Jakarta, Beritasatu.com - Sistem kaderisasi dan mutasi di Polri tampaknya semakin amburadul dan tidak Promoter. Hal ini terlihat dari belum digantinya Kepala BNN Komjen Heru dari jabatannya, padahal yang bersangkutan sudah memasuki pensiun sejak 1 Desember 2020. Sementara di sisi lain ada beberapa Kapolda yang masa pensiunnya jatuh pada akhir Desember, tapi sudah dimutasi sejak November lalu.
Ironis baru kali ini mutasi Kepala BNN yang seharusnya sudah dilaksanakan setelah Komjen Heru Winarko memasuki masa pensiun, namun mundur waktunya. Sedangkan "PR" kasus narkoba d Indonesia masih menumpuk.
"Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan buruknya sistem mutasi di tubuh Polri ini, karena bisa menggangu kepercayaan internal kepolisian kepada pimpinannya," ujar Ketua IPW Neta S Pane kepada Beritasatu.com, Sabtu (5/12/2020)
IPW mendapat informasi, belum digantinya Kepala BNN akibat adanya tarik-menarik di internal elite Polri maupun di lingkaran kekuasaan, yang berkaitan dengan bursa pencalonan Kapolri.
Menurut Neta, ada elite yang mendorong agar jenderal bintang dua yang dipromosikan menjadi Kepala BNN agar yang bersangkutan bisa masuk dalam bursa calon Kapolri. Namun ada yang hendak "mengunci" posisi Kepala BNN, dengan cara didorongnya bintang dua yang tidak populer, sehingga bursa calon Kapolri hanya diisi jenderal bintang tiga (Komjen).
Belakangan beredar kabar di internal Polri bahwa Kabaintelkam Irjen Ricko akan didorong menjadi Kepala BNN, sebab Baintelkam Polri hendak dibenahi dan dikonsolidasikan, mengingat dalam kasus Rizieq dan kasus lainnya, Baintelkam Polri dinilai "kedodoran". Dan posisi Irjen Ricko di Baintelkam akan diisi jenderal bintang dua yang punya kapabilitas dan spesialis di bidang intelijen, tapi tidak punya kans masuk bursa calon Kapolri.
Dengan maraknya aksi kerumunan massa, aksi intoleransi, dan aksi aksi kelompok garis keras belakangan ini membuat situasi Kamtibmas menjadi riuh. Situasi maupun ancaman Kamtibmas di ibukota Jakarta pun menjadi perhatian khusus banyak pihak.
Tak pelak, setelah menjadi Kapolda Metro Jaya, selain menjaga Kamtibmas Ibukota tugas utama Irjen M Fadil adalah menuntaskan kasus kasus yang diduga melibatkan Rizieq. Sebab dicopotnya Nana dan tampilnya Fadil adalah akibat kerumunan massa yang dilakukan Rizieq.
Dengan demikian menjadi tanggung jawab Fadil untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas. Dengan pengalamannya selama ini dan kapabilitas yang mumpuni, IPW berkeyakinan Fadil mampu menuntaskannya.
Di sisi lain, nama Fadil sendiri disebut-sebut masuk dalam bursa pencalonan Kapolri. Salah satu syarat untuk masuk dalam bursa calon Kapolri, Fadil harus menjadi bintang tiga dengan pangkat Komjen. Apakah hal ini akan membuat Fadil terpilih menjadi Kepala BNN?
Tarik menarik antar elite untuk menempatkan figur pilihannya membuat posisi Ketua BNN mengambang selama beberapa hari ini. Akibatnya, meski sudah pensiun sejak 1 Desember 2020 kemarin, Kepala BNN Komjen Heru tak kunjung diganti.
Sangat aneh, Kapolri belum juga mengeluarkan TR untuk mengganti Komjen Heru. Sepertinya, antara Kapolri dan Presiden Jokowi belum ada kesepakatan tentang siapa yang dipilih untuk menggantikan Komjen Heru di BNN. Apakah Irjen Nana, Irjen Fadil, Kapolda Riau, Kapolda Jabar, Irjen Petrus Golose, atau Kabaintelkam Komjen Ricko.
Lambannya Kapolri dalam menunjuk kepala BNN yang baru menjadi tanda tanya sendiri.
"Jika yang terpilih Petrus Golose menjadi Kepala BNN berarti peluang para jenderal bintang dua untuk masuk dalam bursa calon Kapolri pun tertutup. Artinya bursa calon Kapolri hanya akan diisi para jenderal bintang tiga Polri," pungkas Neta.
Sumber: BeritaSatu.com
