Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kaleidoskop Hukum 2020, Peradi Sayangkan Pemerintah Tak Terbuka Soal UU Ciptaker

Senin, 21 Desember 2020 | 18:01 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang dipimpin Otto Hasibuan menyampaikan catatan akhir tahun atau kaleidoskop 2020. Terdapat sejumlah hal yang disoroti organisasi advokat tersebut mengenai sejumlah peristiwa hukum yang terjadi sepanjang 2020. Salah satunya mengenai pembentukan omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker).

Otto mengatakan, UU Ciptaker yang dibentuk pemerintah dan DPR bertujuan baik, yakni mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, kata Otto, niat baik itu tidak disampaikan dengan cara yang baik. Akibatnya, proses pengesahan UU Cipta Kerja justru memicu aksi jalanan dan gelombang penolakan besar-besaran.

"Dan yang lebih menyedihkan lagi, niat baik yang tidak disampaikan secara baik tersebut, akhirnya justru membuka jurang pemisah antarsesama anak bangsa, antara yang mendukung dan yang menentang keberadaan omnibus law UU Cipta Kerja, sehingga terjadilah konflik sosial, yang justru bertentangan dengan niat baik dari penyusunan dan pengesahan UU. tersebut," kata Otto saat menyampaikan Catatan Hukum Akhir Tahun Peradi, di Jakarta, Senin (21/12/2020).

Menurut Otto, konflik tersebut bisa dicegah jika pemerintah dan DPR mau terbuka, transparan dan mendengar berbagai narasi negatif dari banyak kalangan mengenai RUU Ciptaker. Namun alih-alih mendengar aspirasi masyarakat, Otto menilai pemerintah dan DPR, justru berkutat dalam senyap menyusun dan mengesahkan omnibus law Cipta Kerja. Untuk itu, Otto mengatakan, tidak heran sesaat setelah UU Ciptaker disahkan muncul gelombang penolakan dari kalangan akademisi, serikat buruh, organisasi pengusaha, hingga pemuka agama. Padahal banyak yang belum mengetahui secara pasti isi dari omnibus law ini.

Pemerintah dan DPR dinilai Otto melupakan ungkapan klasik "tak kenal maka tak sayang". Dikatakan, secara psikologis orang akan sulit menerima, bahkan cenderung menolak, apa-apa yang dia tidak pahami.

Otto mengatakan, Peradi yang memiliki anggota lebih dari 60.000 advokat sangat terpukul dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dampak positifnya belum terasa, tapi side effect-nya langsung membuat kita menderita.

"Padahal sebenarnya side effect negatif itu bisa dihilangkan, jika saja pemerintah dan DPR bisa lebih terbuka dan transparan dalam berbagai tahapan penyusunan dan pengesahan Omnibus Law ini," kata Otto.

Persoalan ini semakin miris, ungkap Otto lantaran Peradi sebagai wadah advokat penegak hukum sama sekali tidak dilibatkan dalam berbagai tahapan penyusunan dan pengesahan UU Cipta Kerja. Padahal advokat merupakan pengguna produk hukum tersebut. Para advokat yang nantinya akan berjuang menegakkan Undang-undang ini.
"Baik dalam persidangan sebagai penasihat hukum klien-klien kami, maupun dalam pelaksanaannya sebagai konsultan hukum klien-klien kami. Belum lagi, berkat mulai meningkatnya kesadaran hukum, banyak masyarakat serta media yang bertanya dan meminta pendapat hukum kepada kami terhadap isi dari Omnibus Law ini," katanya.

Berbeda dengan Polisi dan Jaksa yang merupakan penegak hukum alat negara, dan merupakan bagian dari pemerintah, para advokat Peradi merupakan Penegak hukum mitra negara. Dengan demikian, pandangan dan sikap netral advokat lebih sering dipercaya untuk menjadi acuan masyarakat.
"Sikap kurang terbukanya pemerintah juga terlihat dalam beberapa peristiwa hukum penting lainnya di tahun 2020 ini, yang ternyata semakin memperbesar Konflik Sosial di dalam masyarakat," katanya.

Selain penyusunan dan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Peradi juga mencatat kegaduhan sepanjang 2020 yang mengakibatkan konflik sosial. Beberapa di antaranya, pembentukan Dewan Pengawas KPK, Rancangan revisi KUHP, Kegiatan sekolah di masa pandemi, Penerapan PSBB, Pemberian Bansos Covid 19, Pilkada di masa Covid 19, UU Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan dampak ekonomi Covid 19 tidak bisa dianggap korupsi. Selain itu, terdapat juga kegaduhan mengenai BPJS, Smelter/Pengolahan Minerba, Investor dan Tenaga Kerja Asing khususnya dari Tiongkok.
"Serta yang tidak kalah adalah mengenai pencegahan dan penanggulangan banjir DKI Jakarta," katanya.

Otto mengatakan, tahun 2020 akan segera berlalu dalam hitungan hari.

Di tengah tengah himpitan ketidak-pastian yang menerpa di 2020, muncul harapan tahun 2021 akan lebih lebih baik. Untuk menciptakan 2021 yang lebih baik, Otto dan Peradi mengajak seluruh elemen bangsa untuk jujur mengevaluasi perjalanan sepanjang 2020 dengan jernih.

"Mari kita tinggalkan berbagai kecemasan, kekeliruan, kekurangan, kebencian selama 2020, demi mengisi 2021 yang penuh kebahagiaan, kemenangan, kebenaran, dan kebersamaan," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Azis Syamsuddin Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 M untuk Amankan Kasusnya

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin diduga menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk mengurus kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya.

NASIONAL | 25 September 2021

Jadi Tersangka Suap dan Ditahan KPK, Azis Syamsuddin Pilih Bungkam

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin memilih bungkam setelah menjadi tersangka dan ditahan KPK. Azis menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

KPK Langsung Jebloskan Azis Syamsuddin ke Rutan Polres Jakarta Selatan

KPK manahan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin di Rutan Polres Jakarta Selatan. Azis telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

Ketua KPK Umumkan Penetapan Tersangka Azis Syamsuddin

Ketua KPK Firli Bahuri mengumumkan penetapan tersangka Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin. Azis dijerat atas kasus dugaan suap penanganan perkara.

NASIONAL | 25 September 2021

Setelah Diperiksa, Azis Syamsuddin Diborgol dan Pakai Rompi Tahanan KPK

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin rampung diperiksa penyidik KPK. Azis terlihat diborgol dan mengenakan rompi tahanan KPK.

NASIONAL | 25 September 2021

Hari Tani Nasional, Refleksi Kinerja Positif Pertanian Indonesia

Kemtan memastikan berbagai program yang sedang berjalan saat ini sedikit banyaknya sudah memberi dampak besar terhadap kesejahteraan petani.

NASIONAL | 25 September 2021

Indonesia Dinilai Kekurangan Penulis Best Seller

Pandemi covid-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun merupakan kondisi mewah yang diidamkan bagi penulis dan penikmat buku.

NASIONAL | 24 September 2021

Komnas HAM: Aduan Terhadap Perwira Polisi Layak Ditindaklanjuti

Komnas HAM menilai laporan terhadap AKBP Gafur Siregar atas dugaan kesewenangan membuka kembali kasus yang telah di-SP3 layak untuk ditindaklanjuti.

NASIONAL | 24 September 2021

Aparat Bekuk Ali Kalora Berdasar Hasil Pendalaman dan Pemetaan

Densus 88 Polri mengungkap kerja Satgas Madago Raya membekuk pentolan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Ali Kalora berdasarkan pendalaman dan pemetaan.

NASIONAL | 24 September 2021

Unwira Segera Buka Prodi Teknologi Pangan dan Pendidikan Komputer

Unwira segera membuka prodi baru yang dibutuhkan masyarakat NTT, antara lain teknologi pangan dan pendidikan komputer.

NASIONAL | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Bitcoin dan Eter Berguguran Menyusul Tiongkok Larang Transaksi Cryptocurrency

Bitcoin dan Eter Berguguran Menyusul Tiongkok Larang Transaksi Cryptocurrency

EKONOMI | 16 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings