Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Legislator Minta Penyaluran Dana Desa Tepat Sasaran

Jumat, 30 Oktober 2020 | 12:39 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono meminta penyaluran dana desa tepat sasaran dan dipercepat guna membantu masyarakat desa di masa pandemi Covid-19. Sebab, berdasarkan laporan yang diterimanya proses penyaluran belum berlangsung tertib.

Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan anggaran negara, serta bermitra dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sempat meminta adanya pengawasan atas penyaluran dana desa di masa pandemi dalam rapat kerja beberapa waktu lalu.

“Langkah itu diambil, karena ada banyak aspirasi dari masyarakat yang melaporkan tentang penyaluran dana desa kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang belum tertib. Ketidaktertiban meliputi penetapan calon penerima BLT dana desa yang tidak tepat sasaran, karena bukan keluarga miskin, terdampak, atau rentan," kata Rudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/10/2020).

"Kemudian duplikasi program bantuan lainnya seperti bantuan sosial tunai (BST), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan juga verifikasi tim relawan desa ke calon penerima BLT yang makan waktu lama dan kemudian disalurkan tidak tepat waktu,” tambahnya.

Hal ini juga disampaikan Rudi saat menghadiri sosialisasi dan workshop yang dihadiri bupati bersama kepala dinas, camat, dan 250 kepala desa (kades) di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, Rabu (28/10/2020). Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Pemerintahan Desa (Pemdes) Sumut dan Kepala Pemdes Kabupaten Tanah Karo.

“250 kades se-Tanah Karo, saya harap selalu bermusyawarah dalam pengunaan dan penyaluran dana desa yang diterima,” jelas Rudi pada workshop tersebut.

Rudi menuturkan, keterlibatan badan pengurus desa (BPD), tokoh masyarakat, kepala dusun juga penting agar tidak terjadi kesenjangan dan tidak hanya kades yang memutuskan sendiri. Begitu pula dengan dibentuknya skala prioritas pembangunan. Hal ini mengingat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada beberapa pasal yang menyebutkan bahwa dana desa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat di desa.

“Jadi perangkat desa, aparatur hingga seluruh masyarakat desa harus memahami tentag UU Desa tersebut. Yang juga perlu diperhatikan juga di desa adalah soal penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di mana permasalahanya saat ini banyak BUMDes belum memiliki perencanaan berupa analisis potensi desa dan rencana bisnis,” jelas Rudi.

Lebih lanjut, Rudi menilai masih banyak BUMDes yang belum membuat laporan pertanggungjawaban dan minimnya sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes.

“Hal-hal ini harus menjadi perbaikan di seluruh desa di Indonesia sehingga dana desa yang tiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 72 triliun tidak menguap sia-sia,” tutupnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sakit, Kadiv Propam Polri Meninggal Dunia

Menurut sahabat mendiang, sebelum menutup mata selama-lamanya Sigit dirawat karena gejala strok.

NASIONAL | 30 Oktober 2020

Ikut Meriahkan Hari Sumpah Pemuda Ke-92, Pemuda Rusia Memakai Batik

Tidak sedikit pemuda Rusia yang ingin mengetahui banyak tentang Indonesia, baik budaya maupun bahasanya.

NASIONAL | 30 Oktober 2020

Libur Panjang, Ribuan Orang Berwisata ke Samosir

Hunian hotel di daerah itu selalu penuh setiap liburan.

NASIONAL | 30 Oktober 2020

Indonesia Kecam Pernyataan Presiden Prancis

Kebebasan berekspresi hendaknya tidak dilakukan dengan cara yang menodai kehormatan, kesucian dan kesucian nilai dan simbol agama.

NASIONAL | 30 Oktober 2020

Webinar DPP Golkar, Tips Memburu Beasiswa: Mahasiswa Harus Siap dari Awal

"DPR khususnya Komisi X akan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menginginkan SDM Indonesia makin meningkat,” kata Hetifah.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Pelindo 1 Salurkan Bantuan Program Kemitraan Senilai Rp 12,3 Miliar

Penyaluran dana PKBL dilakukan di empat provinsi yang merupakan lingkup area operasional Pelindo 1 yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.

NASIONAL | 30 Oktober 2020

Dukung Kreativitas Masyarakat, TikTok-Telkomsel Jalin Kemitraan Strategis

Literasi digital menjadi penting untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalani gaya hidup digital.

NASIONAL | 30 Oktober 2020

Jelang Kampanye Berakhir, Bobby Nasution Tetap Aktif Blusukan ke Masyarakat Medan

Keluhan masyarakat lebih dominan menyangkut masalah banjir, jalan rusak, kesehatan, bantuan sosial dan kesenjangan sosial.

NASIONAL | 30 Oktober 2020

Lokasi Wisata Danau Lau Kawar Ditutup

Keselamatan jiwa yang berwisata terancam jika Sinabung erupsi.

NASIONAL | 30 Oktober 2020

Pelanggaran Prokes Terus Terjadi, Bawaslu Dorong Kampanye Daring

Hal tersebut dilakukan lantaran secara teknis kampanye melanggar prokes pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 30 Oktober 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS