Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Skandal Djoko Tjandra, KPK Olah Berbagai Informasi

Kamis, 24 September 2020 | 22:15 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus memantau perkembangan penanganan skandal terpidana perkara cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Bahkan, tim supervisi KPK saat ini sedang intens mengolah berbagai informasi yang diterima baik yang disampaikan masyarakat maupun hasil koordinasi dan supervisi dengan Kejagung dan Polri.

"Informasi-informasi ini memang sedang intens kami olah," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Diketahui, pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan untuk menerbitkan surat perintah supervisi skandal Djoko Tjandra. Atas surat perintah tersebut, KPK pun telah mengundang Kejaksaan dan Polri untuk gelar perkara secara terpisah.

Meski demikian, hingga saat ini, KPK belum memutuskan untuk mengambil alih perkara tersebut atau membuka penyelidikan baru yang terpisah dari perkara yang ditangani Polri dan Kejagung.

Karyoto menyatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahap pengumpulan informasi.

"Saya perlu sampaikan bahwa kami belum tahap lidik, kami baru batas pengumpulan informasi-informasi," katanya.

Karyoto enggan membeberkan lebih jauh informasi yang telah diterima dan sedang diolah pihaknya. Namun, Karyoto mengakui, salah satu informasi yang sedang didalami pihaknya mengenai adanya dugaan digunakannya Hotel Mulia milik Djoko Tjandra sebagai jaminan pembayaran biaya pengurusan fatwa MA sebesar US$ 10 juta sesuai proposal action plan yang disodorkan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan mantan politikus Nasdem Andi Irfan Jaya.

"Sebenarnya bukan tukar guling, tapi kita sudah terima informasi itu, akan kita dalami," katanya.

Selain mengenai informasi-informasi yang beredar, KPK juga sedang membahas secara intens mengenai langkah selanjutnya. Hal ini lantaran perkara Pinangki telah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurutnya, selama ini KPK belum pernah mengambil alih penanganan suatu perkara yang telah bergulir di pengadilan.

Yang pasti, kata Karyoto, pihaknya akan terus memantau perkembangan skandal Djoko Tjandra.

"Andai kata tersangka ini pasalnya lain kemudian ada tindak pidana lain mungkin bisa diulangi. Bisa penyelidikan awal dengan suatu gambaran tindak pidana yang belum terjadi. Tapi ya kita liat saja nanti sama-sama ke depan, bagaimana persidangan Pinangki ini bisa berjalan dengan fair dan tentunya kalau sidang terbuka secara umum, masyarakat akan tahu apa saja yang disidangkan dan kesaksian-kesaksian siapa saja yang dipanggil. Nanti bisa lewat langsung atau daring. Jadi kalau dalam proses sidang ini hal yang baru kalau andai kata terjadi," katanya.

Selain gelar perkara, KPK diketahui menerima berbagai informasi dari masyarakat mengenai skandal Djoko Tjandra. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, misalnya, telah menyampaikan dokumen setebal sekitar 200 halaman kepada KPK.

Dokumen itu memuat sejumlah inisial nama dan istilah yang diduga terlibat dalam skandal Djoko Tjandra.

Boyamin pun telah menjelaskan kepada KPK mengenai keterlibatan sejumlah inisial dan istilah, termasuk 'bapakku' dan 'bapakmu' serta sosok 'King Maker'. Istilah bapakku dan bapakmu diduga dipergunakan Jaksa Pinangki dan pengacara Anita Kolopaking untuk mengurus permintaan fatwa ke MA.

Sementara sosok King Maker disebut merupakan pihak yang membuat Pinangki bersama teman dekatnya bernama Rahmat menemui Djoko Tjandra di Malaysia. Tak hanya itu, Boyamin menyebut King Maker merupakan pihak yang mengetahui proses pengurusan agar Djoko Tjandra terbebas dari eksekusi. Boyamin pun mengungkap sebagian percakapan Pinangki dan Anita yang menyinggung ketiga istilah tersebut.

Salah satu percakapan yang diungkapkan Boyamin adalah sebagai berikut :

Pinangki : "Bapak saya berangkat ke puncak tadi siang ini jam 12"

Anita Kolopaking : "Pantesan bapak jadi tidak bisa hadir"

Pinangki : "Bukan itu juga bu"

Pinangki : "Karena King Maker belum clear juga"

Dengan dokumen yang telah disampaikannya tersebut, kata Boyamin, semestinya dapat digunakan oleh KPK untuk melakukan supervisi dalam gelar perkara bersama-sama Bareskrim dan Kejagung pada pekan ini.

Boyamin meminta KPK mengambil alih penanganan skandal Djoko Tjandra atau melakukan penyelidikan baru untuk menjerat pihak lain yang terlibat.

"Kami tetap meminta KPK untuk melakukan penyelidikan baru atas bahan materi 'bapakku dan bapakmu' dan 'Kingmaker' dikarenakan telah terstruktur, sistemik dan masif atas perkara rencana pembebasan JST," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mengenang Ki Ageng Gribig Leluhur Airlangga Hartarto, Penasihat Sultan Agung dan Pejuang Islam

Ki Ageng Gribig atau yang bernama asli Wasibagno Timur adalah ulama besar yang menyebarkan Islam di Desa Krajan, Jatinom, Klaten, dan sekitarnya.

NASIONAL | 24 September 2021

Passing Grade P3K Ketinggian, P2G Minta Pemerintah Pertimbangkan Afirmasi untuk Guru

Seleksi kompetensi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru akan segera digelar

NASIONAL | 7 September 2021

Presiden Nyeker dan Naik Sampan di Cilacap, Begini Penampakannya

Presiden Jokowi nyeker alias berjalan tanpa alas kaki saat melepasliarkan tukik ke laut, di Pantai Pantai Kemiren, Cilacap, Jateng, Kamis (23/9/2021).

NASIONAL | 23 September 2021

MRPTNI: PTM Terbatas untuk Cegah Learning Loss

Jamal Wiwoo mengatakan, menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas adalah untuk mencegah learning loss

NASIONAL | 23 September 2021

Angkat Produk Papua, Sandiaga Uno Disebut Pemimpin Masa Depan

Mama Marice yang merupakan penjual es krim sagu tersebut menyambut kedatangan Menparekraf Sandiaga.

NASIONAL | 23 September 2021

Polres Yahukimo Periksa ASN Diduga Pemasok Senjata KKB

Barang bukti yang diamankan di antaranya 26 butir amunisi 5,6 5TJ, 8 Butir amunisi 38 SPC, satu magazine M-16, satu pasang pakaian loreng KNPB,

NASIONAL | 23 September 2021

Presiden Jokowi Tanam Mangrove untuk Pemulihan Lingkungan dan Mitigasi Iklim

Keberadaan ekosistem mangrove yang baik di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

KPK Buka Kemungkinan Jerat Bupati Banjarnegara dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka kemungkinan untuk menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang ditemukan bukti yang cukup.

NASIONAL | 23 September 2021

Ketua MPR Imbau Penyelenggara Negara Penuhi Kewajiban Sampaikan LHKPN

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau disapa Bamsoet mengimbau para penyelenggara negara berkomitmen memenuhi kewajiban untuk menyampaikan LHKPN.

NASIONAL | 23 September 2021

Surpres Calon Panglima TNI Diprediksi Dikirim Usai PON Papua

Tubagus Hasanuddin memprediksi surat presiden (surpres) calon panglima TNI akan dikirim usai PON Papua.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings