KPK Duga Ada Penyuap Lain ke Edhy Prabowo Terkait Izin Ekspor Benur
Logo BeritaSatu

KPK Duga Ada Penyuap Lain ke Edhy Prabowo Terkait Izin Ekspor Benur

Jumat, 27 November 2020 | 06:02 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Chairman PT Dua Putra Perkasa, Suharjito bukanlah satu-satunya pihak yang memberikan suap kepada Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Terdapat sejumlah pihak lainnya yang diduga turut memberikan suap kepada Edhy Prabowo terkait ekspor benih lobster.

Dugaan itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK sejauh ini, Suharjito yang disebut calon besan Ketua MPR Bambang Soesatyo baru memberikan suap sekitar Rp 2 miliar, yakni sebesar Rp 731 juta yang ditransfer ke rekening PT Aero Citra Kargo atas kegiatan ekspor benih lobster serta sebesar USD 100.000 yang diduga diberikan Suharjito kepada Edhy Prabowo melalui stafsusnya Safri dan seorang swasta Amiril Mukminin pada Mei 2020.

Sementara, KPK menduga di rekening PT ACK telah terkumpul setoran dari sejumlah perusahaan ekspor benur sebesar Rp 9,8 miliar. Uang itu kemudian ditarik dan dimasukkan ke rekening Amiril Mukminin dan Ahmad Bahtiar yang menjadi nominee atau dipinjam namanya oleh Edhy Prabowo dalam kepengurusan PT Aero Citra Kargo.

"Karena satu pemberi saja (Suharjito) polanya seperti ini dan dari rekening yang ada saja kan jumlahnya melebihi 1,5 (Rp 1,5 miliar) tentunya akan ada pemberi-pemberi yang lain," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Untuk itu, Karyoto memastikan pihaknya akan terus mengusut dan mengembangkan kasus ini. Selain memeriksa para saksi, termasuk dari unsur eksportir, tim penyidik juga bakal menggali dokumen dan data serta transaksi elektronik yang berkaitan dengan sengkarut izin ekspor benur.

"Prinsipnya begini, nanti pada saat pengembangan penyidikan tentunya kami akan menggali informasi berupa dokumen dan data baik dari beberapa transaksi elektronik yang kita kembangkan," katanya.

Tak tertutup kemungkinan dalam pengembangan kasus ini, KPK bakal menetapkan tersangka baru sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup. Karyoto menekankan, proses ekspor benur tak hanya melibatkan Edhy Prabowo, Suharjito dan pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sengkarut kasus ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk para eksportir.

"Akan kita informasikan pada hasil penyidikan berikutnya apakah ada tersangka baru atau tidak karena dari proses bukan hanya orang-orang ini (tersangka) saja yang terlibat, tetapi orang-orang ini yang dominan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan proses perizinan maupun pengumpulan uang. Yang jelas kita akan ambil keterangan saksi di awal untuk tersangka masing-masing," tegasnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua stafsusnya Safri dan Andreau Pribadi Misata; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa (PT DPP), Suharjito.

Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait jasa pengangkutan yang menggunakan PT Aero Citra Kargo yang diduga dikendalikan oleh Edhy Prabowo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNPT Kukuhkan Gugus Tugas Pemuka Agama untuk Cegah Radikalisme

Pengukuhan gugus tugas pemuka agama tersebut sebenarnya formalitas saja.

NASIONAL | 27 November 2020

DPRD dan Pemkab Klungkung Sepakati APBD 2021

Semua fraksi menyetujui Ranperda APBD 2021 tersebut menjadi Perda, dengan beberapa catatan.

NASIONAL | 26 November 2020

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Geledah Sejumlah Lokasi Besok

Deputi Penindakan KPK, Karyoto tak menyebut secara spesifik lokasi-lokasi yang bakal digeledah jajarannya.

NASIONAL | 26 November 2020

LSPR Luluskan 867 Wisudawan di Masa Pandemi Covid-19

Seluruh wisudawan mengikuti wisuda secara online di kediaman masing-masing.

NASIONAL | 26 November 2020

Kerumunan Picu Klaster Baru, Satgas Covid-19: Jangan Egois!

Satgas Covid-19 minta kesadaran dan kerja sama dari masyarakat untuk tidak berkerumun agar tidak menimbulkan klaster baru.

NASIONAL | 26 November 2020

Satgas Covid-19: Keputusan Libur Panjang Harus Utamakan Keselamatan Rakyat

Pemerintah masih mengkaji keputusan libur panjang, karena harus mengutamakan keselamatan rakyat.

NASIONAL | 26 November 2020

Pendidikan Berkualitas dan Merata Jadi Tantangan Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Save The Children, pandemi berpotensi mengakibatkan 9,7 juta anak yang terkena dampak penutupan sekolah beresiko putus sekolah secara permanen.

NASIONAL | 26 November 2020

637.048 Guru Agama Honorer Dapat Subsidi Upah

Apalagi di lingkungan Kementerian Agama, hampir 84% guru masih berstatus honorer.

NASIONAL | 26 November 2020

Protokol Kesehatan Covid-19 Bisa Cegah Kerugian Negara Rp 500 T

Kerugian negara sebesar Rp 500 triliun bisa dihemat apabila masyarakat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan disiplin.

NASIONAL | 26 November 2020

Jerinx Divonis Satu Tahun Dua Bulan, JPU dan Penasihat Hukum Ajukan Banding

Baik jaksa maupun penasehat hukum sama-sama mengajukan banding terhadap vonis satu tahun dua bulan yang dijatuhkan kepada Jerinx.

NASIONAL | 26 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS