Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bawaslu Jateng Tunggu Regulasi Pelanggaran Protokol Kesehatan pada Pilkada

Rabu, 23 September 2020 | 15:15 WIB
Oleh : Stefy Thenu / CAR

Semarang, Beritasatu.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) masih menunggu regulasi terkait penindakan atau sanksi tegas kepada pasangan calon (paslon) yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sebab KPU Jateng belum menerima regulasi dari KPU pusat.

“Kami masih menunggu regulasi dari pusat. Untuk sanksi pencoretan atau diskualifikasi bagi pelanggar protokol kesehatan, hingga kini belum ada regulasinya,” ujar Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jateng Rofiudin kepada Beritasatu.com, Rabu (23/9/2020).

Menurut Rofiudin, karena belum ada regulasinya, paslon diminta mampu mematuhi dan mengendalikan para pendukungnya agar mematuhi protokol kesehatan. “Kami di daerah masih menunggu keputusan/kebijakan dari pusat, atas tindaklanjut RDP Komisi II DPR,” tegas Rofiudin.

Diketahui, KPU pusat memang telah menyiapkan sejumlah jenis sanksi bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Berbagai sanksi itu akan dimuat dalam revisi Peraturan KPU (PKPU) 10/2020 terkait pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19. Revisi tersebut akan segera disahkan.

“Kami telah rumuskan berbagai sanksi yang oleh undang-undang dimungkinkan,” kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam diskusi bertema “Pilkada Pandemi di Antara Kerumunan Massa”, Rabu (23/9/2020).

Raka menjelaskan sanksi-sanksi yang disiapkan semuanya bersifat administratif. Misalnya memberi peringatan tertulis kepada paslon yang melanggar protokol kesehatan. Kemudian menghentikan atau membubarkan kegiatan yang memang dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Sanksi terberat yakni pengurangan jatah kampanye atau tidak diberikan waktu kampanye untuk jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

“Kami tidak memberikan sanksi diskualifikasi karena dalam undang-undang tidak diatur seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan sanksi administrasi,” ujar Raka.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisi VIII DPR Doakan Menteri Agama Pulih dari Covid-19

Komisi VIII DPR mendoakan agar Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi segera pulih dari Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020

PWI Kecam Aksi Doxing Terhadap Jurnalis

Ketua PWI menyayangkan aksi para buzzer dan influencer yang menyerang media arus utama (mainstream).

NASIONAL | 23 September 2020

Akhirnya, Hadi Pranoto Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Hadi Pranoto memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan lanjutan pada Rabu (23/9/2020) siang setelah dalam dua pemanggilan sebelumnya tidak hadir.

NASIONAL | 23 September 2020

Malam Ini, Jasa Marga Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Tol Cipularang

Lalu lintas pengguna jalan dialihkan menggunakan Lajur Detour, Rabu (23/9/2020) malam.

NASIONAL | 23 September 2020

Skandal Djoko Tjandra, Pinangki Hadapi 3 Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki Sirna Malasari dengan tiga dakwaan

NASIONAL | 23 September 2020

KPK Setor Uang Rp 850 Juta ke Negara dari Denda Tiga Koruptor

KPK menyetorkan uang dari denda perkara korupsi dengan nilai total Rp 850 juta ke kas negara. Uang itu merupakan uang denda dari tiga terpidana kasus korupsi.

NASIONAL | 23 September 2020

Penerbit M&C! dan Franka Soeria Luncurkan Buku Random Thoughts of Franka: A Guide to Find Yourself

Penerbit M&C! bersama Franka Soeria meluncurkan buku "Random Thoughts of Franka: A Guide to Find Yourself" secara virtual melalui live Zoom.

NASIONAL | 23 September 2020

Penyuap Kalapas Sukamiskin Dihukum 1,5 Tahun Penjara

Radian Azhar dihukum 1,5 tahun pidana penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan karena menyuap Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

NASIONAL | 23 September 2020

Khofifah Dukung Program Pendidikan Vokasi Kadin Jatim

Menurut Khofifah, Pemprov Jatim membutuhkan kiprah publik dalam menumbuhkan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020

Eks Dirkeu Jiwasraya Dituntut Seumur Hidup

Hary Prasetyo diyakini telah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara.

NASIONAL | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS