Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Peringatan Sumpah Pemuda, Peradi Pergerakan Terbentuk

Kamis, 29 Oktober 2020 | 20:40 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda Ke-92, Organisasi Advokat (AO) Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut Peradi Pergerakan dibentuk. Menandai pembentukan, diserahkan Pataka Pergerakan kepada Ketua Umum Terpilih Sugeng Teguh Santoso oleh advokat senior Hermawi Taslim yang mewakili para pendiri di Gedong Joeang, Menteng, Jakarta, Rabu (28/10).

Dalam keterangan yang diterima, Sugeng Teguh Santoso menegaskan, komunitas advokat, komunitas keahlian hukum mandiri,menjalankan fungsi negara dalam penegakan hukum yang independen (independent state organ). Komunitas yang dinyatakan sebagai penegak hukum berdasarkan UU 18/2003 tentang Advokat. Dalam konteks ini, advokat harus diterima resmi sejajar dengan penegak hukum lainnya yakni hakim, jaksa dan polisi.

"Namun, harapan itu masih jauh panggang dari api. Status advokat sebagai penegak hukum adalah yuridis, namun secara fakta tidak. Oleh karena itu, visi dan misi UU 18/2003 harus diwujudkan. Cara mewujudkannya adalah dengan kinerja serta membangun kehormatan dan wibawa profesi. Kita semua memahami bahwa upaya ini tidak akan jatuh dari langit seperti mimpi. bagaikan mimpi," jelas Sugeng Teguh Santoso, dalam sambutan pelantikan struktur kepengurusan Peradi Pergerakan sesaat setelah penyerahan Pataka Peradi Pergerakan

Sugeng menyadari sebagai ketua umum, dirinya mempunyai tugas untuk mewujudkan kesederajatan hak sebagai penegak hukum sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Ia juga memahami bahwa kesejajaran penegak hukum tidak sama yang berdampak pada komunitas advokat belum memiliki wibawa dan kehormatan di antara penegak hukum lainnya.

"Komunitas advokat direndahkan, dianggap hanya pelengkap penderita dan itu karena perilaku kita sebagai advokat yang merendahkan martabat profesi semata-mata karena pertimbangan ekonomi. Advokat juga tidak berada dalam ruang hampa yang teralienasi dengan lingkungannya berasal. Ia ada bersama-sama dan di tengah masyarakat bangsa yang dijadikan objek perlindungan oleh negara sebagai amanat konstitusi,” kata Sugeng




Advokat Harus Peka
Dalam konteks ini, jelasnya,, martabat dan kehormatan advokat ada di masyarakat. Sebagai konsekuensinya adalah, organisasi advokat harus peka pada amanat penderitaan rakyat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Digarisbawahi, Pasal 22 UU Advokat bukan pajangan semata, pasal itu harus diwujudkan dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Sebagai tindak lanjut adalah, dalam perspektif tugas advokat, menegakkan keeadilan, kebenaran dan hukum advokat dan organisasi advokat (OA) harus diawali dengan memahami politik hukum dalam penyususunan peraturan tersebut UU.

“Advokat harus faham apakah UU sebagai perwujudan politik hukum telah memenuhi prinsip-prinsip konstitusi? Atau menyimpang dr konstitusi? Setiap advokat harus memahami bahwa, dalam prinsip negara hukum ada 3 (tiga) hal penting setidaknya harus ada yakni demokrasi, peradilan yang bebas dan hak asasi manusia (HAM),” kata Ketua Umum Peradi Pergerakan ini.
Latar belakang pembentukan OA Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia (Peradi Pergerakan) untuk menegaskan bahwa mereka berada pada posisi membantu pemerintah menegakkan prinsip negara hukum; mewujudkan demokrasi, mendorong dan menjaga peradilan yang bebas dan melindungi hak asasi warga negara sesuai pasal 3a Kode Etik Advokat, " jelasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPT 4 Daerah Pilkada Serentak di Banten 3,3 Juta

KPU Provinsi Banten merilis jumlah DPT di empat daerah yang menggelar Pilkada serentak di Provinsi Banten mencapai sebanyak 3.310.563 jiwa.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Tutup YORFest 2020, Jokowi: Jadi Petani Itu Mulia

Menurut Presiden, pertanian organik adalah pertanian masa depan, peluangnya masih sangat besar.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Polisi Bongkar Pembuat Uang Palsu Senilai Rp 600 Juta di Bandung

Uang palsu senilai Rp 600 juta belum sempat diedarkan dan diserahkan ke pemesan, karena pelakunya keburu tertangkap.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Situasi Geopolitik Papua Dipengaruhi Isu Berakhirnya Dana Otsus

Situasi geopolitik di Papua saat ini juga banyak dipengaruhi isu hangat berakhirnya jangka waktu penerimaan dana dalam rangka otonomi khusus.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Pengguna Tol Semarang Jalani Rapid Test Secara Acak

Tes cepat dilakukan di dua titik, yakni di gerbang Tol Kalikangkung dan area istirahat KM 05 Semarang.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Satgas Covid-19 Sumut Perketat Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Edy Rahmayadi menilai, lokasi wisata berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Konflik Bersenjata di Papua Tidak Disebabkan Faktor Tunggal

Terdapat kepentingan praktis di balik meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di Papua.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Banten Tak Berikan Sanksi Bagi Warga Tolak Vaksinasi Covid-19

Pemprov Banten belum membuat Perda yang mengatur sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Libur Panjang, Okupansi Hotel di Samosir Capai 90%

Kawasan Danau Toba ramai dikunjungi wisatawan yang menikmati masa liburan panjang.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Terseret Arus, Dua Anggota TNI AU Tewas di Biak

Dua personel TNI AU Lanud Manuhua, Biak Numfor tewas tenggelam setelah terseret arus di Pantai Sawado.

NASIONAL | 29 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS