Pemolisian Masyarakat Dinilai Perkuat Daya Tahan Warga
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.524 (-11.32)   |   COMPOSITE 6376.76 (-85.96)   |   DBX 1366.47 (-4.13)   |   I-GRADE 184.394 (-4.05)   |   IDX30 516.608 (-10.51)   |   IDX80 138.726 (-2.53)   |   IDXBUMN20 405.249 (-8.22)   |   IDXESGL 142.142 (-2.59)   |   IDXG30 145.757 (-3.33)   |   IDXHIDIV20 455.745 (-7.55)   |   IDXQ30 148.268 (-2.8)   |   IDXSMC-COM 300.72 (-2.17)   |   IDXSMC-LIQ 363.064 (-5.5)   |   IDXV30 136.038 (-1.55)   |   INFOBANK15 1074.63 (-26.5)   |   Investor33 444.938 (-9.47)   |   ISSI 184.203 (-2.63)   |   JII 631.94 (-13.58)   |   JII70 222.617 (-4.41)   |   KOMPAS100 1239.85 (-24.1)   |   LQ45 968.215 (-19.75)   |   MBX 1728.57 (-26.45)   |   MNC36 329.564 (-6.33)   |   PEFINDO25 328.624 (-5.07)   |   SMInfra18 313.805 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 378.364 (-8.61)   |  

Pemolisian Masyarakat Dinilai Perkuat Daya Tahan Warga

Kamis, 21 Januari 2021 | 22:50 WIB
Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi, mengatakan, pemolisian masyarakat atau community policing memiliki gagasan yang sama dengan ronda keliling, memperkuat daya tahan warga.

”Tetapi kan tidak bisa bahasa seperti ronda keliling itu dimasukkan ke dalam dokumen resmi seperti Perpres. Namun intinya ini adalah penguatan daya lenting atau resiliensi (daya tahan) di masyarakat. Jadi masyarakat punya kemampuan untuk mendeteksi,” ujar Mujtaba Hamdi dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (21/1/2021).

Hal ini disampaikannya terkait dengan polemik kata Pemolisian Masyarakat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Padahal Perpres tersebut dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap paham ekstrimisme.

Menurut dia, ketika mendeteksi dini masyarakat terhubung dengan otoritas terkait sehingga tidak main hakim sendiri, sehingga dari deteksi dini ini masyarakat akan memiliki kemampuan kohesi sosial, bagaimana mencegah potensi konflik dari isu yang kerap dieksploitasi oleh kelompok ekstrimis ini.

“Hal tersebut dapat dicegah jika dideteksi lebih awal, hanya memang bahasa community policing ini belum terlalu akrab di telinga masyarakat kita. Dan kami sendiri dari Wahid Foundation juga mengapresiasi terbitnya Perpres No 7 Tahun 2021 ,” tutur Mujtaba.

Lebih lanjut pria yang juga dosen sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) itu mengatakan, pihaknya menilai kebijakan tersebut adalah usaha negara untuk melakukan perlindungan terhadap hak rasa aman dari warganya.

Kemudian, menurut dia, Perpres No 7 Tahun 2021 juga melakukan pendekatan partisipatif dengan cara pull government dan pull society approach.

“Karena tidak hanya melibatkan banyak kementerian dan lembaga (K/L) saja, tetapi juga masyarakat umum, sehingga pendekatannya partisipatif. Ini juga sesuai karena yang menjadi target untuk pencegahan ekstrimisme kekerasan ini bukan hanya sekadar peristiwa esktrimisme kekerasannya saja, tetapi bagaimana mencegah faktor-faktor yang menjadi pendorong kemunculannya,” jelasnya.

Ia mengatakan, faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya ekstrimisme tersebut kompleks dan multiaspek sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan banyak sektor.

”Tentunya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai koordinator penanggulangan terorisme dapat melakukan konsolidasi segera dengan K/L terkait. Kemudian juga membuka konsultasi dengan masyarakat sipil untuk membuka ruang diskusi terkait hal ini,” katanya.

Ia juga menyampaikan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme secepatnya melakukan sosialisasi kepada K/L dan masyarakat secara intensif terkait Perpres No 7 Tahun 2021 ini guna menghindari kesalahpahaman dan menajamnya keterbelahan di masyarakat yang dipicu oleh ekstrimisme dan hal itu penting untuk disebutkan di awal.

”Kalau kemudian ini dituduh abuse of power dan menciptakan pembelahan di masyarakat, kita harus merespons bahwa ini justru dibuat sebagai upaya untuk tidak mempertajam pembelahan di masyarakat yang diakibatkan oleh ideologi yang ekstrimis itu,” katanya.

Oleh sebab itu dalam rangka sosialisasi Perpres No 7 Tahun 2021, ia berharap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat menggandeng kelompok sosial keagamaan yang memiliki basis massa yang cukup luas untuk kemudian bersama-sama menyampaikan bahwa perpres ini hadir sebagai upaya pemerintah untuk mencegah ekstrimisme di masyarakat.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

SIG Prioritaskan Bantuan Medis untuk Korban Gempa Sulbar

SIG memberikan bantuan peralatan medis serta logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Putusan Sengketa Pilkada, MK Miliki Waktu Maksimal 45 Hari

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu paling lama 45 hari kerja dalam memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

NASIONAL | 21 Januari 2021

DPN Indonesia Gelar Ujian Profesi Advokat 30 Januari 2021

Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh lulusan fakultas hukum.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Mendes PDTT Yakini SDGs Desa Percepat Pembangunan Desa

Mendes PDTT meyakini konsep SDGs Desa bisa membantu mempercepat penanganan pembangunan pada berbagai permasalahan desa.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Bayi Kembar Siam Adam dan Aris Berhasil Dipisahkan

Kondisi bayi kembar siam Adam dan Aris setelah menjalani operasi pemisahan di Haji Adam Malik Medan, masih stabil.

NASIONAL | 21 Januari 2021

10 Februari, KRL Solo-Yogyakarta Mulai Beroperasi

KRL Solo-Yogyakarta akan mulai beroperasi pada 10 Februari 2021 mendatang setelah selesai masa uji coba yang direncanakan berlangsung hingga 7 Februari 2021.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Seluruh Jateng Siap Menerapkan Perpanjangan PPKM

Ganjar menegaskan, dukungan dari Kabupaten/Kota terkait penerapan PPKM juga sangat positif.

NASIONAL | 21 Januari 2021

9 Hari PPKM, Polda Jatim Jaring 1,2 Juta Pelanggar Protokol Kesehatan

Nilai denda yang dikenakan tercatat mencapai Rp 299,6 juta.

NASIONAL | 21 Januari 2021

PMI Banten Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

PMI Banten memiliki tiga unit donor darah (UDD) yang bisa melakukan pelayanan donor plasma konvalesen.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Mengintip Calon Kabareskrim, Soal Angkatan atau Kompetensi?

Listyo Sigit akan naik menjadi jenderal bintang empat dan meninggalkan kursi Kabareskrim yang harus segera dicarikan penggantinya.

NASIONAL | 21 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS