Edhy Prabowo Klaim Tak Kenal Saksi Kunci yang Meninggal
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Edhy Prabowo Klaim Tak Kenal Saksi Kunci yang Meninggal

Senin, 4 Januari 2021 | 19:18 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengklaim tidak mengenal pengendali PT Aero Citra Kargo (ACK) Deden Deni. Diketahui, Deden yang merupakan salah satu saksi kunci kasus dugaan suap perizinan ekspor benih bening lobster atau benur yang menjerat Edhy ini meninggal dunia pada Kamis (31/12/2020) lalu.

"Innalillahi, enggak kenal saya," kata Edhy usai diperiksa penyidik di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (4/1/2021).

Sebelumnya, Plt Jubir KPK Ali Fikri membenarkan Deden Deni meninggal dunia pada 31 Desember 2020. Deden meninggal karena sakit.

"Informasi yang kami terima yang bersangkutan (Deden Deni) meninggal sekitar tanggal 31 Desember yang lalu," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (4/1/2021).

Deden merupakan salah seorang saksi yang diduga mengetahui banyak hal terkait sengkarut kasus suap ekpor benur. Deden yang disebut sebagai salah seorang Direktur PT Perishable Logistic Indonesia (PLI) itu sempat diamankan dan diperiksa intensif saat KPK menggelar OTT pada 25 November 2020 lalu. Selain itu, Deden juga pernah diperiksa penyidik KPK pada 7 Desember 2020.

Saat itu, penyidik mencecar Deden mengenai proses pengajuan permohonan izin ekspor benur lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. PT ACK merupakan satu-satunya perusahaan kargo yang direstui Edhy Prabowo untuk memonopoli jasa pengangkutan benur ke luar negeri dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor. Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo tersebut,

PT ACK menggunakan PT PLI yang tergabung dalam ATT Group sebagai operator lapangan pengiriman benur ke luar negeri.
Diduga, dari tarif Rp 1.800 per ekor yang ditetapkan untuk pengiriman benur ke luar negeri, terdapat fee untuk Edhy Prabowo yang memiliki saham di PT ACK dengan meminjam nama atau nominee Amri dan Ahmad Bahtiar. Kedua nama itu yang kemudian menampung aliran dana dari PT ACK untuk Edhy yang diduga berasal dari para eksportir benur.

Nama Deden juga merupakan satu dari empat nama yang dicegah KPK untuk bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan. Selain Deden, tiga nama lainnya yang dicegah bepergian ke luar negeri, yakni anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Iis Rosita Dewi yang juga istri dari Edhy Prabowo; Neti Herawati, istri dari pengurus PT ACK Siswadhy yang juga telah menyandang status tersangka; serta Dipo Tjahjo Pranoto yang disebut sebagai pengendali PT PLI.

Ali memastikan, meninggalnya Deden Deni tidak mempengaruhi proses penyidikan kasus suap ini. Dikatakan, masih banyak saksi dan alat bukti lainnya yang dapat dipergunakan penyidik untuk membongkar kasus ini.

"Proses penyidikan perkara tersangka EP (Edhy Prabowo) dan kawan-kawan tidak terganggu. Sejauh ini masih berjalan dan tentu masih banyak saksi dan alat bukti lain yang memerkuat pembuktian rangkaian perbuataan dugaan korupsi para tersangka tersebut," kata Ali.

Hal ini setidaknya ditunjukkan tim penyidik dengan memeriksa dua orang saksi pada Senin (4/1/2021). Kedua saksi, yakni Direktur PT Maradeka Karya Semesta, Untyas Anggraeni dan seorang wiraswasta bernama Bambang Sugiarto diperiksa tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito yang diduga sebagai salah satu pemberi suap kepada Edhy.

"Keduanya diperiksa untuk tersangka SJT (Suharjito)," kata Ali.

Diketahui, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua stafsusnya Safri dan Andreau Pribadi Misata; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.

Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait izin ekspor benur yang jasa pengangkutannya hanya dapat menggunakan PT Aero Citra Kargo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Belajar Tatap Muka Siswa SD dan SMP di Kota Bengkulu Dibatalkan

Siswa SD dan SMP di Kota Bengkulu, pada semester genap 2021 tetap melakukan pembelajaran melalui dalam jaringan atau internet.

NASIONAL | 4 Januari 2021

Lantik Pejabat Eselon I dan II, Ini Pesan Mendes PDTT

Mendes PDTT meminta pejabat yang telah dilantik untuk bersama-sama mendorong percepatan pembangunan desa dan terwujudnya SDGs Desa.

NASIONAL | 4 Januari 2021

Abu Bakar Ba'asyir Bebas Murni, Polri Akan Tetap Awasi

Polri akan tetap mengawasi Abu Bakar Ba'asyir yang akan bebas murni setelah menjalani masa pidana selama 15 tahun.

NASIONAL | 4 Januari 2021

Pemblokiran Aset FPI, Polri: Bukan Kewenangan Kami

Polri menyatakan pemblokiran aset dan rekening FPI bukan kewenangan mereka.

NASIONAL | 4 Januari 2021

Pemerintah Disarankan Bentuk Tim Pemantau Penerima Vaksin

Pembentukan tim independen dinilai penting untuk melihat efek pemberian vaksin.

NASIONAL | 4 Januari 2021

Vaksin Covid-19 Baru Sampai ke DIY Selasa

Sebanyak 2.605.179 juta vaksin merek Sinovac dari pemerintah pusat, diperkirakan akan tiba di DI Yogyakarta pada Selasa (5/1/2021).

NASIONAL | 4 Januari 2021

Gubernur Sumut Apresiasi Jokowi Terkait Bansos Tunai

Menurut Edy Rahmayadi, program bansos tunai ini lebih efektif dalam mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan kegaduhan di masyarakat.

NASIONAL | 4 Januari 2021

Jokowi Optimistis Penyaluran Bansos Dorong Pergerakan Ekonomi

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 110 triliun dalam APBN 2021 yang akan digunakan untuk mendanai program Bansos.

NASIONAL | 4 Januari 2021

Soal Calon Kapolri, Moeldoko: Tinggal Menunggu Waktu

Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan beberapa nama calon Kapolri.

NASIONAL | 4 Januari 2021

ASN Harus Komitmen Terhadap Pancasila dan UUD 45

Negara harus dapat memastikan ASN bersih dari orang-orang yang melakukan tindakan perlawanan kepada Pancasila dan UUD 1945.

NASIONAL | 4 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS