Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Herman Hery: Penegakan Hukum untuk Korupsi Dana Desa Harus Tegas

Rabu, 21 Oktober 2020 | 19:41 WIB
Oleh : Robertus Wardi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengemukakan penegakan hukum berlaku untuk siapa saja dan untuk kasus apa saja, termasuk dalam dugaan korupsi dana desa. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu dan mengabaikan kasus yang telah dilaporkan masyarakat.

“Negara harus membuktikan dan mematahkan persepsi publik bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” kata Herman di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Ia menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dana desa yang mencapai Rp 1 miliar di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kasus itu sedang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari), Ruteng, Kabupaten Manggarai.

Herman menyebut negara harus hadir dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum. Kehadiran itu berupa penegakan hukum yang setara bagi siapa saja dan dalam kasus apa saja.

Dia melihat telah muncul spirit penegakan hukum yang lebih profesional dan koordinatif di antara para penegak hukum. Koordinasi bukan dalam makna yang negatif, tapi kesadaran bahwa para penegak hukum sesungguhnya berada di satu sistem yang bernama Integrated Criminal Justice System.

“Penegak hukum memang terus melakukan pembenahan dan reformasi di tubuh internal masing-masing,” tutur politisi dari PDIP ini.

Di tempat terpisah, peneliti dari Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman meminta Bupati Manggarai Deno Kamelus agar tidak menghalangi proses hukum terhadap mantan Kepala Desa (Kades) Goloworok Fransiskus Darius Syukur yang diduga mengorupsi dana desa periode 2015-2019 hingga Rp 1 miliar. Jika benar dugaan Bupati petahana Deno coba menahan atau menghalangi sangat disayangkan. Tindakan itu sangat merugikan Deno sendiri yang sedang berjuang untuk terpilih kembali di Pilkada tanggal 9 Desember nanti.

"Harusnya, yang namanya penyimpangan harus didukung untuk diproses, bukan malah dilindungi. Semoga saja dugaan itu tidak benar,” kata Ferdy.

Ia berharap Kejari Ruteng bekerja profesional saja dan tidak perlu terpengaruh dengan intervensi dari pihak luar. Hal itu untuk memberi kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebelumnya, informasi yang berkembang di masyarakat, menyebut Bupati Deno yang saat ini sedang cuti kampanye, diduga sedang mencoba menahan pemeriksaan terhadap Fransiskus. Hal itu karena Fransiskus dianggap bisa mengkonsolidasi dukungan para kades untuk Deno. Konsolidasi para kades sangat perlu agar bisa mengalahkan penantangnya yaitu Heribertus Nabit yang merupakan Ketua DPD PDIP Kabupaten Manggarai.

Advokat senior Yance Janggat membenarkan adanya informasi yang berkembang seperti itu. Dia tidak tahu dari mana sumber informasi itu dan apakah benar Deno memang coba menahan.

"Kalau gosip-gosipnya sih gitu. Tapi saya tidak tahu tentang kebenaran gosip yang beredar di masyarakat. Demikianlah yang dikatakan,” kata Yance.

Dia meminta Kejari Ruteng untuk menyampaikan kepada masyarakat sudah sejauh mana proses penyidikan kasus tersebut. Hal itu juga untuk menghindari spekulasi di masyarakat tentang Kejari.

“Perlu kiranya pihak Tipikor menyampaikan masyarakat terkait perkembangan dugaan korupsi itu. Itu sudah lama dilaporkan masyarakat Desa Goloworok,” tegas Yance yang dihubungi lewat telepon genggam.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bos Sharleen Raya Didakwa Suap Anggota DPR dan Kepala BPJN IX

Jaksa Penuntut KPK mendakwa Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya telah menyuap anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP dan Kepala BPJN IX Maluku

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Doni Monardo: Kematian Dokter Juli-September Tertinggi Selama Pandemi Covid-19

Doni Monardo mengatakan angka kematian dokter pada akhir Juli, Agustus dan September termasuk yang tertinggi selama pandemi Covid-19

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Besok, Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Teluk Kendari

Presiden Joko Widodo dipastikan akan meresmikan Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 kilometer di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (22/10/2020).

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Bupati Solok Selatan Dihukum 4 Tahun Penjara

Muzni Zakaria divonis hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Tim Uji Klinis Sudah Kantongi Sampel Darah dari 832 Relawan

Setiap relawan harus minimal lima kali mendatangi pusat penelitian selama proses uji klinis yang dijadwalkan berakhir Maret 2021 mendatang.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

PSBB Tangerang Raya Kembali Diperpanjang Hingga 19 November 2020

Pemprov Banten kembali memperpanjang pemberlakuan PSBB di wilayah Tangerang Raya hingga 19 November 2020 karena penyebaran Covid-19 masih ada.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Hukuman Aspri Imam Nahrawi

Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Miftahul Ulum.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Gilimanuk Andalan Pariwisata Bali Barat

Destinasi yang dimiliki oleh Gilimanuk terbilang lengkap.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Majelis Hakim Tidak Menerima Eksepsi Pinangki

Hakim memerintahkan agar sidang perkara Pinangki untuk dilanjutkan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Wisatawan Masuk Yogya Wajib Daftar Jogja Pass

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DI Yogyakarta telah minta tim penegak hukum supaya mempersiapkan pengamanan untuk menyambut libur panjang akhir Oktober.

NASIONAL | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS