Kebijakan Pengetatan Terbatas Berlaku di Seluruh DIY
Logo BeritaSatu

Kebijakan Pengetatan Terbatas Berlaku di Seluruh DIY

Kamis, 7 Januari 2021 | 17:33 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / CAH

Yogyakarta, Beritasatu.com - Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengeluarkan Instruksi No 1/INSTR/2021 tentang kebijakan pengetatan secara terbatas masyarakat di DIY pada Kamis (7/1/2021) dan berlaku di seluruh kabupaten/kota di DIY.

Meski Pemerintah Pusat menetapkan tiga (3) Kabupaten yakni, Gunungkidul, Sleman dan Kulonprogo sebagai wilayah yang harus melaksanakan pembatasan, namun Pemda DIY memberlakukan secara total.

Sekretaris Pemda DIY, Kadarmanta Baskara Aji melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (7/1/2021) siang, mengatakan, Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), berlaku untuk seluruh DIY.

Aji menerangkan, kebijakan PTKM tersebut berlaku selama dua pekan, yakni mulai tanggal 11 Januari hingga 25 Januari dan diterapkan di perkantoran dengan ketentuan 50% pegawai yang masuk.

“Instruksi Kementerian Dalam Negeri itu kan 25%, tetapi untuk daerah Jakarta. Di DIY masuk 50% dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring, semua jenjang mulai dari mahasiswa, TK, SD, SMP, SMA yang pendidikan non-formal juga sama,” ujarnya.

Sedang untuk sektor-sektor yang esensial terkait dengan kebutuhan sembako, boleh beroperasi 100%, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikutnya aktivitas perekonomian, baik restoran dan kafe, hanya boleh menerima konsumen 25% di tempat.

“Harus mengedepankan pesan antar atau dibawa pulang, tidak boleh ada yang makan di tempat itu lebih dari 25% dari kapasitas rumah makan. Yang angkutan kalau pembatasan jam operasional, untuk pusat-pusat perbelanjaan dan mal hanya boleh beroperasi hingga pukul 19.00 WIB,” tegasnya.

Pelaksanaan pembangunan konstruksi itu kita Bolehkan operasi secara penuh 100% namun dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan. “Tempat ibadah tetap diijinkan, tetapi kapasitasnya hanya boleh 50%,” ucap Aji.

Pemda DIY juga meminta bupati/wali kota untuk memerintahkan kepada pemerintah desa/kelurahan untuk melakukan penjagaan ini di wilayahnya masing-masing seperti pada saat awal terjadinya pandemi Covid-19.

“Sudah kita koordinasikan potensi-potensi yang ada di Kepolisian/TNI maupun yang ada di kabupaten/kota. Jadi ini semata-mata dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,bukan membatasi kegiatan masyarakat,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Soal Calon Kapolri, Ini Jawaban Kompolnas

Sejumlah jenderal bintang tiga secara normatif punya peluang untuk bisa menjadi calon Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Presiden Jokowi: Jadikan Hutan Sosial Bernilai Ekonomi Tinggi

Presiden mengajak masyarakat memanfaatkan hutan sosial, hutan adat, dan Tanah Objek Reforma Agraria sebagai lahan produktif.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Presiden Jokowi Tegaskan Akan Pantau Penggunaan Lahan Hutan

Presiden Joko Widodo akan memantau penggunaan lahan hutan tersebut agar dapat digunakan untuk kegiatan produktif.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Presiden Jokowi: Redistribusi Aset, Jawaban Sengketa Agraria

Redistribusi aset menjadi jawaban atas sengketa agraria di berbagai daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Presiden Jokowi: Menanti Vaksin Covid-19? Sabar, Saya Juga

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar untuk menjalani proses vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Pengetatan PSBB, Mendagri Keluarkan Instruksi untuk Pemda

Mendagri mengeluarkan instruksi kepada Pemerintah Daerah tentang pemberlakuan kembali PSBB guna mengendalikan penularan Covid-19.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Ganjar: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Bukan Hal yang Sulit

Gubernur Jawa Tengah mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat bukan hal yang sulit.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Jelang Pensiun, Kapolri Dianugerahi Wing Kehormatan dan Brevet

Kapolri menerima Wing Kehormatan Penerbang Kelas I TNI Angkatan Udara dan Brevet Kapal Selam Hiu Kencana TNI Angkatan Laut.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Gubernur Sumut Pastikan Bupati dan Wali Kota Bersedia Divaksin

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memastikan seluruh bupati dan wali kota di Sumut, sebagai orang pertama yang bersedia untuk disuntik vaksin Covid-19.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Pembebasan Ba'asyir Disebut Untungkan Pemerintahan Jokowi

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini dinilai sebagai salah satu bentuk politik kemanusiaan Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 7 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS