Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Survei Indometer: 90,1 Persen Setuju RUU Omnibus Law

Jumat, 16 Oktober 2020 | 09:39 WIB
Oleh : Hotman Siregar / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Belakangan ini wacana publik diramaikan dengan soal pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pro dan kontra menyeruak, di mana aksi-aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Cipta Kerja pecah di berbagai kota hingga berujung bentrokan dan perusakan fasilitas umum.

Temuan survei Indometer menunjukkan sedikit sekali publik yang mendengar atau mengetahui tentang Omnibus Law. Hanya 31,2 persen publik yang tahu, sebagian besar sebanyak 68,8 persen mengaku sama sekali tidak tahu.

Di antara yang mengetahui, hampir semuanya menyatakan setuju dengan Omnibus Law. Sebanyak 90,1 persen publik setuju, hanya 8,6 persen yang terang-terangan menolak, dan sisanya 1,3 persen tidak tahu/tidak menjawab.

“Hanya 30-an persen publik yang mengetahui tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja, di antara yang mengetahui lebih dari 90 persen setuju dengan RUU tersebut,” ungkap Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB dalam press release di Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Menurut Leonard, hal ini sekaligus menjadi catatan kritis bagi pemerintah, di mana rumusan kebijakan yang dinilai sangat strategis kurang dikomunikasikan kepada publik. Simpang siurnya informasi menyebabkan muncul banyak tudingan hoaks terhadap isi Omnibus Law yang beredar.

Seperti diketahui, RUU Cipta Kerja merupakan paket pertama dari rangkaian Omnibus Law yang digagas Presiden Jokowi. Tujuan besarnya adalah untuk menyederhanakan regulasi, di mana perubahan terhadap puluhan UU dilakukan sekaligus, tidak satu per satu.

Leonard menambahkan minimnya sosialisasi bisa jadi karena faktor pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020. Pembahasan cenderung dilakukan tertutup oleh pemerintah dan DPR, hingga tiba-tiba disahkan pada awal Oktober 2020.

“Di antara yang menyatakan setuju, alasan utama adalah bahwa Omnibus Law bisa menciptakan lapangan kerja (75,4 persen), hanya 13,4 persen tidak setuju, dan 11,3 persen tidak tahu/tidak jawab,” papar Leonard.

RUU Omnibus law Cipta Kerja dilatarbelakangi situasi perang dagang Amerika dan Tiongkok, di mana Indonesia dinilai tidak berhasil memetik keuntungan untuk menarik investasi. Ditambah faktor pandemi, di mana banyak terjadi PHK, kebutuhan akan Omnibus Law jadi semakin besar.

Alasan lainnya adalah memudahkan perizinan (72,1 persen/15,7 persen/12,2 persen), memulihkan ekonomi nasional (69,4 persen/19,9 persen/10,7 persen), dan menghidupkan UMKM (65,3 persen/23,1 persen/11,6 persen).

Lalu mendorong investasi (60,5 persen/19,0 persen/20,5 persen), menyederhanakan birokrasi (56,1 persen/15,7 persen/28,2 persen), dan menyelesaikan tumpang-tindih perundang-undangan (52,2 persen/26,4 persen/21,4 persen).

“Di antara sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju, alasan terbesar adalah bahwa Omnibus Law merupakan intervensi asing (75,0 persen), sisanya 18,8 persen tidak setuju, dan 6,3 persen tidak tahu/tidak jawab,” jelas Leonard.

Alasan lainnya memudahkan tenaga kerja Tiongkok masuk (68,8 persen/21,9 persen/9,4 persen), merugikan pekerja (59,4 persen/25,0 persen/15,6 persen), PHK tanpa pesangon (46,9 persen/ 15,6 persen/37,5 persen), dan libur Lebaran ditiadakan (37,5 persen/46,9 persen/15,6 persen).

Naiknya pemberitaan seputar Omnibus Law selama sepekan belakangan bisa jadi meningkatkan pengetahuan publik. “Pemerintah harus bisa menjelaskan secara transparan substansi Omnibus Law dan mengapa RUU itu sangat dibutuhkan Indonesia,” pungkas Leonard.

Survei Indometer dilakukan pada 25 September-5 Oktober 2020 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden dari seluruh provinsi yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error sebesar 2,98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR


BERITA LAINNYA

Peserta Seleksi P3K Keluhkan Materi Sulit, Nadiem: Soal Disusun Guru

Mendikbudristek menyatakan, materi seleksi seleksi P3K Guru tahap I yang dikeluhkan sulit oleh peserta sebetulnya disusun oleh para guru

NASIONAL | 23 September 2021

Korban Mafia Tanah Kecewa Saat Salah Cegat Rombongan Presiden Jokowi

Unjuk rasa dan rencana mencegat rombongan Presiden Jokowi itu dilakukan Guru Besar IPB karena ingin ada kepastian terhadap kasus perampasan tanah miliknya.

NASIONAL | 23 September 2021

Satgas Harap PON Papua Tak Jadi Sumber Penularan Covid-19

Satgas berharap PON XX Papua tidak menjadi sumber penularan Covid-19, salah satunya adalah dengan memitigasi risiko penularan Covid-19

NASIONAL | 23 September 2021

Polisi Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Napoleon Aniaya Muhammad Kace

Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang kasus penganiayaan itu.

NASIONAL | 23 September 2021

Effendi Simbolon Nilai Labelisasi Teroris yang Dilakukan Mahfud MD Keliru

Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon menilai labelisasi teroris gerakan referendum Papua yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD hal yang keliru.

NASIONAL | 23 September 2021

Kemendikbudristek-DPR Bersepakat Tunda Pengumuman Hasil Seleksi P3K Guru

Kemendikbudristek dan Komisi X bersepakat menunda pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru tahap I

NASIONAL | 23 September 2021

Gubernur Kaltim Sambut Baik Pembangunan Tangki Timbun dan Terminal BBM

Pembangunan tangki timbun dan terminal BBM di wilayah Tanjung Sembilang dalam memperkuat ketahanan energi nasional di Kaltim.

NASIONAL | 23 September 2021

Kepada Jokowi, Pelajar di Cilacap Minta Keluarganya Juga Divaksin

Selain meninjau, Presiden Jokowi turut menyapa para peserta vaksinasi di sejumlah lokasi di seluruh Indonesia melalui konferensi video.

NASIONAL | 23 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kace, Propam Telusuri Dugaan Kelalaian Penjaga Tahanan

Propam Polri sedang menelusuri dugaan kelalaian petugas penjaga tahanan terkait kasus dugaan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace.

NASIONAL | 23 September 2021

Pemerintah Siapkan Peta Jalan Jadi Pusat Peradaban Maritim Dunia

Pada 2025, periode rencana jangka panjang pembangunan nasional yang pertama akan berakhir.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Tukul Arwana


# Hari Libur Nasional 2022


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman



TERKINI
Antisipasi Penganiayaan Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Antisipasi Penganiayaan Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

MEGAPOLITAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings