Pilkada 2020 Jadi Momentum Perlindungan Hutan dan Gambut
INDEX

BISNIS-27 532.645 (8.39)   |   COMPOSITE 6373.41 (16.42)   |   DBX 1200.38 (7.1)   |   I-GRADE 185.572 (0.47)   |   IDX30 530.591 (5.91)   |   IDX80 143.3 (0.91)   |   IDXBUMN20 436.746 (-1.39)   |   IDXESGL 146.832 (2.43)   |   IDXG30 145.313 (0.68)   |   IDXHIDIV20 465.476 (6.27)   |   IDXQ30 150.721 (1.92)   |   IDXSMC-COM 298.62 (-4.71)   |   IDXSMC-LIQ 374.87 (-7.37)   |   IDXV30 150.9 (-1.9)   |   INFOBANK15 1063.78 (12.11)   |   Investor33 452.728 (7.92)   |   ISSI 189.451 (-0.24)   |   JII 667.742 (1.11)   |   JII70 234.615 (-0.52)   |   KOMPAS100 1279.35 (7.74)   |   LQ45 988.752 (9.51)   |   MBX 1764.22 (3.66)   |   MNC36 335.71 (4.95)   |   PEFINDO25 340.233 (-1.68)   |   SMInfra18 325.434 (3.65)   |   SRI-KEHATI 386.573 (6.93)   |  

Pilkada 2020 Jadi Momentum Perlindungan Hutan dan Gambut

Kamis, 26 November 2020 | 19:03 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di Indonesia merupakan momentum untuk memperkuat perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut agar Indonesia dapat mencapai komitmen iklimnya pada tahun 2030. Pesta demokrasi daerah ini sangat penting bagi lingkungan karena 67,72% atau 60,5 juta hektare hutan alam Indonesia dan 64,33% atau 13,9 juta hektare ekosistem gambut Indonesia berada di provinsi dan kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 tersebut.

Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan jika berhasil melindungi hutan alam dan ekosistem gambut yang sangat luas di daerahnya, kepala daerah terpilih dapat mengakses berbagai inovasi pendanaan atau skema insentif berbasis lingkungan.

"Sebaliknya jika tidak dilindungi dengan baik, hutan alam dan ekosistem gambut yang luas dapat menjadi pembawa risiko dan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana yang dapat mengganggu pembangunan ekonomi daerah, khususnya bencana banjir, longsor, dan Karhutla," ujar Teguh dalam webinar Katadata Forum Virtual Series bertajuk "Nasib Hutan Di Tengah Pilkada", Kamis (26/11/2020).

Berdasarkan kajian Madani, hutan alam di 9 provinsi dan 10 kabupaten penyelenggara Pilkada Serentak 2020 menghadapi 4 kategori ancaman yang levelnya semakin meningkat, yaitu berisiko, terancam, sangat terancam, dan paling terancam. Ancaman tersebut semakin besar jika berbagai klausul yang melemahkan perlindungan hutan alam dalam RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kehutanan tidak segera diperbaiki.

“Di antara 9 provinsi penyelenggara Pilkada Serentak 2020, provinsi yang paling rawan deforestasi dan degradasi hutan adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara sementara di tingkat kabupaten, yang paling rawan adalah Kabupaten Merauke dan Malinau,” ujar Fadli A. Naufal, GIS Specialist Yayasan Madani Berkelanjutan.

Di 9 provinsi tersebut, hutan alam seluas 12,5 juta hektare atau 22 kali luas Pulau Bali berisiko deforestasi dan degradasi hutan, kemudian 2,6 juta hektare atau setara 4 kali luas Pulau Bali terancam deforestasi dan degradasi hutan, 1,2 juta hektare atau 2 kali luas Pulau Bali sangat terancam deforestasi, dan 2,6 juta hektare atau 4 kali luas Pulau Bali paling terancam deforestasi.

Di antara 10 kabupaten penyelenggara Pilkada 2020 dengan hutan alam terluas, hutan alam seluas 11,9 juta hektare atau 21 kali luas Pulau Bali berisiko deforestasi dan degradasi, 1,23 juta hektare atau 2 kali luas Pulau Bali terancam deforestasi dan degradasi, 521 ribu hektare atau hampir seluas Pulau Bali sangat terancam deforestasi, dan 3 juta hektare atau 5 kali luas Pulau Bali paling terancam deforestasi.

“UU Cipta Kerja memangkas beberapa kewenangan Pemerintah Daerah dan cenderung memperkukuh kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam,” ujar M Arief Virgy, Insight Analyst Yayasan Madani Berkelanjutan.

Setidaknya ada lima kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus oleh UU Cipta Kerja. Terlepas dari hal tersebut, Pemerintah Daerah tetap memiliki beberapa kewenangan yang penting untuk melindungi hutan alam dan ekosistem gambut.

Sementara Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana menambahkan sejak 2010 KPK berusaha mencegah dan memberantas korupsi dakam tata kelola kehutanan, sejak perencanaan. Salahsatunya,menyangkut perizinan. KPK menemukan adanya kasus-kasus upaya suap.

“Ternyata mereka harus mengeluarkan Rp 600 juta hingga Rp 22 miliar per tahun untuk mendapatkan konsesi, uang yang beredar pun sangat besar,” tambahnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

IFAD: SDGs Desa Bisa Jadi Contoh Dunia

IFAD menilai SDGs Desa ini tak hanya mutakhir dari sisi Indonesia, namun juga bisa menjadi pembelajaran bagi pembangunan desa-desa di seluruh dunia.

NASIONAL | 26 November 2020

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Kasus Tipikor KONI Pusat

7 saksi saksi diduga mengetahui aliran uang atau dana bantuan pemerintah kepada KONI Pusat dan penggunaannya berupa honor rapat dan uang pengganti transport.

NASIONAL | 26 November 2020

Edhy Prabowo dan Siasat Monopoli Kargo Ekspor Benur

Edhy Prabowo diduga mengatur siasat agar PT Aero Citra Kargo menjadi perusahaan tunggal pengiriman benih lobster.

NASIONAL | 26 November 2020

Kesadaran Masyarakat tentang Inklusivitas Disabilitas Perlu Ditingkatkan

InklusiFest adalah festival untuk merayakan inklusivitas disabilitas di Indonesia.

NASIONAL | 26 November 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Saksi Tersangka Korporasi

Kejagung kembali melakukan pemeriksaan terhadap satu tersangka korporasi yang terkait dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya.

NASIONAL | 26 November 2020

Tingkatkan Layanan, BP3S Dorong LKS Laksanakan Akreditasi

Akreditasi ini penting karena untuk mengetahui dan menilai kelayakan dan standarisasi LKS.

NASIONAL | 26 November 2020

Dampak La Nina, Pemprov Sumut Antisipasi Lonjakan Inflasi

Fenomena La Nina dikhawatirkan mempengaruhi ketersedian pangan dan berdampak pada kenaikan inflasi di Sumut.

NASIONAL | 26 November 2020

KPK Telusuri Aliran Uang Haram Suap Izin Ekspor Benur

KPK bakal menelusuri aliran uang haram dari sengkarut ekspor benih lobster.

NASIONAL | 26 November 2020

Bunga Krisan Asal Tanah Karo Tembus Pasar Jepang

Ekspor perdana melalui Karantina Pertanian Belawan mencapai 25.000 potong.

NASIONAL | 26 November 2020

Penambahan Kasus Positif di Atas 4.000, Masyarakat Diminta Tak Lengah Terapkan 3M

Satgas Covid-19 meminta masyarakat tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan 3M.

NASIONAL | 26 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS