Logo BeritaSatu

Terkait 12 Isu di UU Cipta Kerja, Gubernur Banten Beri Masukan ke Presiden Jokowi

Jumat, 16 Oktober 2020 | 11:08 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu.com - Gubernur Banten Wahidin Halim mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi masukan dan usulan terkait 12 isu kontroversial dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Isu-isu tersebut sebagian besar beredar di media sosial dan sering disuarakan para buruh ketika melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.

Usulan dan masukan terkait 12 isu kontroversial tersebut disampaikan melalui surat Nomor 560/1856-DTKT/2020 tertanggal 13 Oktober 2020.

Keduabelas isu yang dimaksud yakni pertama, terkait isu penghapusan cuti haid, hamil dan melahirkan dalam UU Cipta Kerja. Namun, faktanya, dalam UU Cipta Kerja, tidak dihapus, masih sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pemprov Banten mengusulkan agar dalam pelaksanaan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama harus di bawah pengawasan bidang ketenagakerjaan baik di daerah maupun pusat.

Kedua, isu terkait penghapusan pesangon dalam UU Cipta Kerja. Pemprov Banten mengusulkan agar dalam peraturan pemerintah (PP) diatur secara tegas terkait perusahaan harus membayar pesangon secara penuh. Pembayaran pesangon harus mempertimbangkan masa kerja, dan perusahaan yang tidak membayar pesangon dikenakan sanksi.

Ketiga, isu upah buruh dihitung per jam. Faktanya, dalam UU Cipta Kerja tidak disebutkan upah dihitung per jam. Pada Pasal 88B menyebutkan bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil.

Pemprov Banten mengusulkan agar upah secara nominal tidak turun. Perusahaan memberikan upah menurut satuan waktu dan/atau satuan hasil.

Keempat, isu terkait perusahaan dapat dengan bebas mem-PHK karyawan. Namun, faktanya, dalam UU Cipta Kerja, dari 14 alasan PHK dalam Pasal 154a, tidak terdapat alasan bahwa protes yang dilakukan buruh menjadi alasan PHK.

Pemprov Banten mengusulkan agar kriteria atau alasan melakukan PHK harus tepat dan tidak mengada-ada.

Kelima, terkait isu penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP). Faktanya, dalam UU Cipta Kerja, UMK dan UMP tetap dipertahankan.

Pemprov Banten mengusulkan agar dalam PP dibuat pasal yang mengatur terkait penetapan upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur 60 hari sebelum diberlakukan. Selain itu, penetapan UMK dietapkan oleh bupati/wali kota 40 hari sebelum diberlakukan.

Keenam, isu terkait penghapusan jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya. Faktanya, dalam UU Cipta Kerja, jaminan sosial tetap ada, khususnya pada Pasal 18.

Ketujuh, isu terkait RUU Cipta Kerja disusun secara diam-diam. Kedelapan, isu terkait tenaga kerja asing (TKA) bebas masuk ke Indonesia.

“Kami mengusulkan agar dalam PP diatur mengenai TKA hanya dapat dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Selain itu, dalam hal jabatan tertentu yang akan diduduki TKA, diwajibkan adanya pendampingan dari tenaga kerja dalam negeri dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim, Kamis (15/10/2020).

Selanjutnya, kesembilan, isu terkait penghapusan status karyawan tetap dan diganti menjadi karyawan kontrak.

Pemprov Banten mengusulkan agar dalam PP diatur mengenai kriteria perjanjian kerja waktu tertentu harus memiliki kepastian terkait jenis, jumlah dan waktu paling lama dua tahun. Ketentuan ini diusulkan agar tidak berlaku surut.

Kesepuluh, isu terkait penghapusan libur hari raya pekerja menjadi hanya di tanggal merah dan istirahat ibadah salat Jumat hanya satu jam. Faktanya, tidak ada ketentuan itu dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kesebelas, isu terkait outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Faktanya, kontrak akan diatur dalam PP beserta kompensasinya.

Keduabelas, benarkah buruh dilarang protes, ancamannya PHK? Faktanya, tidak ada larangan dalam UU Cipta Kerja. Pada Pasal 153 diatur mengenai larangan bagi pengusaha untuk melakukan PHK terhadap karyawan.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah produk Pemerintah Pusat dan DPR RI yang tentunya tidak melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

"Sebagai gubernur, saya memahami pro dan kontra terhadap sikap dan aspirasi dari masyarakat Banten umumnya. Perlu dipahami, bahwa gubernur adalah representasi atau perwakilan Pemerintah Pusat. Ada hubungan dua pemerintahan sebagaimana amanat UU Pemerintahan Daerah," ujar Wahidin.

Dikatakan, setelah pihaknya mengakomodir aspirasi masyarakat, pihaknya juga mengusulkan agar ada pertemuan para gubernur dengan Presiden. Pertemuan itu sendiri dilaksanakan pada hari Jumat (9/10/2020) dalam telekonferensi rapat terbatas Presiden dan para gubernur se-Indonesia

"Dari hasil pertemuan dapat menangkap pesan bahwa sebagian besar gubernur belum membahas secara detail tentang isi undang - undang tersebut. Karena itu ketika disodorkan 12 pasal yang menjadi pasal krusial atau pasal yang menjadi isu, Presiden meminta gubernur untuk melakukan pembahasan dan menjelaskan, tidak hanya untuk menangkal hoaks. Gubernur juga diminta untuk memberikan usulan dalam kaitan dengan Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan," ujar Wahidin.

Dijelaskan Gubernur, usai rapat terbatas itu, pihaknya bersama tim Pemprov Banten yakni tim advokasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Biro Hukum berusaha memahami, membahas, dan menelaah perbedaan pendapat dan mendalami pasal-pasal yang dianggap menghilangkan kepentingan buruh dan masyarakat.

"Dari pagi sampai malam saya bersama Disnaker dan Biro Hukum menelaah dan membahas pasal-pasal Omnibus Law UU Cipta Kerja sebelum dikirimkan ke Presiden. Hasil telaahan kami sudah disampaikan kepada Presiden hari Selasa (13/10/2020). Kita berharap, usulan-usalan yang berkaitan dengan perburuhan dan lain-lain menjadi perhatian Presiden," ujarnya.

Wahidin menegaskan, pihaknya berusaha memfasilitasi masyarakat dengan menerima, menampung, dan menyampaikan aspirasi kepada Presiden. Namun ada masyarakat yang akan berniat dan akan melakukan judicial review.

"Isu - isu nasional kita serahkan kepada pihak yang lebih berwenang, yaitu Presiden dan DPR RI. Ayo kita jaga Banten," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bupati Undang Investor, KUPP Tolak Rencana Investasi SPIL

Pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalang-halangi investasi, meski tentu saja perlu disikapi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Survei Indometer: 90,1 Persen Setuju RUU Omnibus Law

Temuan survei Indometer menunjukkan sedikit sekali publik yang mendengar atau mengetahui tentang Omnibus Law.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Kasus Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Cs Segera Disidang

Napoleon diduga menerima imbalan Rp 7 miliar terkait penghapusan red notice di Interpol terhadap buronan kasus cessie Bank Bali Djoko S Tjandra.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

2 Pejabat BTN Diperiksa Kejagung terkait Kasus Gratifikasi Dirut BTN

Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum terkait pemberian atau janji (gratifikasi) kepada Direktur Utama PT BTN (tersangka HM).

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Heru Hidayat Dituntut Seumur Hidup dan Bayar Uang Pengganti Rp 10,7 Triliun

Jaksa meyakini Heru bersama sejumlah pihak lain terbukti bersalah telah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Kawasan Industri Kendal Dilengkapi Bus Trans Jateng

Selain tarif murah, menggunakan BRT lebih praktis.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

TVRI Akan Resmikan Stasiun Penyiaran Papua Barat saat Hari Sumpah Pemuda

Selain di Papua Barat, LPP TVRI juga menambah sejumlah aset berupa penambahan lahan dan peralatan melalui hibah di sejumlah provinsi.

NASIONAL | 16 Oktober 2020

Dukungan Terhadap Bobby-Aulia Semakin Meluas

Dukungan kepada Bobby Nasution - Aulia Rachma disampaikan masyarakat melalui acara deklarasi di Kecamatan Medan Denai, Kamis (15/10/2020).

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Dewas KPK Pastikan Bakal Tolak Fasilitas Mobil Dinas

Dewan Pengawas KPK menilai tunjangan transportasi yang sudah didapat telah cukup sehingga tidak lagi memerlukan fasilitas mobil dinas.

NASIONAL | 15 Oktober 2020

Evangelian Sasingen Berbagi Cerita Keberhasilan Tangani Covid-19

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara berhasil meraih Piagam Penghargaan Pengurangan Risiko Bencana dari BNPB.

NASIONAL | 15 Oktober 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS