UU Cipta Kerja Mendorong Investasi Ramah Lingkungan
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

UU Cipta Kerja Mendorong Investasi Ramah Lingkungan

Selasa, 27 Oktober 2020 | 22:12 WIB
Oleh : Ridho Syukro / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup periode 1993-1998, Sarwono Kusumaatmadja, optimistis Undang-undang Cipta Kerja(UU Cipta Kerja) bisa berdaya dalam membangun tren investasi ramah lingkungan. Pasalnya, investasi ramah lingkungan penting untuk ekonomi berkelanjutan.

"Sudah jamannya investasi ramah lingkungan masuk ke dalam pasar investasi. Untuk itu, semua pengaturan tentang investasi lingkungan hidup harus dipermudah,” kata Sarwono dalam webinar UU Cipta Kerja terhadap Investasi Lingkungan, di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Menurut Sarwono, dipermudah bukan berarti mengorbankan lingkungan. "Pasalnya, pengaturan lingkungan hidup saat ini seperti halnya pengaturan di bidang lainnya masih dapat disederhanakan, namun tetap efektif," tambahnya.

Sarwono juga menyayangkan adanya persepsi umum, andaikata investasi dimudahkan otomatis itu berarti para pekerja dan lingkungan hidup dirugikan. Padahal, keberadaan UU Cipta Kerja adalah respon keadaan saat ini.

"Karena kita sangat ketinggalan dalam regulasi. Birokrasi juga terlalu gemuk dan aturan kita saat ini satu sama lain juga tidak sinkron sehingga kemudian pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi mengambil inisiatif untuk membuat apa yang disebut omnibus law di mana segala macam aturan yang simpang siur dan saling bertentangan dengan birokrasi yang gemuk ini diselesaikan sekaligus," tegasnya.

Menurut Sarwono, pemerintah harus punya komunikasi yang bagus tentang UU Cipta Kerja ini agar orang yakin aturan hukum ini tidak mengorbankan lingkungan atau para pekerja demi investasi.

"Karena tema utama yang ditonjolkan adalah mempermudah investasi, orang otomatis berpikir lingkungan hidup dikorbankan. Padahal kan tidak. Karena banyak sekali instrumen-instrumen lingkungan hidup yang sudah waktunya diperkuat perannya," paparnya.

Sarwono menambahkan, penggunaan teknologi pemantauan akan mempercepat industri besar berbasis pengelolaan lahan dan sumber daya alam mencapai keberlanjutan utamanya dalam aspek kelestarian lingkungan.

"Karena semua informasi tentang lingkungan hidup itu bisa disusun lebih dulu. Di mana lembaga yang mengelola sistem pemantauan tersebut tidak memiliki kepentingan merahasiakan hasil pemantauannya. Jadi kalau negara lain cepat menyelesaikan soal-soal itu mengapa negara kita tidak bisa?" tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Satgas Covid-19 Minta Daerah Antisipasi Daerah Wisata saat Libur Panjang

Satgas Covid-19 mengimbau masyarakat untuk berada di rumah saat libur panjang.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Tahun Depan, Kemsos Kaji Perpanjangan Bansos Covid-19

Saat ini Kemsos masih konsentrasi pada penyaluran bansos tahun ini dengan alokasi Rp 134 triliun.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Pendekatan Militer Diyakini Tak Akan Selesaikan Masalah Papua

Pendekatan militer dinilai hanya mereproduksi kekerasan demi kekerasan.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Eksepsi Tak Diterima, Djoko Tjandra Minta Sidang Surat Jalan Palsu Digelar Offline

Dalam putusan sela, Majelis Hakim memerintah Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan selanjutnya.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

MPR Harap Museum Mampu Jawab Tantangan Kebangsaan

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat berharap museum mampu menjawab tantangan kebangsaan.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Pemprov Sumut Siaga Bencana

Pemprov Sumut sudah menyiapkan 140 orang personil untuk diturunkan ke daerah yang mengalami bencana.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

DPR Tegaskan UU Ciptaker Permudah Perizinan Usaha

Pemerintah dan DPR telah menyusun dan mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker) dengan berbagai tujuan positif yang berpihak pada rakyat.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Hakim Putuskan Sidang Brigjen Prasetijo Utomo Dilanjutkan ke Pemeriksaan Saksi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa pembuatan surat jalan palsu, Brigjen Prasetijo Utomo.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

Periksa Saksi Ahli, Polisi Lengkapi Berkas Gus Nur

Gus Nur menyampaikan kepada penyidik bila banyak terjadi perubahan pada NU.

NASIONAL | 27 Oktober 2020

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjalin kerja sama dengan pemerintah Australia.

NASIONAL | 27 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS