Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Minta Pembelian Vaksin Jumlah Besar Tunggu Hasil Uji Klinis Tahap 3

Rabu, 30 Desember 2020 | 18:02 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, menyatakan pihaknya telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk pengadaan vaksin Covid-19 dalam jumlah besar sebaiknya menunggu hasil uji klinis tahap 3.

Alexander Marwata menyatakan pihaknya ikut melakukan berbagai penelitian secara cepat terkait penanganan Covid-19. Salah satunya, dengan melakukan berbagai kajian dan review untuk meminimalisasi risiko korupsi dalam sejumlah program dan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Terdapat sekitar 20 laporan kajian yang dilakukan KPK berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan PEN.

Dari sejumlah kajian cepat yang dilakukan, KPK merekomendasikan sejumlah hal agar tidak terjadi kerugian keuangan negara atau risiko korupsi. Sejumlah rekomendasi dari KPK untuk pemerintah salah satunya terkait pengadaan vaksin virus corona (Covid-19).

KPK pernah merekomendasikan kepada pemerintah agar pembelian vaksin Covid-19 tidak dalam jumlah besar. Untuk pembelian vaksin dalam jumlah besar, KPK merekomendasikan agar menunggu hasil uji klinis tahap 3.

"Dalam pengadaan vaksin, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar, pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap 3," kata Alex, sapaan Alexander dalam konferensi pers Capaian Kinerja KPK tahun 2020 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

KPK juga merekomendasikan agar pengadaan vaksin harus mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu, pembelian vaksin juga dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), LKPP, dan BPKP.

"Untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin," kata Alex.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rapid Test Antigen Jadi Syarat Masuk Sulteng

Keputusan tersebut berlaku hingga waktu yang tidak ditentukan, menyusul adanya lonjakan tajam kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di sejumlah daerah.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Polisi Awasi Pesantren Terkait JI

Mabes Polri mengaku telah memetakan sejumlah pondok pesantren yang berafiliasi dan menjadi donatur Jamaah Islamiyah (JI).

NASIONAL | 30 Desember 2020

FPI Dilarang, Ken Setiawan Apresiasi Langkah Tegas Pemerintah

Sejak lama antara FPI dan Ikhwanul Muslimin sudah terlihat akrab dan saling dukung dalam berbagai kegiatan

NASIONAL | 30 Desember 2020

Rumah Sakit di Jambi Masih Mampu Tampung Pasien Covid-19

Ruang isolasi perawatan pasien positif Covid-19 di 13 rumah sakit tersebut memiliki 375 unit tempat tidur.

NASIONAL | 30 Desember 2020

7 Orang Masih Jadi Buronan KPK, Salah Satunya Harun Masiku

KPK mencatat, terdapat 10 orang tersangka kasus korupsi yang masuk dalam daftar buronan lembaga antikorupsi itu. Tiga ditangkap, dan 7 masuk DPO.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Tahun Baru, Kapolda Kalsel Imbau Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Polda Kalimantan Selatan juga tidak memberikan izin keramaian pada malam pergantian tahun.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Jaga Pertahanan, Prabowo Tetap Andalkan Pertahanan Rakyat Semesta

Sejak dilantik tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo sudah mengingatkan TNI dan publik tentang pentingnya doktrin klasik pertahanan yakni Pertahanan Rakyat Semesta.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Misbakhun Apresiasi Langkah Tegas Pemerintah Larang FPI

Ketegasan pemerintahan Jokowi melarang FPI beserta aktivitasnya dalam rangka penegakan hukum akan menjadi catatan sejarah yang positif.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Mendes PDTT Pastikan Transparansi Penyaluran BLT Dana Desa

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memastikan transparansi pendataan dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

NASIONAL | 30 Desember 2020

Kepatuhan Pejabat Laporkan Harta Kekayaan Meningkat

KPK mengklaim berhasil mengingkatkan kepatuhan pejabat negara dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

NASIONAL | 30 Desember 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS