Pemprov Banten Diminta Batalkan Proyek Sport Center Rp 430 Miliar
INDEX

BISNIS-27 532.645 (8.39)   |   COMPOSITE 6373.41 (16.42)   |   DBX 1200.38 (7.1)   |   I-GRADE 185.572 (0.47)   |   IDX30 530.591 (5.91)   |   IDX80 143.3 (0.91)   |   IDXBUMN20 436.746 (-1.39)   |   IDXESGL 146.832 (2.43)   |   IDXG30 145.313 (0.68)   |   IDXHIDIV20 465.476 (6.27)   |   IDXQ30 150.721 (1.92)   |   IDXSMC-COM 298.62 (-4.71)   |   IDXSMC-LIQ 374.87 (-7.37)   |   IDXV30 150.9 (-1.9)   |   INFOBANK15 1063.78 (12.11)   |   Investor33 452.728 (7.92)   |   ISSI 189.451 (-0.24)   |   JII 667.742 (1.11)   |   JII70 234.615 (-0.52)   |   KOMPAS100 1279.35 (7.74)   |   LQ45 988.752 (9.51)   |   MBX 1764.22 (3.66)   |   MNC36 335.71 (4.95)   |   PEFINDO25 340.233 (-1.68)   |   SMInfra18 325.434 (3.65)   |   SRI-KEHATI 386.573 (6.93)   |  

Pemprov Banten Diminta Batalkan Proyek Sport Center Rp 430 Miliar

Kamis, 24 September 2020 | 12:23 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu.com - Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk membatalkan proyek pembangunan sport center (pusat kegiatan olagraga) senilai Rp430 miliar.

Alasannya, biaya proyek tersebut diambil dari dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah dari Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (SMI).

Untuk diketahui, Pemprov Banten telah mengajukan pinjaman ke PT SMI sebesar Rp 4,9 triliun. Pinjaman ini dalam rangka program PEN di daerah pasca pandemi Covid-19 melanda Banten. Pada tahap I ini, Rp 851,7 miliar digelontorkan oleh PT SMI ke Pemprov Banten dan akan direalisasikan 2020 ini. Pinjaman ini pun sudah disetujui oleh DPRD Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim telah menandatangani kesepakatan pinjaman daerah Pemprov Banten dengan PT SMI senilai Rp 851,7 miliar. Dana pinjaman PEN ini dibagikan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten untuk membiayai sejumlah kegiatan yang sebagian besarnya adalah kegiatan proyek fisik (infrastruktur) yang tidak berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi masyarakat.

Salah satunya adalah proyek pembangunan sport center yang ditangani oleh OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten senilai Rp 430 miliar.

“Proyek sport center itu adalah proyek mubazir. Urgensinya untuk kepentingan masyarakat saat ini apa? Apa dampak langsungnya terhadap pemulihan eknomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini? Karena itu, kami dari ALIPP mendesak Pemprov Banten untuk membatalkan proyek sport center tersebut. Dana pinjaman PEN daerah tersebut sebaiknya digunakan untuk program-program yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat baik itu berupa bantuan sosial (bansos) maupun pemberdayaan UKM dan UMKM di Banten,” tegas Direktur Eksekutif ALIPP Uday Suhada, kepada Beritasatu.com, Rabu (23/9/2020).

Uday mengatakan, proyek sport center itu akan menjadi proyek mubazir dan tidak bermanfaat bagi masyarakat karena setelah dibangun akan membutuhkan dana besar untuk perawatan setiap tahun. Apalagi, proyek sport center tersebut menggunakan sistem multi years dengan menelan dana cukup besar.

“Kalau proyek sport center itu jadi dibangun, akan menyedot dana cukup besar. Setelah dibangun, targetnya pasti disewa orang sehingga bisa membantu biaya perawatan. Kalau tidak ada yang menyewa, artinya dana APBD lagi yang disedot untuk biaya perawatan. Pada akhirnya akan menjadi proyek mubazir kalau tidak laku karena tidak pernah disewa oleh orang. Sebaiknya dana yang ada digunakan untuk membantu ekonomi masyarakat,” ujar Uday.

Lebih lanjut Uday menegaskan, proyek sport center itu sudah bermasalah sejak awal terkait pengadaan lahan. Permasalan lahan tersebut sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

“Proyek bermasalah itu kenapa dipaksakan untuk direalisasikan. Ada apa di balik proyek sport center itu sehingga Pemprov Banten ngotot untuk merealisasikannya. Kendati proyek itu dibiaya oleh dana APBD Banten (bukan dana pinjaman PEN), kami dari ALIPP tetap menolaknya, karena tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Banten,” tegas Uday.

Demo Mahasiswa

Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat), melakukan aksi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (23/9/2020).

Para mahasiswa mengkritisi pinjaman Pemprov Banten ke PT SMI, untuk program PEN daerah di Provinsi Banten.

Dalam rangkaian aksinya, para mahasiswa menggotong keranda mayat sebagai simbol matinya perhatian Pemprov Banten terhadap rakyat yang kesusahan di tengah pandemi.

Para mahasiswa menilai, dari tiga aspek yang diprioritaskan PEN, Pemprov Banten hanya fokus pada pembangunan insfratuktur untuk sport center. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp430 miliar. Artinya, anggaran yang dialokasikan itu 50,52 persen dari dana pinjam PEN Rp851,7 miliar.

Koordinator aksi, Fikri mengatakan, penyebaran Covid-19 terus menghantui kehidupan masyarakat Banten. Ironisnya, Gubernur Banten Wahidin Halim malah sibuk mencari dana untuk proyek-proyek yang tertunda karena refocusing.

Hal itu terlihat dari kebijakan Pemprov Banten yang memprioritaskan APBD Perubahan untuk pembangunan sport center. Dalih akan menyerap 7.500 tenaga kerja terus dinarasikan untuk menutupi kepentingannya. Padahal, kebijakan itu dianggap tidak menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

"Inilah menjadi bukti, bahwa prioritas WH-Andika bukan kesehatan rakyat di tengah pandemi, melainkan bagaimana caranya mendatangkan keuntungan lebih banyak," kata Fikri, saat berorasi di KP3B, Rabu (23/9/2020).

Fikri menilai, kinerja kepemimpinan Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) semakin amburadul dalam membangun Banten. DPRD Banten yang diharapkan menjadi instansi kritis terhadap program gubernur, malah menjadi instansi yang tidak mempunyai fungsi pengawasan.

Fikri menjelaskan, total pinjaman Pemprov Banten kepada PT SMI adalah Rp4,9 triliun. Kemudian, sekitar Rp851,7 miliar masuk di APBD Perubahan 2020 dan sisanya Rp4,1 triliun masuk dalam APBD murni tahun 2021.

Pembayaran hutang ini, kata dia, akan dibebankan kepada rakyat selama 10 tahun mendatang. Kebijakan yang dilakukan Pemprov, jelas telah telah jauh dari kepentingan untuk rakyat.

"Ini menjadi hal yang menyakitkan untuk hati rakyat. Jika, kita rinci dana pinjaman sebesar Rp 851,7 miliar masuk untuk pembiayaan sport center yang menyedot dana sebesar Rp 430 miliar atau sekitar 50,52 persen. Artinya setengahnya dialokasikan kepada pembangunan sport center. Jelas ini sudah jauh dari kepentingan rakyat kawan-kawan," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi: Kementerian Jangan Buat Program Sendiri-sendiri

Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran kementerian tidak membuat program peningkatan ekonomi desa secara sendiri-sendiri.

NASIONAL | 24 September 2020

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Akibatkan Ruralisasi

Penduduk kota banyak yang kehilangan mata pencarian, sehingga mereka kembali ke kampung halamannya.

NASIONAL | 24 September 2020

80 Pedagang Pasar Melati Medan Hari Ini Jalani Rapid Test Covid-19

Helena mengatakan, dari 120 orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut, sebanyak 5 orang di antaranya dinyatakan reaktif.

NASIONAL | 24 September 2020

Sosialisasi Proper 2020, Dirjen KLHK: Fokus Penilaian pada Adaptasi Tanggap Bencana

Peringkat Proper dibagi menjadi 5 yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam. Peringkat tertinggi adalah Emas dan peringkat terburuk adalah Hitam.

NASIONAL | 24 September 2020

Siloam Hospitals Mataram Melengkapi Pelayanan dengan Mandiri Inhealth

Gerai asuransi khusus Mandiri Inhealth hadir di Siloam Hospitals Mataram.

NASIONAL | 24 September 2020

Cegah Alih Fungsi Lahan, Pemkot Semarang Lindungi 2.500 Hektare Sawah

"Sawah lestari itu ada 2.500 hektare, sudah kita tetapkan, tidak bisa diutak-atik lagi," tegas Ita.

NASIONAL | 24 September 2020

Pasangan Intan dan Toa't Ditetapkan Jadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang

“Keduanya telah memenuhi syarat semuanya tanpa perbaikan apa pun," kata Ketua KPU Pandeglang Ahmad Sujai.

NASIONAL | 24 September 2020

Cegah Penyebaran Covid-19, Pembayaran Nontunai Meningkat 800%

Pandemi yang terjadi telah mempercepat perubahan pola transaksi dari yang semula menggunakan uang tunai kemudian beralih menjadi menggunakan uang elektronik.

NASIONAL | 24 September 2020

Pegawai Terpapar Covid-19, Kantor Samsat Kota Jambi Ditutup

Menurut Johansyah, ASN kantor Samsat Kota Jambi masuk dalam daftar sembilan pasien baru positif Covid-19 di Provinsi Jambi yang diumumkan Rabu (23/9/2020).

NASIONAL | 24 September 2020

MoU 1974 Bukan Hukum Internasional untuk Miliki Pulau Pasir

Para nelayan tradisional Indonesia ditangkap, perahu mereka dibakar

NASIONAL | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS