Komisi X DPR: Sistem Pendidikan Indonesia Perlu Desain Besar
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Komisi X DPR: Sistem Pendidikan Indonesia Perlu Desain Besar

Senin, 23 November 2020 | 15:48 WIB
Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR mengatakan bahwa Pemerintah RI perlu menyusun grand design (desain besar) maupun peta jalan (road map) untuk sistem pendidikan di Indonesia. Pasalnya, setiap terjadi pergantian pemerintahan, menteri dan kurikulumnya juga ikut berganti, sehingga belum terlihat orientasi pendidikan Indonesia.

“Perlu ada orientasi yang jelas arah pendidikan, apakah ke arah pendidikan akademik, vokasional, profesional, atau bertujuan menumbuhkan jiwa wirausaha (entrepreneur),” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Dr. Abdul Fikri Faqih, MM dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11).

Politisi dari PKS tersebut menyatakan, Indonesia sudah memiliki UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sistem ini dianggap sudah mewakili secara menyeluruh. Namun, yang diperlukan oleh Dewan adalah semacam grand design atau blue print (cetak biru) tentang Rencana Induk Pendidikan yang mampu menjelaskan arah pendidikan Indonesia.

“Misalnya Indonesia menganut campuran (mixed) antara akademi vokasi dan profesi, juga entrepreneur. Ini di-mixed berapa persen yang vokasi, berapa persen akademik, dan berapa persen entrepreneur. Misalnya bobot untuk akademi vokasi 70%, profesi 20%, dan entrepreneur 10%. Kita sepakati munculnya angka tersebut, menjadi alasan yang tepat sesuai dengan kondisi Indonesia,” katanya.

Bicara tentang vokasi, lanjut Abdul Fikri, sudah ada gambaran sebagai benchmarking sejumlah negara industri seperti Jerman dan Jepang. Untuk itu konsep yang dipakai di sini, adalah gambaran pada masa Mendikbud Wardiman Djojonegoro, yang dikenal dengan konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Program SMK ke Desa di Era Industri 4.0

Abdul Fikri mengatakan, perbedaan kerangka berpikir masa beberapa puluh tahun silam dengan perkembangan di masa kini adalah karena pendidikan vokasi yang dikenal sekarang, tidak seperti dulu lagi.

“Kita bukan lagi berada di era mekanik dan era produksi massal, tetapi sudah berada pada era industri 4.0. Ini adalah era inovasi dan kreasi. Dengan demikian ada sejumlah pekerjaan yang dulunya bukan menjadi pekerjaan atau profesi, sekarang muncul menjadi pekerjaan. Begitu juga dengan Program Studi (Prodi) di SMK, kini tidak seluruhnya compatible dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Kami masih mengharapkan, ada rumusan arah Prodi di SMK bentuknya seperti apa. Mungkin saja di SMK saat ini, mereka belajar tentang elektronika, komputer, dan juga komunikasi visual,” demikian penjelasannya.

Di era disrupsi ini, tambah dia perlu juga perlu dirumuskan, seperti apa bentuk sistem vokasional yang mengikat antara SMK dengan kebutuhan dunia usaha. Jadi sistemnya akan mengikuti kebutuhan dunia industri dan dunia usaha.

Abdul Fikri pun kembali mengingatkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke depan, harus mampu memprediksi dan bersifat fleksibel. Jika nantinya sudah ada peta jalan atau cetak biru maupun grand design yang berisi Rencana Induk, harus dapat mencakup dinamika yang terjadi. Oleh karena itu, kreasi penuh inovasi perlu diberi ruang bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam Rencana Induk, yang saat ini tengah disusun peta jalannya oleh Pemerintah.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan menjadi urusan wajib yang menyangkut kebutuhan dasar. Untuk itu perlu ada pembagian wewenang yang lebih jelas, pemerintah kabupaten/kota mengadakan pendidikan pada tingkatan SMP (Sekolah Menengah Pertama) sampai ke PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Sedangkan pemerintah pusat berkonsentrasi mengadakan perguruan tinggi.

Pemikiran tersebut dianggap cukup proporsional, kendati dari DPR juga setuju, jika vokasi memperoleh porsi besar sampai 70%. Dan untuk mencapai hal itu perlu dibentuk kebijakan umum yang ditentukan dari Pemerintah Pusat, sambil memberi kelonggaran kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar mereka dapat melakukan kebijakan yang lebih detail.

Sampai saat ini sejumlah SMK itu baru ada di tingkat kabupaten/kota. Namun demikian kebutuhan vokasi jangan hanya disandarkan kepada pihak industri, sebab situasi dalam negeri ataupun dunia dan situasi global belum menggairahkan.

“Sebaiknya, kita semua memanfaatkan potensi lokal desa, kendati belum ada acuan. Apalagi SMK yang orientasinya kepada desa hanya SMK Pertanian. Berorientasi pada desa itu bagus, mengingat ada anggaran yang bergulir ke desa, yang nilainya lebih dari Rp 1 miliar untuk satu desa. Karena itu pemanfaatannya harus diikuti dengan program pemberdayaaan desa, yang diikuti juga dengan peningkatan kapasitas SDM,” ujar Abdul Fikri.

Dalam upaya mendorong inovasi di bidang pertanian, tambah dia, di era pandemi ini sektor pertanian termasuk salah satu bidang yang potential winner dan sanggup bertahan (survive). Sektor pertanian mampu bertahan di tengah pandemi, bersama sektor industri makanan dan minuman (food and beverage).

Ada pun langkah yang perlu dilakukan di era digital ini adalah bagaimana menghubungkan antara para pedagang sayur atau petani sayur secara daring (online), yang difasilitasi aksesnya dengan pengusaha yang membutuhkan pasokan mereka, seperti pengusaha makanan dan minuman. Jadi orientasi pendidikan tidak hanya ditujukan bagi siswa (pelajar) dan mahasiswa, tetapi perlu juga mengedukasi tentang bisnis digital kepada para petani dan pedagang bidang pertanian.

SMK Bangun Desa Berkonsep Digitalisasi dan Sinergi Kementerian

Di samping itu, pengembangan konsep Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bangun Desa yang tengah digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan siap diimplementasikan pada 2021, merupakan konsep berpikir membawa desa pada proses akses digital (digitalisasi ke desa-desa), dan melibatkan juga sinergi dengan sejumlah kementerian terkait.

Menurut keterangan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Dr. Ir. M. Bakrun, MM, sebenarnya konsep tersebut merupakan perluasan dari sistem vokasional yang selama ini digarap bersama dengan dunia usaha.

Disadari oleh para pembina SMK, kondisi yang tidak mudah sedang dialami oleh hampir semua jenis industri yang terdampak oleh pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya industri otomotif dan juga industri pariwisata dalam arti luas.

“Untuk mengatasi hal tersebut, sejak 2017 pemerintah telah aktif mendorong program vokasional melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia. Sejak saat itu penyerapan kebutuhan lulusan SMK pada dunia industri, dirasa sudah cukup bagus,” kata Bakrun.

Namun kondisi saat ini banyak sektor industri yang mengalami PHK, selain banyak juga di antara mereka yang masih diterima bekerja di sektor industri, ketika industri tersebut mulai bertumbuh lagi di satu daerah tertentu.

“Untuk itu saya mendorong agar anak didik, para lulusan SMK tersebut mampu berwirausaha secara mandiri. Tetapi harus diakui, pendidikan wirausaha juga tidak mudah bagi anak-anak. Kami selalu berusaha terus-menerus, salah satunya dengan mengadakan Sekolah Pencetak Wirausaha,” tutur Bakrun.

Sedangkan untuk Program SMK membangun pedesaan, tidak harus spesifik ke bidang pertanian. Sebagai salah satu penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional, di mana pada Kuartal II tahun ini dengan 16,24%, bidang pertanian tidak terdampak pandemi corona Covid-19.

Saat membangun desa, tidak spesifik bermakna pertanian dalam arti budidaya. Tetapi SMK juga bisa mempercepat proses digitalisasi yang ada di pedesaan. Termasuk juga bidang pemasaran, sehingga secara daring bisa lekas diketahui, harga komoditi di pasaran ini saat ini juga.

“Untuk membangun dapat saja dilakukan melalui berbagai macam keterampilan, di mana salah satu aspek yang disentuh adalah pertanian. Secara implementasi, banyak dilakukan inovasi agar masyarakat desa juga mampu menguasai teknologi,” tambah Bakrun.

Menyadari yang diperlukan bagi mereka adalah pemanfaatan market place, sehingga para siswa SMK yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama minimal 6 bulan bersama bimbingan para guru, diharapkan mampu memanfaatkan peluang tersebut.

"Selama ini kami mulai sinergi bersama dengan sejumlah kementerian terkait antara lain Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pertanian; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil - Menengah; Kementerian Dalam Negeri; serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai bagian dari program pilot project untuk 500 desa yang akan mulai diimplementasikan tahun depan, saat ini direktorat kami sudah mulai menerapkannya di sejumlah provinsi di Pulau Jawa, termasuk pengembangan tanaman padi dengan pengembangan sentra pertanian yang ada di Kalimantan Tengah,” papar Bakrun.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida

KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan stadion Mandala Krida Yogyakarta pada APBD tahun anggaran 2016-2017.

NASIONAL | 23 November 2020

Sekolah Tatap Muka Akan Dimulai, Ini Anjuran Pimpinan DPR

Menurut Dasco, sektor pendidikan termasuk yang paling berat terdampak dalam pandemi Covid-19.

NASIONAL | 23 November 2020

Azis Syamsudin: Tak Mudah Mendagri Copot Kepala Daerah

Pemecatan kepala daerah akan membutuhkan proses yang panjang.

NASIONAL | 23 November 2020

Struktur Baru, KPK Janji Tetap Bertaji Berantas Korupsi

Perubahan struktur ini untuk menyesuaikan kerja-kerja KPK sebagaimana diamanatkan UU Nomor 19 Tahun 2019.

NASIONAL | 23 November 2020

Sindikat Penjualan Madu Palsu Rusak Kehormatan Komunitas Adat Badui

Saija mewakili pemerintah Desa Kanekes dan masyarakat adat Badui menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 23 November 2020

Dinas TPH Sumut Distribusikan Bantuan Alat Pertanian ke Kabupaten dan Kota

Bantuan alat pertanian antara lain cangkul, garu, parang, kereta sorong (angkong), hand sprayer, perangkap lalat buah.

NASIONAL | 23 November 2020

12 Petugas KPPS di Jambi Positif Covid-19

Belum ditambah sedikitnya 119 orang petugas KPPS di Provinsi Jambi yang sudah menjalani rapid test (tes cepat) Covid-19 pekan lalu dinyatakan reaktif.

NASIONAL | 23 November 2020

Buka Rakernas X PMKRI, Jokowi: Jangan Biarkan Upaya Rusak Toleransi Antarsuku, Ras, dan Agama

Menurut Jokowi, PMKRI telah berpartisipasi aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui berbagai aktivitasnya.

NASIONAL | 23 November 2020

Ketua Satgas Imbau Massa Kerumunan Rizieq Lakukan Tes Swab Gratis

Doni Monardo mengimbau massa berada dalam kerumunan Rizieq Syihab agar melakukan test swab gratis.

NASIONAL | 23 November 2020

Hakim Putuskan Lanjutkan Sidang Irjen Napoleon

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan tidak menerima eksepsi atau nota keberatan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte.

NASIONAL | 23 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS