Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Sudah Buat 20 Laporan Kajian Penanganan Covid-19

Rabu, 30 Desember 2020 | 18:51 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah membuat 29 laporan kajian sepanjang 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 20 laporan kajian berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.

"Dari kajian tersebut KPK menghasilkan 29 laporan kajian yang terdiri dari 20 kajian berkaitan dengan Covid-19 dan 9 Kajian non-Covid-19," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers Capaian Kinerja KPK tahun 2020 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Dikatakan Alex, sapaan Alexander Marwata, dari kajian-kajian yang dilakukan, KPK berpotensi menyelamatkan uang negara sebesar Rp 652,8 miliar. Nilai itu berasal dari kajian Kartu Prakerja senilai Rp 30,8 miliar dan hasil kajian sinkronisasi data jaring pengaman sosial sebesar Rp 622 miliar.

"Tak hanya untuk menyelamatkan keuangan negara, kajian-kajian itu dilakukan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola agar kinerja lebih efisien dan efektif," kata Alex.

Alex menyatakan, akibat situasi pandemi Covid-19, pada tahun ini KPK fokus melakukan kajian cepat melalui review, melakukan penilaian risiko korupsi pada program dan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19, maupun Pemulihan Ekonomi Nasional. Kajian cepat tersebut meliputi bidang kesehatan, bidang pemulihan ekonomi nasional (korporat), bidang pemulihan ekonomi nasional (sektoral/daerah), dan bidang jaring pengaman sosial.

Untuk penanganan Covid-19, di bidang kesehatan, misalnya KPK melakukan reviu terkait alokasi pembayaran klaim layanan Covid-19. KPK merekomendasikan agar tidak terjadi lagi keterlambatan dan tunggakan pembayaran atas klaim tersebut.

Untuk tata kelola insentif dan santunan tenaga kesehatan, KPK merekomendasikan agar langsung diberikan kepada tenaga kesehatan dan verifikasi dan validasi dilakukan di daerah saja. Sementara untuk pengadaan vaksin, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar.

"Pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap 3. Rekomendasi lainnya adalah harus mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin," papar Alex.

Selanjutnya, untuk pembangunan maupun peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19, rekomendasi yang diberikan selain perlunya panduan pengusulan RS rujukan tersebut, Kementerian Keuangan harus mempertegas sumber pendanaan untuk pembangunan/ peningkatan fasilitas RS rujukan Covid-19 di daerah.

Terkait pemulihan dalam penanganan Covid-19, di bidang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) korporat, KPK melakukan reviu beberapa kebijakan dan program terkait. Di antaranya melihat kerentanan korupsi PP 62 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, Kebijakan penambahan PMN pada BUMN, Kebijakan Investasi Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Atas Kredit Modal Kerja UMKM dan Korporasi, Penempatan Dana Pemerintah, Kebijakan Subsidi Bunga/Margin terhadap Kredit/Pembiayaan UMKM.

"Semua kebijakan terkait PEN harus dibuatkan aturan terkait benturan kepentingan yang lebih detail agar terhindar dari tindak pidana korupsi," kata Alex.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

FPI Tidak Diizinkan Beraktivitas, Polri: Kita Akan Tegakkan

Polri pasti akan mengambil langkah-langkah disesuaikan dengan tugas pokok Polri sesuai dalam UU kepolisian.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Gubernur Sulsel Serahkan 50 Rumah Hunian Tetap pada Korban Banjir Masamba

Selama 2 tahun memimpin Sulsel, Nurdin selalu menempatkan diri sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

NASIONAL | 30 Desember 2020

KPK Minta Pembelian Vaksin Jumlah Besar Tunggu Hasil Uji Klinis Tahap 3

KPK telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk pengadaan vaksin Covid-19 dalam jumlah besar sebaiknya menunggu hasil uji klinis tahap 3.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Rapid Test Antigen Jadi Syarat Masuk Sulteng

Keputusan tersebut berlaku hingga waktu yang tidak ditentukan, menyusul adanya lonjakan tajam kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di sejumlah daerah.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Polisi Awasi Pesantren Terkait JI

Mabes Polri mengaku telah memetakan sejumlah pondok pesantren yang berafiliasi dan menjadi donatur Jamaah Islamiyah (JI).

NASIONAL | 30 Desember 2020

FPI Dilarang, Ken Setiawan Apresiasi Langkah Tegas Pemerintah

Sejak lama antara FPI dan Ikhwanul Muslimin sudah terlihat akrab dan saling dukung dalam berbagai kegiatan

NASIONAL | 30 Desember 2020

Rumah Sakit di Jambi Masih Mampu Tampung Pasien Covid-19

Ruang isolasi perawatan pasien positif Covid-19 di 13 rumah sakit tersebut memiliki 375 unit tempat tidur.

NASIONAL | 30 Desember 2020

7 Orang Masih Jadi Buronan KPK, Salah Satunya Harun Masiku

KPK mencatat, terdapat 10 orang tersangka kasus korupsi yang masuk dalam daftar buronan lembaga antikorupsi itu. Tiga ditangkap, dan 7 masuk DPO.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Tahun Baru, Kapolda Kalsel Imbau Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Polda Kalimantan Selatan juga tidak memberikan izin keramaian pada malam pergantian tahun.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Jaga Pertahanan, Prabowo Tetap Andalkan Pertahanan Rakyat Semesta

Sejak dilantik tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo sudah mengingatkan TNI dan publik tentang pentingnya doktrin klasik pertahanan yakni Pertahanan Rakyat Semesta.

NASIONAL | 30 Desember 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS