Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dugaan Suap Bansos, KPK Isyaratkan Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus

Kamis, 14 Januari 2021 | 17:29 WIB
Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dan mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dan empat tersangka lainnya.

Dalam upaya tersebut, lembaga antirasuah mengisyaratkan bakal memanggil dan memeriksa Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus.

Sinyal pemeriksaan Ihsan Yunus mencuat seiring dengan langkah tim penyidik menggeledah dua rumah di Jakarta Timur, dan Bekasi pada Selasa (12/1/2021). Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita alat komunikasi dan dokumen penting berkaitan perkara ini. Berdasar informasi, salah satu rumah yang digeledah penyidik merupakan rumah milik orang tua Ihsan Yunus.

Tak hanya dianalisis dan disita, penyidik juga bakal mengkonfirmasi soal penggeledahan dan barang yang telah diamankan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Ihsan Yunus. Apalagi, Ihsan Yunus merupakan pimpinan Komisi VIII DPR yang memiliki lingkup tugas salah satunya di bidang sosial dengan mitra kerja Kementerian Sosial.

"Prinsipnya siapa pun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dugaan perbuatan para tersangka tentu penyidik akan mengkonfirmasinya," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (14/1/2021).

Meski demikian, Ali mengaku belum mengetahui mengenai agenda pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus. Hal ini lantaran pemeriksaan terhadap seorang saksi tergantung kebutuhan proses penyidikan.

"Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu tergantung kebutuhan proses penyidikan perkara tersebut," kata Ali.

Diberitakan, KPK menetapkan Juliari P Batubara selaku Mensos bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan. Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso.

Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Cecar Dirjen Linjamsos Soal Proses Penentuan Vendor Bansos

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Tim SAR Temukan Lagi 3 Korban Longsor di Sumedang

Petugas SAR gabungan mencari korban pada tiga sektor yang diperkirakan sebagai titik akhir warga saat longsor terjadi, 9 Januari 2021 lalu.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Presiden Minta Hasil Penyelidikan Kematian Laskar FPI Ditindaklanjuti Tanpa Disembunyikan

Presiden Joko Widodo telah menerima laporan penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Disuntik Vaksin, Gubernur Bengkulu Mengaku Tak Merasakan Sakit

Vaksin ini aman, dan sudah teruji halal kemudian Emergency Use Authorization (EUA) juga sudah keluar.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Harta Kekayaan Komjen Sigit, Waket Komisi III: So Far Masih Wajar

Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam rapat itu pihaknya mendapatkan informasi harta dan transaksi melibatkan Komjen Sigit.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Komisi III DPR Bahas Calon Kapolri dengan PPATK, Sahroni: Komjen Listyo Sigit Clear

Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kajati dan Kepala RSUD Jambi Batal Divaksinasi

Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Feri Kusnadi batal menerima vaksinasi karena terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Gejala Umum Penerima Vaksin Covid-19, Pegal di Lokasi Penyuntikan

Kapolda Jawa Barat (Jabar), Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri merasa ada sedikit pegal di lokasi penyuntikan pascavaksinasi

NASIONAL | 14 Januari 2021

Komnas HAM: Tidak Ada Pelanggaran HAM Berat di Kasus FPI

Komnhas HAM tidak menemukan ada suatu desain operasi, perintah yang terstruktur dan terkomando, repetisi dan indikator pelanggaran HAM berat lainnya.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Terbukti Korupsi, Pemprov Bengkulu Pecat 43 ASN

Dalam dua tahun ini, ada 43 oknum ASN dilingkup Pemprov Bengkulu, dipecat karena melakukan tidak pidana korupsi.

NASIONAL | 14 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS