Tim Pencegahan Korupsi Vaksinasi Covid-19 Diperkuat
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Tim Pencegahan Korupsi Vaksinasi Covid-19 Diperkuat

Jumat, 8 Januari 2021 | 21:03 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan Kementerian BUMN sepakat untuk melanjutkan tim kecil yang telah dibentuk untuk mencegah korupsi dalam program vaksinasi Covid-19.

Bahkan, tim tersebut akan diperkuat dengan melibatkan tim dari Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri). Kehadiran Ditjen Dukcapil terutama dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk distribusi vaksin Covid-19.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara pimpinan KPK dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1/2021).

"Kita sepakati bahwa tim ini akan diteruskan dan diperkuat dengan mengundang stake holders lain yang kiranya relevan, misalnya soal distribusi akan ada dari Kementerian Dalam Negeri, misalnya, untuk distribusi dan penggunaan NIK," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

Pahala menuturkan, tim itu sebenarnya sudah berjalan dan beranggotakan KPK, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, BPKP, LKPP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Dikatakan, tim tersebut turut membahas setiap Peraturan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan vaksinasi.

"Bisa kita informasikan bahwa semua produk Permenkes yang keluar terkait dengan vaksinasi itu adalah hasil pembahasan dari tim bersama di mana KPK melalui Kedeputian Pencegahan, merupakan bagian dari tim itu," katanya.

Pahala menjelaskan, KPK juga akan ikut serta dalam tim kecil bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan untuk pembentukan satu data terpadu penerima vaksin Covid-19. Dengan menggunakan basis data NIK, KPK berharap setiap dosis vaksin yang dibeli pemerintah digunakan kepada setiap penduduk yang terdata dengan pasti.

"Pada intinya kita ingin tata kelola pemberian vaksin ini juga dijaga sehingga pasti dari setiap vaksin yang dibeli itu digunakan dan kepada siapa, oleh karena itu NIK akan menjadi basis dan ada tim satu data di mana KPK juga akan ada di dalam situ," kata Pahala.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Erick Thohir Sebut Vaksinasi Momentum Benahi Basis Data Kependudukan

Menurut Erick Thohir, dengan basis data kependudukan yang terpadu akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan program.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Mendagri: Bendung Penularan Covid-19

Mendagri meminta agar semua pihak bersama-sama membendung penularan Covid-19 yang terus meningkat.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Komnas HAM Ungkap Kronologi Penembakan Laskar FPI

Duaa laskar FPI yang tewas di KM 49, Karawang, Jawa Barat, 6 Desember 2020 lalu karena ada saling senggol dan saling serang personel polisi.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Komnas HAM: Dua Laskar FPI Tewas Karena Ada Saling Serang

Dua laskar FPI yang tewas di kilometer (KM) 49, Karawang, Jawa Barat, 6 Desember 2020 lalu karena ada saling senggol dan saling serang dengan aparat kepolisian.

NASIONAL | 8 Januari 2021

KPK: Distribusi Berpotensi Jadi Celah Penyimpangan Vaksinasi Covid-19

Hal ini lantaran jumlah vaksin yang terbatas, sementara setiap orang ingin segera divaksin agar terlindungi dari virus corona.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Dalam Sepekan, Terjadi 21 Kali Gempa di Sumut dan Aceh

Dalam sepekan terhitung 1-7 Januari 2021, gempa terjadi sebanyak 21 kali di Sumut dan Aceh. Jumlah ini menurun dibanding pekan sebelumnya yakni 32 kali.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Menkes Minta KPK Awasi Program Vaksinasi Covid-19

Menkesmeminta KPK turut mengawasi proses pengadaan dan vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Soal Laskar FPI, Ini Temuan dari Komnas HAM

Menurut Komnas HAM, ditemukan pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa tewasnya empat laskar FPI.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Sudah Lima Sapi Dimangsa Harimau Sumatera di Bahorok

Harimau Sumatera yang keluar dari TNGL kembali memangsa seekor sapi di perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumut.

NASIONAL | 8 Januari 2021

NII Crisis Center: Ba'asyir Masih Bisa Bangunkan Sel Tidur Teroris Indonesia

Kebebasan Abu Bakar Ba'asyir diyakini masih akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

NASIONAL | 8 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS