Tingkatkan Layanan, BP3S Dorong LKS Laksanakan Akreditasi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.524 (-5.07)   |   COMPOSITE 6376.76 (-33.72)   |   DBX 1366.47 (3.57)   |   I-GRADE 184.394 (-1.54)   |   IDX30 516.608 (-4.85)   |   IDX80 138.726 (-1.26)   |   IDXBUMN20 405.249 (-4.48)   |   IDXESGL 142.142 (-1.23)   |   IDXG30 145.757 (-1.7)   |   IDXHIDIV20 455.745 (-3.03)   |   IDXQ30 148.268 (-1.23)   |   IDXSMC-COM 300.72 (-0.17)   |   IDXSMC-LIQ 363.064 (-3.05)   |   IDXV30 136.038 (-0.88)   |   INFOBANK15 1074.63 (-11.31)   |   Investor33 444.938 (-4.56)   |   ISSI 184.203 (-1.09)   |   JII 631.94 (-6.33)   |   JII70 222.617 (-2.02)   |   KOMPAS100 1239.85 (-11.73)   |   LQ45 968.215 (-9.89)   |   MBX 1728.57 (-11.57)   |   MNC36 329.564 (-3.27)   |   PEFINDO25 328.624 (-3.42)   |   SMInfra18 313.805 (-2.28)   |   SRI-KEHATI 378.364 (-4.16)   |  

Tingkatkan Layanan, BP3S Dorong LKS Laksanakan Akreditasi

Kamis, 26 November 2020 | 18:26 WIB
Oleh : Carlos Roy Fajarta / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) melalui Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (P4S) terus mendorong Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) agar melakukan akreditasi.

Dengan pelaksanaan akreditasi, maka Kementerian Sosial melalui lembaga terkait dapat menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hal tersebut dikatakan Kepala BP3S, Syahabuddin bersama Sekertaris BP3S Harapan Lumban Gaol saat mengunjungi LKS yang akan mengikuti akreditasi di Yayasan Santa Helena di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (25/11/2020).

Syahabuddin mengatakan, akreditasi ini penting karena untuk mengetahui dan menilai kelayakan dan standarisasi LKS.

"Sertifikat akreditasi ini penting sebagai bentuk data informasi secara legal untuk pemberian bantuan sosial harus berdasarkan data-data yang sudah masuk ke data terpadu Kementerian Sosial," ujar Syahabuddin, Kamis (26/11/2020) dalam keterangan tertulisnya.

Kepala P4S Kementerian Sosial, Tati Nugrahati, menyampaikan, akreditasi adalah wujud apresiasi dan legitimasi pemerintah kepada LKS.

"Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan standardisasi di lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program sumber daya manusia manajemen dan organisasi sarana dan prasarana dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial," kata Tati Nugrahati.

Ia menjelaskan, akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) sebagai lembaga independen terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, baik milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

"Masa berlaku akreditasi sesuai dengan tingkatannya. Jika mendapat nilai A, maka berlaku akreditasi 5 tahun, jika B berlaku 3 tahun, sedangkan C berlaku 2 tahun. Dari hasil akreditasi, akan diketahui bagian mana yang harus diperbaiki guna meningkatkan pelayanan terhadap para penerima manfaat," tandas Tati Nugrahati.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dampak La Nina, Pemprov Sumut Antisipasi Lonjakan Inflasi

Fenomena La Nina dikhawatirkan mempengaruhi ketersedian pangan dan berdampak pada kenaikan inflasi di Sumut.

NASIONAL | 26 November 2020

KPK Telusuri Aliran Uang Haram Suap Izin Ekspor Benur

KPK bakal menelusuri aliran uang haram dari sengkarut ekspor benih lobster.

NASIONAL | 26 November 2020

Bunga Krisan Asal Tanah Karo Tembus Pasar Jepang

Ekspor perdana melalui Karantina Pertanian Belawan mencapai 25.000 potong.

NASIONAL | 26 November 2020

Penambahan Kasus Positif di Atas 4.000, Masyarakat Diminta Tak Lengah Terapkan 3M

Satgas Covid-19 meminta masyarakat tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan 3M.

NASIONAL | 26 November 2020

Gubernur Banten: Perlu Langkah Hati-hati Membuka Kembali Sekolah

Pemprov Banten kini tengah melakukan uji sampling terkait penyebaran Covid-19 di beberapa sekolah baik di kota maupun di daerah pedalaman di wilayah Banten.

NASIONAL | 26 November 2020

Masih Pandemi Covid-19, Gubernur Sumut Akan Minta Rizieq Syihab Tunda Perjalanan ke Medan

Edy Rahmayadi berjanji akan berkomunikasi langsung dengan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab jika mempunyai rencana untuk datang ke Medan.

NASIONAL | 26 November 2020

Kasus Kerumunan di Megamendung, Penyidik Polda Jabar Segera Tetapkan Tersangka

Pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka itu bisa penyelenggara atau pemilik pondok pesantren.

NASIONAL | 26 November 2020

Pandemi Covid-19 Turunkan Indeks Ketahanan Nasional

Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Indonesia terus merosot.

NASIONAL | 26 November 2020

Polri Siap Bantu KPK Tangkap Tersangka KKP

Kedua buron itu adalah Andreau Pribadi Misanta (APM) yang merupakan Staf Khusus Menteri KKP dan Amiril Mukminin (AM).

NASIONAL | 26 November 2020

Sempat Buron, Stafsus Edhy Prabowo Serahkan Diri ke KPK

Andreau Pribadi Misata, stafsus Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan serta seorang swasta bernama Amiril Mukminin menyerahkan diri ke KPK.

NASIONAL | 26 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS