Bengkulu yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Terima Penghargaan dari PWKI, Ganjar: NKRI Harus Kita Jaga

"Ketika kebijakan disampaikan top down, masyarakat dan kampung-kampung kita punya solidaritas, guyub, rukun," kata Ganjar.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Kapolda Aceh: Terduga Teroris Aceh Pendukung Khilafah ISIS

Lima terduga teroris yang dibekuk di Aceh pendukung ISIS dan terafiliasi dengan Jamaah Ansharu Daulah (JAD).

NASIONAL | 24 Januari 2021

Hasil Pilgub Bengkulu Digugat ke MK, Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Ditunda

Sedang kepastian diterima atau ditolak gugatan paslon cagub-cawagub Agusrin Maryono Najamudin-Imron Rosyadi oleh MK akan dilaksanakan pada 27 Januari 2021.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Kemdikbud: Paksa Siswi Non-Muslim Pakai Jilbab, Pelaku Harus Disanksi

Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Rabu, Komjen Sigit Dilantik Jadi Kapolri Baru

Setelah itu, masih kata Argo, akan diikuti pisah sambut di internal dan juga menggelar commander wish Kapolri baru.

NASIONAL | 24 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS