Kejati Bali Diminta Hati-hati Tangani Aset Tri Nugraha
Logo BeritaSatu

Kejati Bali Diminta Hati-hati Tangani Aset Tri Nugraha

Jumat, 22 Januari 2021 | 19:17 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali diminta berhati-hati dalam menangani aset milik mantan Kepala BPN Denpasar dan Badung, Tri Nugraha senilai Rp 71 miliar. Hal ini lantaran Kejati Bali telah memutuskan menghentikan penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) setelah Tri ditemukan bunuh diri di toilet Kantor Kejati Bali pada Agustus 2020.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir menanggapi rencana Kejati Bali untuk menjual atau melelang aset milik Tri Nugraha. Mudzakir menyatakan, setelah penyidikan perkara pidananya dihentikan, Kejati Bali seharusnya mengembalikan aset tersebut kepada pihak keluarga.

“Kalau kasusnya sudah ditutup harta kekayaan dikembalikan. Berarti harta kekayaan dipandang sebagai hasil yang sah,” kata Mudzakir saat dikonfirmasi awak media, Jumat (22/1/2021).

Mudzakir mengingatkan, Kejati Bali tidak dapat melelang atau menjual barang bukti perkara tanpa adanya dasar hukum atau penetapan pengadilan. Hal ini penting untuk kepastian hukum.

“Jaksa tidak boleh melelang karena tidak ada dasar hukum untuk melelang. Lelang baru terjadi kalau ada status harta kekayaan itu. (Kalau kasusnya dihentikan) Dikembalikan semuanya karena statusnya itu enggak bisa hanya disita saja,” katanya.

Jika memang meyakini aset yang telah disita merupakan hasil tindak pidana gratifikasi atau terkait dengan tindak pencucian uang yang dilakukan Tri, Kejati Bali seharusnya mengajukan gugatan secara perdata. Dari proses tersebut, Pengadilan akan memutuskan apakah aset tersebut merupakan hasil pencucian uang dan harus dilelang untuk mengembalilan kerugian keuangan negara.

Sebaliknya, jika pengadilan memutuskan aset tersebut tidak terkait dengan tindak pidana, maka harus dikembalikan kepada ahli waris.

“Jadi tindak pidana korupsi tadi bergeser pada gugatan perdata. Kalau bisa membuktikan harta itu miliknya almarhum, tidak ada tindak pidana pencucian uang,” katanya.

Mudzakir mengingatkan Kejati Bali untuk berhati-hati agar tidak melampaui kewenangannya. Jangan sampai proses penegakan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum lantaran melelang atau menjual aset tanpa penetapan pengadilan. Apalagi, penyidikan perkara tersebut sudah dihentikan.

“Kalau penegakan hukum dengan cara melanggar hukum yang justru merugikan kepentingan kepentingan orang lain itu penegak hukum kesalahannya atau dosanya ada dua. Dosa pertama dia menegakkan hukum nggak benar, dosa yang kedua adalah mengurangi harta kekayaan orang lain secara tidak sah,” tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Wakil Wali Kota Kupang dan Istri Positif Covid-19

Wakil Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Hermanus Man, bersama istri positif Covid-19 sesuai hasil tes swab PCR.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Puluhan Hektare Tanaman Padi di Halmahera Utara Tersapu Banjir

Banjir bandang menyapu puluhan hektare sawah yang ditanami padi di dua kecamatan yakni Kao Barat dan Galela Barat.

NASIONAL | 22 Januari 2021

SiCepat Ringankan Beban Korban Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

Bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan langsung kepada korban bencana oleh Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Paskhas TNI AU).

NASIONAL | 22 Januari 2021

KPK Dalami Arahan Eks Bupati Kampar Menangkan WIKA di Proyek Waterfront City

Penyidik mencecar Jefry mengenai pengembalian uang yang diduga terkait proyek tersebut.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Lingkungan Pascabanjir Kalsel akan Dipulihkan

KLHK memastikan lokasi pascabencana banjir di Kalimantan Selatan akan dipulihkan.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Hadir di Pontianak, Electronic City Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Electronic City yang baru hadir di Pontianak menjalankan protokol kesehatan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah secara ketat.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Kemampuan Pelacakan Covid-19 di Jabar Baru Mencapai 4 Orang

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, kemampuan tracing itu secara rata-rata di Indonesia baru mencapai dua orang dari satu yang terkonfirmasi.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Densus 88 Amankan Dua Terduga Teroris di Langsa

Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap dan mengamankan dua terduga teroris di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Langsa.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Jabar Tunggu Kiriman Vaksin Tahap II untuk Tenaga Kesehatan

Vaksin-vaksin itu rencananya bakal didistribusikan ke 20 kabupaten, dan kota di luar tujuh daerah yang melaksanakan penyuntikan tahap I.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Kemhub Beri Sanksi Maskapai Langgar Tarif Batas Bawah

Kemhub membekukan izin rute penerbangan beberapa maskapai yang telah melakukan pelanggaran penerapan tarif batas bawah.

NASIONAL | 22 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS