Kasus Covid-19 di Banten Meningkat Diduga Berasal dari Klaster Pilkada
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Kasus Covid-19 di Banten Meningkat Diduga Berasal dari Klaster Pilkada

Kamis, 17 Desember 2020 | 08:23 WIB
Oleh : Laurens Dami / EHD

Serang, Beritasatu.com - Kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Banten beberapa hari terakhir ini kembali meningkat. Ada dua daerah dari empat kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 kembali menjadi zona merah yakni Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan dua kabupaten/kota lainnya yakni Kota Cilegon dan Kabupatena Pandeglang, berada pada zona oranye. “Ada tiga kabupaten/kota di Banten saat ini naik lagi menjadi zona merah yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Serang. Sisanya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Tangerang berada pada zona oranye,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, di Serang, Rabu (16/12/2020) sebagaimana dalam siaran persnya.

Ati mengatakan, adanya penambahan zona merah di Banten yaitu Kabupaten Serang dikarenakan munculnya cluster Pilkada. “Ini dampak dari dominasi kasus positif dari cluster pilkada,” ujar Ati.

Menurut Ati, cluster Pilkada itu juga tidak hanya muncul pada proses pemungutan suara. Tetapi, hal itu terjadi selama tahapan Pilkada. “Pilkada kan ada prosesnya, bukan hanya waktu pencoblosan saja,” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten, pada Senin (14/12/2020) terjadi peningkatan penambahan kasus baru positif Covid-19 sebanyak 182 kasus. Dengan begitu jumlah kasus konfirmasi se-Banten sebanyak 15.601 kasus dengan rincian 2.245 masih dirawat, 12.893 sembuh, dan 463 meninggal. Selanjutnya, pada Selasa (15/12/2020), penambahan kasus baru positif Covid-19 semakin meningkat mencapai 201 kasus.

Secara kumulatif, total kasus positif Covid-19 pada Selasa (15/12/2020) sebanyak 15.802 kasus, dengan perincian 2.285 dirawat, 13.047 sembuh, dan 470 meninggal.

Selanjutnya, pada Rabu (16/12/2020), jumlah kasus positif secara kumulatif sebanyak 15.971 kasus atau terjadi penambahan kasus baru sebanyak 169 kasus positif Covid-19. Perinciannya, sebanyak 2.339 orang masih dirawat, sebanyak 13.159 orang dinyatakan sembuh dan 473 orang meninggal dunia.

Daerah Berisiko

Lebih jauh, Ati mengatakan ada tiga daerah di Banten yang memiliki risiko tinggi dan menjadi zona merah dan satu daerah lainnya mendekati status yang sama.

Ati mengatakan, pihaknya secara berkala melakukan evaluasi tingkat risiko penyebaran Covid-19. Tingkat risiko tertinggi berada di Kota Tangerang Selatan dengan skor 1,49. Kemudian disusul Kabupaten Serang 1,59 dan Kota Tangerang 1,78 yang juga memiliki risiko tinggi.

Sedangkan lima daerah lainnya risiko sedang yakni Kota Cilegon 1,87; Kabupaten Tangerang 1,92; Kabupaten Pandeglang 1,92; Kota Serang 2, dan Kabupaten Lebak 2,13.

Ia menjelaskan, penilaian itu digunakan dalam penetapan status zona. Rinciannya, zona merah dengan nilai 0 – 1,8; zona oranye 1,9 – 2,4; zona kuning 2,5 – 3 dan hijau dengan tidak ada kasus. “Penilaian itu berdasarkan hasil kajian tim pakar epidemiologi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” ujar Ati.

Dugaan munculnya cluster Pilkada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menyoroti saksi pasangan calon (paslon) kepala daerah di tempat pemungutan suara (TPS) yang tak bisa memastikan bebas Covid-19 pada pemungutan suara 9 Desember 2020 lalu.

Hal itu dikarenakan tak adanya aturan yang mengatur kewajiban saksi di TPS untuk melakukan rapid test maupun swab test.

Komisioner Bawaslu Banten Koordinator Divisi Pengawasan, Nuryati Solapari menilai meski terjadi kekosongan hukum, para paslon juga harus mempunyai tanggung jawab moral. Salah satunya secara sadar meminta saksi-saksi yang akan ditempatkan di TPS untuk mengikuti rapid test atau pun swab test.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 hanya mengatur ketentuan penyelanggara pemilu untuk melakukan tes deteksi Covid-19. Meski begitu, dalam aturan main tersebut tak mengatur kewajiban yang sama untuk para saksi paslon di TPS.

Nuryati mengatakan, seharusnya TPS bisa dijadikan tempat yang steril dari Covid-19. Akan tetapi hal itu terkendala lantaran saksi TPS melakukan hal yang sama dengan penyelanggara pemilu. Pihaknya sendiri tak bisa berbuat banyak karena Bawaslu hanya bisa mengawasi apa yang diatur dalam sebuah ketentuan.

Menurutnya, ketiadaan ketentuan saksi paslon di TPS untuk melakukan deteksi Covid-19 harus menjadi evaluasi. Nuryati tak ingin berspekulasi mengapa hal itu bisa tejadi, apakah faktor kelalaian atau hal lainnya.

Dengan posisi pemungutan suara telah usai, saat ini pihaknya mengharapkan adanya kesadaran dari paslon. Bukan lagi dari melihat sisi regulasi tapi juga tanggung jawab moral dalam konteks penegakan disiplin Covid-19.

“Keselamatan adalah hukum tertinggi dengan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi maka prinsip itu harus dijunjung. Masing-masing harus menjaga itu,” jelasnya.

Lebih lanjut dipaparkan Nuryati, untuk jumlah saksi TPS sendiri setiap paslon menugaskan dua orang per TPS namun yang hadir hanya satu orang. Masing-masing paslon sendiri mewajibkan harus ada saksi di TPS.

Seperti diketahui, terdapat 11 paslon di empat Pilkada kabupaten/kota di Banten. Sementara jumlah pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 3.310.563 jiwa. Jutaaan pemilih tersebut tersebar di 79 kecamatan, 762 desa dan 9.055 TPS.

“Kita bisa bayangkan saksi di masing-masing paslon. Jadi ini menurut saya perlu diketuk hatinya dari paslon,” ujar Nuryati.

Dalam kesempatan itu, Nuryati juga merilis rekapitulasi penanganan pelanggaran Pilkada serentak 2020. Hingga kemarin, Bawaslu Banten mencatat terdapat 141 temuan dan pelaporan dugaan pelanggaran.

Rinciannya, yang ditangani Bawaslu Banten 4 pelanggaran, Bawaslu Kota Cilegon 22 pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Serang 43 pelanggaran. Kemudian Bawaslu Kota Tangerang Selatan 51 pelanggaran dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang 21 pelanggaran.

Bawaslu Banten juga menemukan adanya surat suara yang tertukar di TPS Cening 5, Cikeudal, Kabupaten Pandeglang. Sebanyak 10 surat suara berasal dari Pilkada Kabupaten Serang dengan 5 di antaranya sudah dicoblos.

Senada dengan Nuryati, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi menegaskan, tidak ada sebuah ketentuan yang mengatur saksi paslon di TPS untuk melakukan tes deteksi Covid-19. Ia berharap, Satgas Penanganan Covid-19 daerah bisa menindaklanjutinya.

“Saksi memang tidak ada regulasi untuk mengatur itu sehingga kita tidak bisa mengawasi apakah mereka sudah tes atau tidak. Selebihnya Satgas urusannya, kalau pilkada sudah selesai pemungutan suaranya,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemdikbud Inisiasi Asesmen Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan Iduka

Program asesmen keselarasan kurikulum dilaksanakan dengan metode survei yang terarah dan terstruktur.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Polri Bongkar Penipuan Rapid Test Internasional dari Rutan Serang

Warga negara Nigeria Udeze Celestine Nnaemeka menjadi pelaku utama penipuan alat tes cepat Covid-19 senilai Rp276 miliar dari Rutan Serang.

NASIONAL | 17 Desember 2020

KKSB Kembali Berulah, Sebarkan Foto Korbannya yang Dibunuh Secara Sadis

Polisi masih menyelidiki dan mengejar pelaku kasus penganiayaan yang menewaskan seorang warga itu.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Soroti 90 Persen BUMN yang Belum Optimal, Mentalitas Direksi Harus Berubah

Para direksi BUMN harus berani mengambil risiko yang terukur dan jangan cari aman.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Umbas: Jokowi Buktikan Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Presiden Jokowi yang menyatakan kesiapan sebagai orang pertama yang divaksin merupakan contoh nyata keteladanan seorang pemimpin negara.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Sambut Natal, PIA DPR Gelar Bakti Sosial di Jakarta Utara dan Bogor

Dalam bakti sosial itu, PIA DPR menyerahkan paket berisi handuk, beras, biskuit, susu, minyak goreng, mi instan, dan minyak kayu putih.

NASIONAL | 17 Desember 2020

Pinangki Tutupi Inisial dalam Action Plan Djoko Tjandra

Pinangki Sirna Malasari terkesan menutupi inisial-inisial yang tercantum dalam action plan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 16 Desember 2020

Wujudkan Akuntabilitas Keuangan dan ASN Unggul, LAN Teken Nota Kesepahaman dengan BPK

Dalam rangka pengembangan ASN unggul, Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus melakukan inovasi Pelatihan Aparatur.

NASIONAL | 15 Desember 2020

Pustakawan Harus Berorientasi Kepuasan Pemustaka

Esensi layanan perpustakaan harus dapat memuaskan pemustaka dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi.

NASIONAL | 16 Desember 2020

Ketua KPK Sebut Kepedulian Masyarakat Penting dalam Pemberantasan Korupsi

Firli menyatakan, KPK berkomitmen terus meningkatkan rasa kepedulian masyarakat mengenai bahaya korupsi

NASIONAL | 16 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS