Kemkumham Perpanjang Program Asimilasi Napi di Masa Pandemi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (-1.14)   |   COMPOSITE 6258.75 (-10.28)   |   DBX 1361.34 (-0.65)   |   I-GRADE 179.18 (-0.62)   |   IDX30 502.509 (-1.33)   |   IDX80 134.874 (0.02)   |   IDXBUMN20 393.542 (-2.05)   |   IDXESGL 138.721 (0.08)   |   IDXG30 140.869 (-0.28)   |   IDXHIDIV20 444.908 (-0.07)   |   IDXQ30 144.657 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 296.3 (0.74)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (3.56)   |   IDXV30 132.413 (1.76)   |   INFOBANK15 1051.36 (-9.47)   |   Investor33 433.839 (-1.51)   |   ISSI 179.41 (0.06)   |   JII 608.801 (0.64)   |   JII70 214.954 (0.38)   |   KOMPAS100 1205.85 (-1.58)   |   LQ45 941.363 (-1.13)   |   MBX 1692.14 (-3.13)   |   MNC36 321.868 (-1.1)   |   PEFINDO25 321.871 (0)   |   SMInfra18 304.318 (3.57)   |   SRI-KEHATI 368.746 (-1.3)   |  

Kemkumham Perpanjang Program Asimilasi Napi di Masa Pandemi

Minggu, 3 Januari 2021 | 17:54 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemkumham) memperpanjang program asimilasi dan integrasi bagi narapidana (napi) dan anak di masa pandemi Covid-19. Program ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona di lembaga pemasyarakatan (lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan tumah tahanan (tutan).

"Hal ini merupakan upaya lanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di lapas, LPKA, dan rutan, melalui pemberian asimilasi dan integrasi," kata Dirjenpas, Reynhard Silitonga dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (3/1/2021).

Perpanjangan program asimilasi dan integrasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Aturan tersebut merupakan pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Dikatakan Reynhard, perpanjangan program asimilasi dan integrasi napi dan anak merupakan upaya ditjenpas untuk mengakomodir seluruh hak warga binaan pemasyarakatan (WBP), terlebih di masa pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah. Menurutnya, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 menyempurnakan aturan sebelumnya. “Kita sudah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak terkait kebijakan ini, namun tentu masih perlu penyempurnaan lagi. Sehingga apabila dilakukan pengeluaran narapidana dan anak, diharapkan dapat meminimalisir pengulangan pelanggaran dan tidak muncul keresahan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Reynhard membeberkan sejumlah penyempurnaan di antaranya syarat dan tata cara pemberian asimilasi dan hak integrasi, pembatasan tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap warga negara asing (WNA), serta penerbitan surat keputusan secara online, yang akan terakomodir dalam sistem database pemasyarakatan. Dikatakan, program asimilasi tidak akan diberikan kepada narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana terkait narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain itu, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Reynhard menyampaikan, bahwa narapidana dan anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun juga dipastikan tidak akan mendapatkan hak Asimilasi. "Ketentuan ini dikecualikan bagi narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika dengan pidana di bawah lima tahun, yang tetap diberikan Asimilasi dan Integrasi sesuai Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020," paparnya.

Sementara itu, bagi narapidana yang melakukan pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus untuk memperoleh asimilasi, akan dicabut haknya. Kemudian diberikan sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran berat, serta selama menjalani Asimilasi maupun Integrasi tidak dihitung menjalani pidana. Reynhard Silitonga menekankan seluruh proses layanan Asimilasi dan Integrasi tidak dipungut biaya apa pun. “Mohon cermati dan laksanakan dengan betul-betul peraturan ini. Jangan sampai lakukan kesalahan,” tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dua Pekan Lagi, Komnas HAM Umumkan Hasil Investigasi Penembakan Laskar

Komnas HAM menargetkan akan menyampaikan laporan lengkap hasil investigasi peristiwa tersebut paling lambat dua pekan lagi.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Jembatan TBB Diresmikan, Mbah Siti Tak Perlu Menantang Maut Lagi

Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora (TBB) yang menghubungkan Blora-Bojonegoro diresmikan.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Soal Pemblokiran Aset FPI, Polri: Belum Ada Informasi

Mabes Polri menyatakan bahwa pihaknya belum mendapat info terkait adanya kabar pemblokiran rekening dan aset Front Pembela Islam.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Maklumat Kapolri soal FPI, Polri: Kebebasan Pers Tetap Dilindungi

Poin yang dilarang adalah bernada mengadu domba, provokatif, perpecahan, dan suku agama ras golongan (Sara).

NASIONAL | 3 Januari 2021

Pakar: Berstatus Ormas Terlarang, Rekening FPI Sah Diblokir Aparat

Setelah dinyatakan sebagai Ormas terlarang, penegak hukum memiliki wewenang melakukan upaya paksa termasuk memblokir rekening milik FPI.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Klaim Bakal Dizalimi, Eks FPI Batal Tuntut ke PTUN

Pembatalan tuntutan ke PTUN tersebut dilakukan karena eks FPI mengklaim tengah berada pada masa rezim yang zalim pada saat ini.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Minggu Malam, Puncak Arus Balik Libur Tahun Baru

Puncak arus balik masa libur Tahun Baru 2021 akan terjadi pada Minggu (3/1/2021) malam hari.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Soal Praperadilan Kasus Rizieq, Kuasa Hukum: Kami Siap 100%

Tim kuasa hukum FPI akan hadir dalam sidang perdana kasus kerumunan di Petamburan.

NASIONAL | 3 Januari 2021

Biofarma Mulai Distribusikan 3 Juta Vaksin Covid-19 ke 34 Provinsi

Tiap sarana prasarana rantai dingin yang disiapkan telah memenuhi standar spesifikasi

NASIONAL | 3 Januari 2021

Awal 2021, Gunung Sinabung Kembali Erupsi

Di awal tahun 2021, Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara (Wumut), kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas setinggi 1.000 meter.

NASIONAL | 3 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS