BPK: Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Sejahterakan Rakyat
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

BPK: Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Sejahterakan Rakyat

Rabu, 25 November 2020 | 09:40 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Pontianak, Beritasatu.com - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan pengelolaan keuangan daerah harus mampu menyejahterakan rakyat.

Hal ini disampaikan Harry saat menyaksikan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak, Senin (23/11/2020).

Harry menjelaskan, pemerintah daerah (pemda) di Kalbar berhasil menjaga kualitas laporan keuangannya pada tahun 2019 dengan memperoleh opini terbaik yang diberikan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 13 pemerintah provinsi/kabupaten dan kota. Ia berharap prestasi ini dapat terus ditingkatkan, sehingga seluruh pemda di Kalbar bisa meraih WTP.

"Namun demikian, opini WTP yang diperoleh hendaknya berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah agar berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan rakyat Kalbar," kata Harry pada kegiatan yang turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Is

Serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar.

Harry menghimbau para kepala daerah, pimpinan DPRD maupun jajaran instansi pemerintah agar dalam pengelolaan keuangan daerah, hendaknya tidak hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi harus bisa menyejahterakan rakyat.

"Dalam UUD 1945, tertulis jelas bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegasnya.

Sementara itu, jabatan Kepala Perwakilan BPK Kalbar yang baru kini dipimpin oleh Rahmadi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Gorontalo. Rahmadi menggantikan Hery Ridwan kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan adanya perwakilan BPK di Kalbar, lanjut Harry, maka pimpinan BPK memberikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan agar tercipta hubungan kerja yang baik sesuai dengan fungsinya masing-masing antara BPK dengan penanggungjawab entitas di daerah atau wilayah setempat dalam rangka meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan daerah.

"Mutasi dan pergantian pejabat dalam suatu kelembagaan merupakan hal wajar yang selalu terjadi dan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Hal ini didasarkan demi kepentingan pembinaan sumber daya manusia di BPK. Tujuan yang hendak dicapai adalah efektifitas manajemen dan peningkatan kinerja kelembagaan," kata Harry.

Is

Harry mengingatkan bahwa sebagai pengawal harta negara, BPK harus menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas dan profesionalisme. Dengan mengedepankan ketiga prinsip tersebut, maka dapat diyakinkan bahwa kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dipertanggungjwabkan secara utuh. Sehingga BPK bisa membantu pemerintah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

"Saya juga menghimbau agar seluruh kepala daerah juga turut mendukung terjaganya prinsip independensi, integritas dan profesionalisme yang menjadi nilai-nilai dasar BPK," tegas Harry.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Pembangunan Auditorium UIN di Jambi

Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp 12,8 miliar.

NASIONAL | 25 November 2020

Ditangkap KPK, Ini Harta Menteri Edhy Prabowo

Edhy dan sejumlah pihak lain ditangkap tim Satgas KPK lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait penetapan izin ekspor benur.

NASIONAL | 25 November 2020

Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Elite Gerindra Masih Enggan Berkomentar

Tak hanya Edhy, terdapat sejumlah pihak lainnya yang turut diringkus dalam operasi senyap tersebut.

NASIONAL | 25 November 2020

Kena OTT, Menteri KKP Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

Edhy dan para pihak itu ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait ekspor benur.

NASIONAL | 25 November 2020

KPK Juga Tangkap Keluarga Edhy Prabowo dan Pegawai KKP

KPK menangkap Edhy Prabowo dan para pihak lainnya di Bandara Soekarno-Hatta setibanya dari lawatan ke Amerika Serikat.

NASIONAL | 25 November 2020

OTT Menteri KKP Terkait Ekspor Benur

Edhy dan sejumlah pihak lain ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait ekspor benur.

NASIONAL | 25 November 2020

KPK Benarkan Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Edhy Prabowo ditangkap terkait dugaan tindak pidana korupsi mengenai ekspor benur.

NASIONAL | 25 November 2020

Potensi Rokan Masih Jadi Andalan SKK Migas Menuju Produksi 1 Juta Barel

WK Rokan yang akan dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Rokan pada Agustus 2021 masih memiliki potensi cadangan yang besar.

NASIONAL | 25 November 2020

Tingkatkan Transparansi, Kempupera Gandeng KPK dalam PBJ

Untuk meningkatkan transparansi PBJ, Kempupera melibatkan KPK dan meluncurkan instrument digital Sistem Informasi Pengalaman (Simpan).

NASIONAL | 25 November 2020

Isu Geng dan SARA Dinilai Jadi Angin Lalu dalam Bursa Calon Kapolri

I Wayan Sudirta meyakini isu geng maupun isu SARA hanya akan menjadi angin lalu dalam bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

NASIONAL | 24 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS