Rekrutmen Guru PPPK Jadi Program Prioritas 2021
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Rekrutmen Guru PPPK Jadi Program Prioritas 2021

Selasa, 5 Januari 2021 | 20:00 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, rekrutmen guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) adalah program prioritas terbesar 2021. Rekrutmen guru PPPK ini menargetkan kuota sebanyak satu juta guru.

"Semua guru honorer bisa mengikuti tes tersebut. Namun, yang akan diangkat menjadi guru P3K hanya yang lulus tes, berapa pun jumlahnya. Kalau yang lulus tes 200.000 berarti 200.000 yang diangkat,” kata Nadiem dalam Taklimat Media tentang Capaian Program Prioritas Tahun 2020 dan Program Prioritas Tahun 2021 secara Daring, Selasa (5/1/2021).

Nadiem berharap para guru honorer memahami kriteria. Pasalnya, memilih guru terbaik ini sejalan dengan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudyaaan(Kemdikbud), yakni Guru Penggerak. Program ini memastikan masa depan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur-instruktur guru diisi oleh guru-guru terbaik, mutu terbaik, dan motivasi paling tulus.

Pada kesempatan sama, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Iwan Syahril juga menyebutkan, fokus tahun ini adalah perekrutan satu juta guru melalui jalur PPPK. Kemdikbud berharap dengan formasi PPPK bisa dapat memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia.

"Setiap Pemda (pemerintah daerah,red) perlu mengusulkan kebutuhan guru PPPK kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB). Bersama-sama dengan KemPAN-RB, kami dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan sosialisasi gencar ke daerah-daerah untuk menjaring dan memetakan formasi guru P3K yang dibutuhkan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, Direktorat GTK telah melakukan dialog dengan Pemda dari seluruh provinsi agar para guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) segera melamar menjadi guru PPPK. Pasalnya, guru PPPK dengan kinerja baik nantinya akan menjadi pertimbangan ketika kemudian melamar menjadi ASN.

"Kemdikbud akan terus memperjuangkan agar para guru mendapat kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya,” papar Iwan.

Sejalan
Selanjutnya, Iwan juga menjawab terkait polemik penghapusan formasi CPNS bagi guru. Iwan menegaskan, formasi CPNS bagi guru akan tetap ada ke depannya. Kebijakan tersebut akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan PPPK. “Sekali lagi formasi CPNS guru akan tetap ada,” kata Iwan.

Iwan menjamin guru dengan status ASN ini tetap ada karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan bahwa skema ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Oleh karena itu, kebijakan formasi guru ASN akan tetap berjalan dan saling melengkapi dengan skema PPPK.

Selanjutnya, Sekretaris Direktorat Jenderal GTK Kemdikbud, Nunuk Suryani, menambahkan, tahun ini pemerintah membuka kesempatan bagi para guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 atau eks-THK-2, untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK. Kebijakan ini telah diumumkan Kemdikbud pada 23 November 2020 dan menjadi fokus BKN pada 2021.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar PPPK. Misalnya, guru honorer K2 harus masuk dalam database BKN dan guru honorer non-K2 sekolah negeri maupun swasta harus masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik).



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

P2G Minta Asesmen Nasional Ditunda

Perhimpunan Pendidikan dan Guru meminta asesmen nasional 2021 ditunda.

NASIONAL | 6 Januari 2021

9 Kecamatan di Bantul Zona Merah Covid-19

Sembilan kecamatan di Bantul yang masuk zona merah Covid-19 yakni Sedayu, Sewon, Banguntapan, Bantul, Pleret, Jetis, Pandak, Srandakan, dan Kretek.

NASIONAL | 6 Januari 2021

KPK Minta MA Perhatikan Fenomena Koruptor Ajukan PK

KPK meminta kepada MA untuk memerhatikan fenomena maraknya terpidana kasus korupsi yang mengajukan peninjauan kembali.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Banjir Masih Rendam Delapan Kecamatan di Aceh Timur

8 kecamatan di kabupaten Aceh Timur masih terendam banjir akibat curah hujan dengan intensitas tinggi sejak beberapa hari lalu.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Wali Kota Batu Tidak Tahu Alasan KPK Geledah Tiga Kantor Dinas

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengaku tidak mengetahui tujuan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Kebangkitan Pariwisata, GIPI: Sandiaga Gerak Cepat

Komitmen Sandiaga menjadikan wisatawan nusantara sebagai andalan sangat tepat.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Banjir Rendam Sejumlah Wilayah di Kota Kediri

Sejumlah daerah di Kota Kediri, Jawa Timur, terendam banjir setelah hujan deras mengguyur daerah itu sejak Rabu (6/1/2021) sore.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Kepala Daerah di Jabar Diminta Bersiap Terapkan Pembatasan Aktivitas

Persiapan ini seiring keputusan pemerintah pusat yang meminta adanya pembatasan aktivitas per 11-25 Januari 2021 mendatang.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Masa Jabatan Akan Berakhir, Pasha "Ungu" Pamit Kepada Warga Kota Palu

Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah Sigit Purnomo Said berpamitan kepada warga Kota Palu jelang berakhirnya masa jabatannya pada 17 Februari 2021.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Pinangki Tegaskan Dapat Action Plan Djoko Tjandra dari Andi Irfan

Pinangki Sirna Malasari kembali mengklaim tak tahu-menahu mengenai action plan permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung untuk membebaskan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 6 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS