Depok, Beritasatu.com - Debat Calon Wali Kota/Wakil Walikota Depok yang kedua antara pasangan H Pradi Priatna dan Hj Afifah Alia (Pradi Afifah) dengan pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono (Idris-Imam) sudah berlangsung. Forum Alumni Depok (FAD) pun membedah program-program yang diajukan kedua calon. Forum tersebut merupakan perkumpulan alumni dari beberapa perguruan tinggi dan SMA di Depok, Jawa Barat.
Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/12), FAD mengajak warga Depok untuk memilih Pradi-Afifah karena dinilai memiliki program yang lebih realistis. Hal itu terlihat dalam alokasi dana untuk pembangunan tingkat kelurahan hingga rukun warga (RW) dan program kesehatan untuk masyarakat.
Ketua FAD Joris Tutupoli dan Sekretaris FAD Yayat Dinar menjelaskan alokasi dana yang disiapkan pasangan Pradi Afifah Rp 500.000.000 per RW, sementara pasangan Idris -Imam menganggarkan bantuan Rp 5 miliar per kelurahan. Jika dilihat dari aspek pemerataan dan efektivitas maka program pasangan Pradi-Afifah lebih realistis dan merata karena dari demografi dan jumlah RW setiap kelurahan sangat berbeda. Sedangkan program yang ditawarkan pasangan Idris-Imam terkesan terpusat hanya di tingkat kelurahan dan bakal sulit diawasi.
Kemudian, lanjut Yayat, program unggulan lain terkait dengan jaminan kesehatan dan berobat gratis. Pradi-Afifah hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara program Idris-Imam menggunakan Kartu Depok Sehat (KDS). Jika mencermati program ini, program pasangan Pradi-Afifah lebih efisien, efektif dan mudah, mengingat tanpa ada lagi pembuatan kartu yang tentu saja bisa menjadi pemborosan anggaran.
“Selain itu, penggunaan KTP bisa langsung dipakai karena warga sudah pasti memilikinya. Sedangkan KDS bisa digunakan setelah dibuat katunya terlebih dahulu. Inilah memakan waktu cukup lama dan pemborosan anggaran,” ujar Yayat yang juga alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Seperti diketahui, Mohammad Idris dan Pradi Supriatna merupakan pasangan Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok yang sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya. Dalam beberapa keempatan, Idris mengklaim bahwa Depok mengalami sejumlah perkembangan dan perbaikan ekonomi warga selama kepemimpinannya.
Namun, FAD menilai Depok sebenarnya stagnan dan tidak berkembang dalam 15 tahun terakhir. Selain itu, berbagai kebijakan dari Pemerintah Kota Depok cenderung kontra produktif dengan karakter Depok yang sesungguhnya pluralis, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Sebelumnya, FAD mendorong program-program pemberdayaan masyarakat dan pembenahan tata kota Depok harus menjadi prioritas. Salah satunya memperkuat bidang kesenian dan budaya sehingga menumbuhkan sikap toleran dan saling menghargai keragaman masyarakat di Depok. Apalagi, Depok merupakan kawasan pemukiman yang dihuni oleh beragam masyarakat sebagai cerminan Indonesia mini.
Sumber: BeritaSatu.com
