Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Skandal Djoko Tjandra, Pinangki Hadapi 3 Dakwaan

Rabu, 23 September 2020 | 16:06 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu - Jaksa Penuntut Umum mendakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung dengan tiga dakwaan, yakni telah menerima suap dari terpidana perkara cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang serta melakukan pemufakatan jahat.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020) disebutkan, Pinangki didakwa telah menerima suap sebesar US$ 500 ribu dari US$ 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Soegiarto Tjandra selaku terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali.

Uang itu diterima Pinangki untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana. Dalam mengurus fatwa tersebut Pinangki tiga kali menemui Joko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia pada 12 November, 19 November dan 25 November 2019 lalu.

Untuk melancarkan rencana tersebut, pada pertemuan 19 November 2019, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat kepada Kejagung untuk mempertanyakan status hukum Djoko Tjandra.

Action Plan

Menanggapi hal ini, Pinangki menyanggupi dan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pertemuan itu pun membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan Djoko Tjandra untuk mengurus permintaan fatwa MA.

Pada saat itu, Pinangki secara lisan menyampaikan akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar US$ 100 juta.

"Namun, pada saat itu Djoko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan US$ 10 juta yang akan dimasukkan ke dalam action plan," kata Jaksa.

Action plan tersebut kemudian dibahas Pinangki, Djoko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya dalam pertemuan di kantor Djoko Tjandra di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25 November 2019.

Andi Irfan Jaya disebut sebagai orang swasta yang akan bertransaksi dengan Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa lantaran Djoko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Anita Kolopaking.

"Pada pertemuan tersebut, terdakwa (Pinangki Sirna Malasari), Djoko Soegiarto Tjandra, dan Andi Irfan Jaya membahas mengenai rencana/ planning berupa action plan untuk mengurus kepulangan Djoko Tjandra dengan menggunakan sarana fatwa MA melalui Kejaksaan Agung," katanya.

Dalam action plan yang dibahas tersebut, muncul nama Jaksa Agung Burhanuddin dan mantan Ketua MA Hatta Ali. Namun, dalam surat dakwaan Jaksa, tidak disebutkan jabatan rinci Burhanuddin dan Hatta Ali. Burhanudin hanya disebutkan sebagai pejabat di Kejaksaan Agung, sementara Hatta Ali disebutkan sebagai pejabat di Mahkamah Agung.

Jaksa membeberkan, 10 action plan untuk mengurus fatwa agar Djoko Tjandra tak dieksekusi. Action plan poin pertama adalah penandatangan Akta Kuasa Jual sebagai jaminan bila 'security deposit' yang dijanjikan Djoko Tjandra tidak terealisasi dan akan dilaksanakan pada 13- 23 Febuari 2020. Penanggung jawab di poin pertama adalah Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya.

Kemudian di poin kedua, pengiriman surat dari pengacara kepada pejabat Kejagung, Burhanuddin (BR) yakni surat permohonan fatwa MA dari pengacara kepada Kejagung untuk diteruskan kepada MA yang akan dilaksanakan pada 24-25 Februari 2020.
Poin rencana aksi ketiga adalah pejabat Kejagung Burhanuddin mengirimkan surat permohonan fatwa MA kepada pejabat MA Hatta Ali (HA).

Pelaksanaan aksi itu dilakukan pada 26 Februari - 1 Maret 2020 dengan penanggung jawab Andi Irfan Jaya dan Pinangki. Diketahui, pada Maret 2020, Hatta Ali masih menjabat sebagai Ketua MA.

Kemudian di poin aksi ke-4 disebutkan pembayaran 25 persen fee sebesar US$ 250 ribu dari total US$ 1 juta yang telah dibayar uang mukanya sebesar US$500.000 dengan penanggung jawab Djoko Tjandra yang akan dilaksanakan pada 1-5 Maret 2020. Kemudian, rencana aksi ke-5, yakni pembayaran konsultan fee media kepada Andi Irfan Jaya sebesar US$ 500.000 untuk mengondisikan media dengan penanggung jawab Djoko Tjandra yang akan dilaksanakan pada 1-5 Maret 2020.
Pada poin aksi ke-6 disebutkan, pejabat MA Hatta Ali menjawab surat pejabat Kejagung Burhanuddin. Penanggung jawabnya adalah Hatta Ali atau DK atau AK yang akan dilaksanakan pada 6-16 Maret 2020.

Pada poin ke-7 pejabat Kejagung Burhanuddin menerbitkan instruksi terkait surat Hatta Ali yaitu menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan fatwa MA. Penanggung jawaab adalah IF (belum diketahui)/P (Pinangki) yang akan dilaksanakan pada 16-26 Maret 2020.

Selanjutnya poin aksi ke-8 adalah 'security deposit' cair yaitu sebesar US$ 10.000. Artinya, Djoko Tjandra bakal membayar uang tersebut apabila action plan ke-2 , ke-3, ke-6 dan ke-7 berhasil dilaksanakan. Penanggung jawabnya adalah Djoko Tjandra. Aksi ini akan dilaksanakan pada 26 Maret - 5 April 2020.

Selanjutnya poin aksi ke-9, Djoko Tjandra disebutkan kembali ke Indonesia tanpa menjalani eksekusi pidana penjara selama 2 tahun. Penanggung jawab poin aksi ke-9 ini adalah Pinangki/Andi Irfan Jaya/Djoko Tjandra yang dilaksanakan pada April-Mei 2020.

Kemudian, pada poin aksi ke-10, yakni pembayaran fee 25 persen atau US$ 250.000 sebagai pelunasan atas kekurangan pemberian fee kepada Pinangki bila Djoko Tjandra kembali ke Indonesia seperti "action" ke-9. Penanggung jawab adalah Djoko Tjandra yang akan dilaksanakan pada Mei-Juni 2020.

Namun, kata JPU, kesepakatan action plan tersebut tidak terlaksana satu pun. Padahal Djoko Tjandra telah memberikan uang muka sebesar US$ 500.000 sehingga Djoko Tjandra pada Desember 2019 membatalkan rencana aksi dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dengan tulisan tangan 'NO' kecuali action plan poin ke-7 dengan tulisan tangan 'bayar nomor 4,5' dan action ke-9 dengan tulisan 'bayar 10 M' yaitu bonus kepada terdakwa bila Djoko kembali ke Indonesia.

"Rangkaian perbuatan terdakwa yang bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Soegiarto Tjandra untuk memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar US$ 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dengan mengingat kekuasaan atau wewenang pejabat di MA dalam memberikan fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan fatwa dari pejabat di Kejaksaan Agung," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Setor Uang Rp 850 Juta ke Negara dari Denda Tiga Koruptor

KPK menyetorkan uang dari denda perkara korupsi dengan nilai total Rp 850 juta ke kas negara. Uang itu merupakan uang denda dari tiga terpidana kasus korupsi.

NASIONAL | 23 September 2020

Penerbit M&C! dan Franka Soeria Luncurkan Buku Random Thoughts of Franka: A Guide to Find Yourself

Penerbit M&C! bersama Franka Soeria meluncurkan buku "Random Thoughts of Franka: A Guide to Find Yourself" secara virtual melalui live Zoom.

NASIONAL | 23 September 2020

Penyuap Kalapas Sukamiskin Dihukum 1,5 Tahun Penjara

Radian Azhar dihukum 1,5 tahun pidana penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan karena menyuap Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

NASIONAL | 23 September 2020

Khofifah Dukung Program Pendidikan Vokasi Kadin Jatim

Menurut Khofifah, Pemprov Jatim membutuhkan kiprah publik dalam menumbuhkan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020

Eks Dirkeu Jiwasraya Dituntut Seumur Hidup

Hary Prasetyo diyakini telah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara.

NASIONAL | 23 September 2020

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Seumur Hidup

Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap mantan Dirkeu PT Jiwasraya, Hary Prasetyo

NASIONAL | 23 September 2020

Kuasa Hukum Pinangki Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Nyambung

Jaksa Pinangki keberatan atas dakwaan JPU terhadapnya yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Rabu (23/9/2020). Pengacaranya menyebut dakwaan JPU tidak "nyambung"

NASIONAL | 23 September 2020

Kemhub Terus Dorong Indonesia Bebas Kendaraan Kelebihan Muatan

Kemhub menggelar bimbingan teknis untuk penyelenggaraan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sebagai upaya membasmi kendaraan kelebihan muatan.

NASIONAL | 23 September 2020

KPU Tetapkan Dua Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Serang

Pilkada Kabupaten Serang akan diikuti dua pasang calon, setelah keduanya ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

NASIONAL | 23 September 2020

Kemtan Kembangkan 35 Ha Lahan Vanili di 4 Provinsi

Pengembangan lahan vanili dilakukan di Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

NASIONAL | 23 September 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS