Jakarta, Beritasatu.com - Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) memasuki masa transisi pemulihan setelah gempa dengan magnitudo (M) 6,2 yang mengguncang pada Jumat (15/1/2021). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak segera diselesaikan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, pendataan harus dilakukan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat segera dilakukan, meskipun statusnya masih dalam masa transisi darurat menuju pemulihan.
"Kita upayakan pendataan harus sesegera mungkin selesai, supaya program rehabilitasi dan rekonstruksi itu dapat segera berjalan walaupun statusnya masih dalam status transisi darurat," kata Doni di Jakarta, Jumat (22/1/2021).
Dalam keterangan tertulis BNPB itu, disebut bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke lokasi terdampak Gempabumi Sulbar pada Senin (18/1/2021), masyarakat akan diberikan dukungan berupa dana stimulan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak terdampak gempa bumi.
Adapun besaran dana stimulan tersebut aadalah Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp 10 juta untuk rusak ringan.
Dalam implementasinya, Doni menjelaskan bahwa dana stimulan diharapkan dapat dikelola oleh masyarakat dengan dukungan oleh TNI dan Polri agar prosesnya dapat lebih cepat sehingga tidak ada masyarakat yang belama-lama di pengungsian.
"Dana stimulan ini diharapkan nantinya bisa dikelola oleh masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Doni menekankan bahwa BNPB tidak akan membangun hunian sementara (huntara) seperti yang telah dilakukan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi Gempa Lombok 2018 silam, melainkan hanya memberikan dukungan bagi masyarakat melalui dana stimulan tersebut.
"Kita menghindari membangun huntara. Kita akan mempercepat proses pembangunan rumah masyarakat yang rusak berat dan rusak sedang," tuturnya.
BACA JUGA
Kemudian bagi yang rumah rusak ringan, pemerintah akan tetap mendukung dengan besaran dana stimulan sesuai dengan yang telah ditentukan serta mendampingi proses perbaikan yang dianggap perlu sehingga rumah dapat segera kembali ditempati.
"Tetapi bagi mereka yang rumahnya sudah rusak berat tentu tidak mungkin ditempati," imbuhnya.
Secara terpisah, dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta, Jumat (22/1/2021) Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Barat Prof Gufran Darma Dirawan mengatakan, untuk menunjang proses pembelajaran, tenda-tenda pembelajaran sudah dibangun di beberapa sekolah terdampak.
"Saat ini kami masuk masa transisi dan pemulihan. Untuk sektor pendidikan kami bangun beberapa tenda-tenda pembelajaran yang dibangun pada beberapa sekolah yang terdampak gempa," ungkapnya.
Selain itu, di berbagai tempat juga sudah ada trauma healing. Ia berharap dengan trauma healing para pengungsi yang berada pada Kabupaten Polewali Mandar dan Majene kembali ke tempat sebelumnya.
Selain itu, pihaknya juga sedang menyusun strategi pembangunan sekolah yang ada. Beberapa sekolah yang rusak sudah diinventarisasi. Data sementara terdapat 9 sekolah SMK dan 8 SMA dengan kategori rusak ringan, sedang dan rusak berat.
"Dari hasil identifikasi, diharapkan dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat bisa mempercepat peningkatan pendidikan di Sulbar. Kami mendorong secepatnya dan kami di lapangan siap melakukan amanah pemerintah pusat," ucapnya.
Hingga Kamis (21/1) korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 91 orang (80 di Mamuju dan 11 Majene) tiga orang hilang, ratusan orang alami luka-luka.
Jumlah pengungsi mencapai 77.562 jiwa dengan rincian di Majene 19.735 jiwa dan Mamuju 57.827 jiwa. Hingga Jumat (22/1) belum ada data terbaru korban gempa. [R-15]
Sumber: BeritaSatu.com
