Bos Sharleen Raya Didakwa Suap Anggota DPR dan Kepala BPJN IX
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Bos Sharleen Raya Didakwa Suap Anggota DPR dan Kepala BPJN IX

Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:48 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya telah menyuap anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2014-2019 Damayanti Wisnu Putranti dan Amran Hi Mustary selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Suap dengan total Rp 11,6 miliar itu diberikan kepada Damayanti dan Amran agar Hong Arta mendapatkan paket proyek Program Aspirasi dari Anggota Komisi V DPR di wilayah kerja BPJN IX Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016.

Perbuatan suap itu dilakukan Hong Arta bersama-sama dengan Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp 8 miliar, Rp 2,6 miliar dan Rp 1 miliar yang masing-masing dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat," kata Jaksa Iskandar Marwanto saat membacakan surat dakwaan Hong Arta, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Proyek Program Aspirasi

Jaksa membeberkan, uang sebesar Rp 8 miliar yang diberikan Hong Arta dipergunakan untuk suksesi Amran selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara. Dari Rp 8 miliar tersebut, Hong Arta memberikan Rp 3,5 miliar, sementara Abdul Khoir Rp 4,5 miliar.
Sementara untuk Rp 2,6 miliar disebut jaksa sebagai pemberian 'dana satu pintu' kepada Amran. Uang itu dimaksudkan untuk memuluskan pengurusan paket proyek program aspirasi dari Komisi V DPR. Satu pintu dijelaskan jaksa terkait kebijakan yang harus melalui atau atas sepengetahuan Amran.

"Disepakati terdakwa, Abdul Khoir, Henock Setiawan alias Rino dan Aseng masing-masing mempersiapkan ‘dana satu pintu’ sejumlah Rp 500 juta dan Charles Franz alias Carlos sejumlah Rp 600 juta sehingga terkumpul seluruhnya sejumlah Rp 2,6 miliar," kata Jaksa.

Sedangkan Rp 1 miliar lainnya diberikan Hong Arta kepada Damayanti untuk keperluan bantuan kampanye pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah. Pemberian uang dilakukan dengan cara Hong Arta, Abdul Khoir dan So Kok Seng masing-masing akan memberikan uang sejumlah Rp 330 juta yang akan dibayarkan lebih dahulu dengan menggunakan uang Hong Arta. Menggunakan rekening PT Sharleen Raya, Hong Arta mengirimkan uang Rp 1 miliar ke rekening Erwantoro di Bank Mandiri KCP Jakarta Iskandarsyah pada 26 November 2015. Uang itu kemudian diserahkan Erwantoro ke Damayanti dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat.

"Setelah mengetahui uang dari Terdakwa sudah masuk ke rekening Erwantoro, kemudian Abdul Khoir meminta Erwantoro untuk menukar uang sejumlah Rp 1 miliar tersebut ke dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan meminta kepada Erwantoro untuk menyerahkannya kepada Damayanti Wisnu Putranti," papar jaksa.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Hong Arta didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Doni Monardo: Kematian Dokter Juli-September Tertinggi Selama Pandemi Covid-19

Doni Monardo mengatakan angka kematian dokter pada akhir Juli, Agustus dan September termasuk yang tertinggi selama pandemi Covid-19

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Besok, Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Teluk Kendari

Presiden Joko Widodo dipastikan akan meresmikan Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 kilometer di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (22/10/2020).

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Bupati Solok Selatan Dihukum 4 Tahun Penjara

Muzni Zakaria divonis hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Tim Uji Klinis Sudah Kantongi Sampel Darah dari 832 Relawan

Setiap relawan harus minimal lima kali mendatangi pusat penelitian selama proses uji klinis yang dijadwalkan berakhir Maret 2021 mendatang.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

PSBB Tangerang Raya Kembali Diperpanjang Hingga 19 November 2020

Pemprov Banten kembali memperpanjang pemberlakuan PSBB di wilayah Tangerang Raya hingga 19 November 2020 karena penyebaran Covid-19 masih ada.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Hukuman Aspri Imam Nahrawi

Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Miftahul Ulum.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Gilimanuk Andalan Pariwisata Bali Barat

Destinasi yang dimiliki oleh Gilimanuk terbilang lengkap.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Majelis Hakim Tidak Menerima Eksepsi Pinangki

Hakim memerintahkan agar sidang perkara Pinangki untuk dilanjutkan.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Wisatawan Masuk Yogya Wajib Daftar Jogja Pass

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DI Yogyakarta telah minta tim penegak hukum supaya mempersiapkan pengamanan untuk menyambut libur panjang akhir Oktober.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

BPBD Banten Lakukan Pemetaan Daerah Rawan Banjir dan Longsor

Potensi banjir dan longsor terjadi di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.

NASIONAL | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS