Logo BeritaSatu

Skandal Djoko Tjandra, Pinangki Hadapi 3 Dakwaan

Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu - Jaksa Penuntut Umum mendakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung dengan tiga dakwaan, yakni telah menerima suap dari terpidana perkara cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang serta melakukan pemufakatan jahat.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020) disebutkan, Pinangki didakwa telah menerima suap sebesar US$ 500 ribu dari US$ 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Soegiarto Tjandra selaku terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali.

Uang itu diterima Pinangki untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana. Dalam mengurus fatwa tersebut Pinangki tiga kali menemui Joko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia pada 12 November, 19 November dan 25 November 2019 lalu.

Untuk melancarkan rencana tersebut, pada pertemuan 19 November 2019, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat kepada Kejagung untuk mempertanyakan status hukum Djoko Tjandra.

Action Plan

Menanggapi hal ini, Pinangki menyanggupi dan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pertemuan itu pun membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan Djoko Tjandra untuk mengurus permintaan fatwa MA.

Pada saat itu, Pinangki secara lisan menyampaikan akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar US$ 100 juta.

"Namun, pada saat itu Djoko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan US$ 10 juta yang akan dimasukkan ke dalam action plan," kata Jaksa.

Action plan tersebut kemudian dibahas Pinangki, Djoko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya dalam pertemuan di kantor Djoko Tjandra di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25 November 2019.

Andi Irfan Jaya disebut sebagai orang swasta yang akan bertransaksi dengan Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa lantaran Djoko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Anita Kolopaking.

"Pada pertemuan tersebut, terdakwa (Pinangki Sirna Malasari), Djoko Soegiarto Tjandra, dan Andi Irfan Jaya membahas mengenai rencana/ planning berupa action plan untuk mengurus kepulangan Djoko Tjandra dengan menggunakan sarana fatwa MA melalui Kejaksaan Agung," katanya.

Dalam action plan yang dibahas tersebut, muncul nama Jaksa Agung Burhanuddin dan mantan Ketua MA Hatta Ali. Namun, dalam surat dakwaan Jaksa, tidak disebutkan jabatan rinci Burhanuddin dan Hatta Ali. Burhanudin hanya disebutkan sebagai pejabat di Kejaksaan Agung, sementara Hatta Ali disebutkan sebagai pejabat di Mahkamah Agung.

Jaksa membeberkan, 10 action plan untuk mengurus fatwa agar Djoko Tjandra tak dieksekusi. Action plan poin pertama adalah penandatangan Akta Kuasa Jual sebagai jaminan bila 'security deposit' yang dijanjikan Djoko Tjandra tidak terealisasi dan akan dilaksanakan pada 13- 23 Febuari 2020. Penanggung jawab di poin pertama adalah Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya.

Kemudian di poin kedua, pengiriman surat dari pengacara kepada pejabat Kejagung, Burhanuddin (BR) yakni surat permohonan fatwa MA dari pengacara kepada Kejagung untuk diteruskan kepada MA yang akan dilaksanakan pada 24-25 Februari 2020.
Poin rencana aksi ketiga adalah pejabat Kejagung Burhanuddin mengirimkan surat permohonan fatwa MA kepada pejabat MA Hatta Ali (HA).

Pelaksanaan aksi itu dilakukan pada 26 Februari - 1 Maret 2020 dengan penanggung jawab Andi Irfan Jaya dan Pinangki. Diketahui, pada Maret 2020, Hatta Ali masih menjabat sebagai Ketua MA.

Kemudian di poin aksi ke-4 disebutkan pembayaran 25 persen fee sebesar US$ 250 ribu dari total US$ 1 juta yang telah dibayar uang mukanya sebesar US$500.000 dengan penanggung jawab Djoko Tjandra yang akan dilaksanakan pada 1-5 Maret 2020. Kemudian, rencana aksi ke-5, yakni pembayaran konsultan fee media kepada Andi Irfan Jaya sebesar US$ 500.000 untuk mengondisikan media dengan penanggung jawab Djoko Tjandra yang akan dilaksanakan pada 1-5 Maret 2020.
Pada poin aksi ke-6 disebutkan, pejabat MA Hatta Ali menjawab surat pejabat Kejagung Burhanuddin. Penanggung jawabnya adalah Hatta Ali atau DK atau AK yang akan dilaksanakan pada 6-16 Maret 2020.

Pada poin ke-7 pejabat Kejagung Burhanuddin menerbitkan instruksi terkait surat Hatta Ali yaitu menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan fatwa MA. Penanggung jawaab adalah IF (belum diketahui)/P (Pinangki) yang akan dilaksanakan pada 16-26 Maret 2020.

Selanjutnya poin aksi ke-8 adalah 'security deposit' cair yaitu sebesar US$ 10.000. Artinya, Djoko Tjandra bakal membayar uang tersebut apabila action plan ke-2 , ke-3, ke-6 dan ke-7 berhasil dilaksanakan. Penanggung jawabnya adalah Djoko Tjandra. Aksi ini akan dilaksanakan pada 26 Maret - 5 April 2020.

Selanjutnya poin aksi ke-9, Djoko Tjandra disebutkan kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 tahun. Penanggung jawab poin aksi ke-9 ini adalah Pinangki/Andi Irfan Jaya/Djoko Tjandra yang dilaksanakan pada April-Mei 2020.

Kemudian, pada poin aksi ke-10, yakni pembayaran fee 25 persen atau US$ 250.000 sebagai pelunasan atas kekurangan pemberian fee kepada Pinangki bila Djoko Tjandra kembali ke Indonesia seperti "action" ke-9. Penanggung jawab adalah Djoko Tjandra yang akan dilaksanakan pada Mei-Juni 2020.

Namun, kata JPU, kesepakatan action plan tersebut tidak terlaksana satu pun. Padahal Djoko Tjandra telah memberikan uang muka sebesar US$ 500.000 sehingga Djoko Tjandra pada Desember 2019 membatalkan rencana aksi dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dengan tulisan tangan 'NO' kecuali action plan poin ke-7 dengan tulisan tangan 'bayar nomor 4,5' dan action ke-9 dengan tulisan 'bayar 10 M' yaitu bonus kepada terdakwa bila Djoko kembali ke Indonesia.

"Rangkaian perbuatan terdakwa yang bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Soegiarto Tjandra untuk memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar US$ 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dengan mengingat kekuasaan atau wewenang pejabat di MA dalam memberikan fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan fatwa dari pejabat di Kejaksaan Agung," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Roy Suryo Segera Disidang, Pengacara: Kami Tak Diberi Berkas Lengkap

Roy Suryo, mantan Menpora, segera menjalani sidang pertamanya, terkait kasus stupa Borobudur mirip Jokowi. 

NEWS | 7 Oktober 2022

Alibi Surat Polisi Minta Pertandingan Mundur, Pengamat Nilai Prematur

Tragedi Kanjuruhan, Pengamat ISESS Khairul Fahmi menilai prematur alibi permintaan surat mundur waktu pertandingan Arema dengan Persebaya dari malam ke sore.

NEWS | 7 Oktober 2022

Menko PMK Minta Kementerian PUPR Perbaiki MTsN 19 Jakarta

Menko PMK, Muhadjir Effendy meminta Kementerian PUPR memperbaiki tembok MtsN 19 Jakarta yang roboh dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia. 

NEWS | 7 Oktober 2022

Anies Beri Sinyal Bakal Duet dengan AHY di Pilpres 2024

Anies Baswedan memberikan sinyal maju menjadi capres dan bakal berduet dengan  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

NEWS | 7 Oktober 2022

Tembok Sekolah Roboh, 490 Siswa MTsN 19 Diliburkan

Usai peristiwa tembok sekolah yang roboh dan menewaskan 3 siswa, sebanyak 490 siswa MTsN 19 Jakarta diliburkan sementara.

NEWS | 7 Oktober 2022

Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Dirut LIB Belum Ditahan

Enam tersangka tragedi Kanjuruhan pascakericuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, belum ditahan, termasuk Dirut Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita.

NEWS | 7 Oktober 2022

Kapolda Metro Jaya Gelar Doa Bersama untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran menyempatkan menggelar doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan saat menggelar laga persahabatan.

NEWS | 7 Oktober 2022

Ini Kronologi Tembok MTsN 19 Jakarta Roboh dan Menimpa 3 Siswa hingga Tewas

Saksi mata mengisahkan kronologi tembok MTsN 19 Jakarta roboh. Saksi mata mengatakan kejadian banjir begitu cepat.

NEWS | 7 Oktober 2022

Imbas Tembok MTsN 19 Jakarta Roboh, Pembelajaran Berlangsung Jarak Jauh

Proses belajar mengajar MTsN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan diberlakukan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) setelah tembok MTsN 19 roboh.

NEWS | 7 Oktober 2022

MTsN 19 Jakarta Masih Dipasangi Garis Polisi

Garis Polisi masih terpasang di MtsN 19 Jakarta usai tembok sekolah roboh dan mengakibatkan tiga siswa meninggal dunia. 

NEWS | 7 Oktober 2022


TAG POPULER

# Jokowi Tak Salami Kapolri


# Banjir Jakarta


# MTsN 19 Jakarta


# Tersangka Tragedi Kanjuruhan


# Mamat Alkatiri


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
<em>Holding</em> Tambang MIND ID Gelar Kompetisi Karya Jurnalistik

Holding Tambang MIND ID Gelar Kompetisi Karya Jurnalistik

EKONOMI | 10 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings