Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Konflik Bersenjata di Papua Tidak Disebabkan Faktor Tunggal

Kamis, 29 Oktober 2020 | 19:19 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Aksi kekerasan di Papua masih saja terjadi, tidak hanya baku tembak antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata, warga sipil juga kerap menjadi korban. Otonomi khusus dengan anggaran triliunan rupiah dari pemerintah setiap tahun bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan orang Papua sehingga kekerasan terhenti. Namun, tujuan itu masih jauh dari harapan.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang juga Koordinator Jaringan Damai Papua di Jakarta, Adriana Elizabeth, menjelaskan, konflik bersenjata yang terjadi di Papua tidak disebabkan oleh satu faktor.

"Jadi itu (konflik bersenjata) tidak single factor. Jadi ada konflik bersenjata, tetapi juga ada daerah yang kaya sumber daya alam," kata Adriana Elizabeth, di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Dijelaskan Adriana, konflik bersenjata yang terjadi tidak berlangsung di seluruh wilayah Papua. Namun yang terjadi belakangan ini dan eskalasinya terus meningkat terkonsentrasi di wilayah pegunungan tengah.

"Dari kasus 2018 ada konflik bersenjata di Kabupaten Nduga kemudian 2019 di Kabupaten Mimika, Tembagapura dan terakhir di Intan Jaya. Itu basisnya kelompok bersenjata di tempat itu dan menjadi salah satu sumber persoalan," ucapnya.

Menurutnya, konflik bersenjata yang terjadi di Papua sumbernya memang karena ada gerakan separatis bersenjata. Namun dibalik itu biasanya juga ada faktor lain mengapa eskalasi konflik bersenjata terus meningkat.

"Makanya pemerintah mengatasinya juga dengan pendekatan keamanan. Sumber soal lain juga ada persoalan lainnya. Persoalan Papua itu juga persoalan sumber daya alam. Jadi saya mengamatinya tidak sepenuhnya persoalan separatis," ujar Adriana.

Oleh karena itu, berdasarkan pengalamannya mengamati dan terjun langsung ke dalam persoalan Papua, biasanya memang ada kepentingan praktis di balik meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di Papua.

"Itu ada kepentingan praktis juga karena ada SDA. Pegunungan Tengah itu kantong yang sangat potensial. Terkait persoalan SDA, coba cek dokumen yang ditandatangani Gubernur Papua pada Juli 2020 ini tentang pembukaan blok baru. Itu adanya di kabupaten Intan Jaya," ungkap Adriana.

Menurutnya, kepala daerah di Papua selama ini terkesan acuh tak acuh dengan konflik yang terjadi. Berbagai informasi dan penanganan konflik bersenjata yang terjadi justru datang dari TNI, Kepolisian, hingga pihak Gereja.

"Kepala daerahnya pada ke mana ketika terjadi persoalan. Kepala daerah jangan diam saja ketika terjadi persoalan. SDA ada di seluruh Papua. Dari Papua Barat sampai Papua perbatasan. Kalau bicara konflik bersenjata itu saat ini di wilayah pegunungan tengah," ucap Adriana.

Terkait dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dijelaskan Adriana, bukan tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap penggunaan dana. Evaluasi pernah dilakukan, namun antara pemerintah pusat dengan daerah berjalan sendiri-sendiri sehingga terkesan tidak transparan.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Banten Tak Berikan Sanksi Bagi Warga Tolak Vaksinasi Covid-19

Pemprov Banten belum membuat Perda yang mengatur sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Libur Panjang, Okupansi Hotel di Samosir Capai 90%

Kawasan Danau Toba ramai dikunjungi wisatawan yang menikmati masa liburan panjang.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Terseret Arus, Dua Anggota TNI AU Tewas di Biak

Dua personel TNI AU Lanud Manuhua, Biak Numfor tewas tenggelam setelah terseret arus di Pantai Sawado.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Libur Panjang, Pemkot Semarang Gelar Razia Masker di Lokasi Wisata

Pengunjung lokasi wisata diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Napi Gembong Narkoba Rekrut Polisi Khusus Lapas Jual Sabu

Sugeng merekrut oknum Wandi Polsuspas Lapas Pekanbaru untuk membantu berdagang berbagai jenis narkoba.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Nangkula Park di Desa Kendalbulur Tuai Pujian Mendes PDTT

Mendes PDTT menilai Kendalbulur kreatif dalam memanfaatkan dana desa melalui Nangkula Park sehingga bermanfaat kepada warganya secara luas.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

BMKG: Hujan Ekstrem Berpotensi Terjadi di Jawa Tengah Bagian Selatan

Hujan lebat hingga ekstrem masih berpotensi terjadi di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, khususnya Kabupaten Cilacap dan sekitarnya.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

50 Wisatawan di Puncak Reaktif Covid-19

Puluhan para pelancong itu diminta tidak melanjutkan berlibur dan melakukan isolasi mandiri.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Gandeng PWI, Misbakhun Sosialisasikan UU Cipta Kerja di Pasuruan

Sosialisasi UU Cipta Kerja yang mempunyai tujuan baik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan DPR.

NASIONAL | 29 Oktober 2020

Vonis Seumur Hidup dan Uang Pengganti 2 Terdakwa Jiwasraya Diapresiasi

Vonis bagi Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dinilai telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

NASIONAL | 29 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS