Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Bantah Batasi Hak Tahanan Bertemu Penasihat Hukum

Kamis, 14 Januari 2021 | 18:02 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah membatasi hak tahanan untuk bertemu dengan penasihat hukum. Bantahan ini disampaikan Plt Jubir KPK menanggapi pernyataan sejumlah kalangan, termasuk penasihat hukum yang mengkritik kebijakan KPK membatasi pertemuan tersangka dengan penasihat hukum.

"Kami tentu paham betul apa yang menjadi hak-hak tersangka maupun terdakwa sebagaimana hukum acara pidana yang berlaku. Sejauh ini tidak pernah ada pembatasan hak tersebut," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

Ali menekankan perubahan hanya terjadi pada mekanisme pertemuan antara tahanan dengan penasihat hukum ataupun kunjungan keluarga yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Pertemuan yang semula dapat dilakukan secara tatap muka beralih menjadi daring sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

"Dalam situasi pandemi wabah Covid-19, pertemuan antara penasihat hukum dan tahanan, demikian juga kunjungan keluarga tetap bisa dilakukan secara online sesuai jadwal dan waktu sebagaimana yang telah ditentukan," kata Ali.

Ditekankan, perubahan atau penyesuaian mekanisme tersebut selama ini telah berjalan dengan lancar baik di tahap penyidikan maupun persidangan.

"Saat situasi pandemi ini semestinya harus dipahami bahwa keselamatan dan kesehatan bersama itu penting untuk diutamakan," imbuh Ali.

Sebelumnya, pengacara senior Maqdir Ismail mengkritik KPK yang dinilai membatasi pertemuan antara penasihat hukum dan tahanan. Maqdir menyebut kebijakan pembatasan itu tidak berpihak pada kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Bahkan Maqdir menyebut beberapa advokat tidak mendapatkan akses untuk bertemu dengan klien secara fisik, kecuali pada saat pemeriksaan sebagai tersangka dalam penyidikan atau terdakwa dalam proses persidangan.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 

KPK

BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hina SBY dan AHY di Media Sosial, Guru Besar USU Dilaporkan ke Polisi

Partai Demokrat yang merasa gerah dengan postingan Yusuf Leonard Henuk, membuat pengaduan atas penghinaan itu ke Markas Polda Sumatera Utara.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Cuaca Kurang Baik, Pesawat Lion Air JT-684 Rute Jakarta-Pontianak Mendarat di Batam

Dalam penerbangan ini, Lion Air membawa tujuh awak pesawat, 132 penumpang dewasa, tiga anak-anak, dan dua balita.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kajari Jakarta Timur Sebut Kasus Korupsi Tanah di Cakung Bermula dari Fakta Persidangan

Penyidikan kasus ini bermula dari fakta persidangan kasus pidana umum berupa pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kalimantan Selatan Dilanda Banjir, Polisi Gerak Cepat Bantu Evakuasi Warga

Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kalimantan Selatan, membuat debit air sungai meningkat dan meluap.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kasus Suap Izin Ekspor Benur, KPK Jadwalkan Periksa Dirjen Perikanan Budidaya

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan memeriksa Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Dugaan Suap Bansos, KPK Isyaratkan Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus

Plt Jubir KPK mengaku belum mengetahui mengenai agenda pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus.

NASIONAL | 14 Januari 2021

KPK Cecar Dirjen Linjamsos Soal Proses Penentuan Vendor Bansos

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Tim SAR Temukan Lagi 3 Korban Longsor di Sumedang

Petugas SAR gabungan mencari korban pada tiga sektor yang diperkirakan sebagai titik akhir warga saat longsor terjadi, 9 Januari 2021 lalu.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Presiden Minta Hasil Penyelidikan Kematian Laskar FPI Ditindaklanjuti Tanpa Disembunyikan

Presiden Joko Widodo telah menerima laporan penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Disuntik Vaksin, Gubernur Bengkulu Mengaku Tak Merasakan Sakit

Vaksin ini aman, dan sudah teruji halal kemudian Emergency Use Authorization (EUA) juga sudah keluar.

NASIONAL | 14 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS