KPK Minta Pemerintah Siapkan Payung Hukum Vaksinasi Mandiri
Logo BeritaSatu

KPK Minta Pemerintah Siapkan Payung Hukum Vaksinasi Mandiri

Jumat, 15 Januari 2021 | 18:39 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah segera menyusun payung hukum pelaksanaan vaksinasi mandiri atau komersil. Hingga saat ini, belum ada aturan mengenai kementerian dan lembaga yang ditugaskan untuk mengadakan vaksin mandiri.

"Saran kita adalah menyusun payung hukum bagi kementerian atau lembaga yang ditugaskan untuk mengadakan vaksin mandiri," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Jumat (15/1/2021).

Lili menyatakan, payung hukum tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Tak tertutup kemungkinan terdapat perusahaan yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan vaksin Covid-19 untuk mengeruk keuntungan.

Padahal, lanjut Lili, pemerintah telah mengamankan jutaan dosis vaksin dari berbagai perusahaan untuk masyarakat dengan kriteria tertentu secara bertahap atau sesuai kategorisasi. Jangan sampai negara menderita kerugian atau terjadi konflik kepentingan lantaran program vaksinasi yang tidak tepat sasaran.

"Kenapa kita berpikir untuk mlakukan pencegahan, karena menghindari salah sasaran kemudian negara bisa rugi dan ada konflik kepentingan di dalamnya untuk itu," kata Lili.

Menurut Lili, dengan aturan yang jelas, perusahaan tidak bisa mematok harga semaunya untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri. Permintaan mengenai payung hukum pelaksanaan vaksinasi mandiri ini telah disampaikan KPK kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir saat menggelar audiensi di Gedung KPK, Jakarta beberapa waktu lalu. "Itu yang kita sarankan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN untuk bisa dilaksanakan," katanya.

KPK berulang kali memastikan akan mengawal pengadaan vaksin Covid-19. Pengawalan tak hanya dilakukan KPK sendiri, melainkan bekerjasama dengan berbagai instansi.

"Melalui tim lintas instansi yang dibentuk, di antaranya terdiri dari Kemkes, BPKP, LKPP, Kejaksaan, dan Kepolisian, KPK terlibat memberikan masukan dan turut mengawal kebijakan pemerintah terkait pengadaan dan rencana pemberian vaksin," kata Pelaksana tugas (Plt) Jubir Pencegahan KPK, Ipi Maryati saat dikonfirmasi terpisah, Jumat (15/1/2021).

Dikatakan, KPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah terkait pengadaan vaksin untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau bahkan tindak pidana korupsi. Dalam pengadaan vaksin, KPK merekomendasikan agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar. "Pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap 3," kata Ipi.

Selain itu, KPK merekomendasikan agar sebelum membeli vaksin harus mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Serta meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin," kata Ipi.

Ipi menyebut, beberapa rekomendasi KPK telah dijalankan oleh pemerintah. Berikutnya, Ipi memastikan KPK akan terus mengawal pengadaan vaksin agar tak terjadi penyimpangan maupun kerugian keuangan negara.

"Ke depan, sesuai pertemuan dengan menteri BUMN dan Menteri Kesehatan pada Jumat, 8 Januari 2021 disepakati kerja tim tersebut akan terus dilanjutkan dan diperkuat untuk mengawal proses distribusi dan pemberian vaksin dengan penggunaan NIK sebagai basis data pemberian vaksin," kata Ipi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakar: Vaksin Covid-19 Jadi Sia-Sia Tanpa Protokol Kesehatan

Vaksin dan protokol kesehatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memutus rantai penularan.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Rizieq dan Menantu Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Swab

Rizieq diperiksa bersama dengan Muhammad Hanif Alatas (menantu Rizieq) yang juga jadi tesangka dalam kasus swab di RS Ummi Bogor.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Anggota Komisi VII DPR Minta Vaksin Merah Putih Segera Diproduksi

Kehadiran vaksin Merah Putih dinilai penting agar Indonesia tidak tergantung vaksin impor.

NASIONAL | 15 Januari 2021

PT PPI Distribusikan Sodium Sianida Sesuai GCG

PPI sebagai BUMN perdagangan, mengelola importasi sodium sianida atau sodium cyanide sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor: 47 tahun 2019.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Beacon dan Badan CVR Sriwijaya Air Sudah Ditemukan, Memori CVR Masih Dicari

Memori CVR berisi percakapan di kokpit.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Novel Baswedan Harap Komjen Listyo Sigit Berani Reformasi Polri

Novel Baswedan menaruh harapan besar kepada Komjen Listyo Sigit agar dapat melakukan reformasi di internal Polri.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Jokowi Dukung Pendirian Universitas Insan Cita Indonesia

Jokowi menegaskan, pendirian Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) akan memperkaya inovasi pendidikan tinggi di Indonesia.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Kasus Grabtoko.com, Polisi Periksa Supervisor

Pelaku melancarkan aksinya dengan cara membuat sebuah situs GrabToko yang menawarkan berbagai macam barang elektronik dengan harga sangat murah.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Tak Penuhi Syarat Kesehatan, Wali Kota Yogyakarta Gagal Divaksin

Haryadi Suyuti dan 13 pejabat publik yang masuk dalam daftar penerima vaksin perdana, gagal menerima suntikan vaksin karena tidak memenuhi syarat.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Jokowi Dorong Kontribusi KAHMI di Tengah Pandemi

Jokowi meminta anggota KAHMI untuk ikut berkontribusi dalam mengembangkan inovasi bagi kemajuan Indonesia.

NASIONAL | 15 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS