Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

K Martono: Kaji Kembali Perjanjian Penerbangan RI dengan Asing

Selasa, 25 Agustus 2020 | 18:48 WIB
Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah perlu mengkaji secara mendalam dan merevisi pasal-pasal dalam perjanjian internasional terkait penerbangan di wilayah Indonesia yang tidak menguntungkan. Hal ini sejalan dengan rencana Presiden Joko Widodo yang akan mengurangi jumlah bandar udara (bandara) internasional di Tanah Air yang terlalu banyak.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Udara Universitas Tarumanagara K Martono dalam keterangan tertulisnya kepada SP di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Ia menjelaskan, penetapan bandara internasional di Indonesia berdasarkan perjanjian timbal balik, perjanjian penyelenggaraan haji udara, atau multilateral seperti Open Sky Policy, AFTA, ASEAN Multilateral Agreement of 1971, atau perjanjian dengan izin khusus sehingga mencapai 34 bandara internasional.

"Apapun namanya, perjanjian tersebut tentu berdasarkan Pasal 6 Konvensi Chicago 1944, terutama yang menyangkut kebebasan udara kedelapan yang disebut asas cabotage untuk menetapkan bandara internasional," ujar Martono.

Negara-negara maju atau negara-negara yang mempunyai armada kuat menginginkan asas cabotage dihapuskan. Tujuannya agar mereka bebas melakukan penerbangan di negara lain. Di lain pihak, negara-negara berkembang tetap mempertahankan asas cabotage karena merupakan hak perusahaan penerbangan nasional dan dijamin Pasal 7 Konvensi Chicago 1944.

“Pada prinsipnya, penetapkan bandara internasional hanya di wilayah pinggir saja, tidak boleh masuk ke dalam wilayah, karena itu merupakan hak penerbangan nasional, kecuali ada hitung-hitungan yang menguntungkan bagi negara itu,” papar dia.

Ia mencontohkan, apabila Amerika Serikat mengizinkan penerbangan ke Chicago atau ke kota-kota pedalaman, pasti ada hitung-hitungannya yang menguntungkan kedua negara. Demikian pula apabila Indonesia mengizinkan penerbangan internasional ke Makassar, tentu harus ada hitung-hitungan secara komersial atau keuntungan yang lain.

Menurut Martono, perjanjian itu perlu dikaji lebih dalam, karena kemungkinan bandara internasional di Indonesia yang jumlahnya sebanyak 34 bandara tersebut tidak semua menguntungkan secara komersial maupun bentuk keuntungan yang lain.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang membahas penggabungan BUMN sektor aviasi dan pariwisata di Istana Merdeka pada 6 Agustus 2020, Presiden Jokowi menilai jumlah bandara internasional di Indonesia terlalu banyak sehingga mencapai 34 bandara.

Presiden Jokowi bermaksud menata kembali. Jumlah bandara internasional di beberapa negara tidak pernah sebanyak di Indonesia. Apalagi, bandara internasional di Indonesia saat ini tidak merata karena 90% lalu lintas penerbangan saat ini hanya terfokus di lima bandara internasional.

Lima bandara itu adalah Soekarno-Hatta International Airport (SHIA) di Tangerang, Bali Ngurah Rai International Airport di Denpasar (BNRIA), Juanda di Jawa Timur, Kualanamu di Medan, dan Kulon Progo di Yogyakarta.

Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan memberi perhatian khusus terhadap sektor aviasi dan pariwisata untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal III. Pemerintah harus melakukan transformasi di bidang aviasi dan pariwisata melalui penataan kembali yang lebih baik, terutama rute penerbangan, penentuan hub, super-hub, dan kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan internasional.

Dalam Grand Plan Transportasi Udara Hub Primer dan Super Hub yang disiapkan pemerintah untuk jangka waktu 2020-2024 disebutkan, Bandara Samratulangi diproyeksikan sebagai bagian dari 11 bandara Hub Primer. Kemudian, bandara Super Hub sebagai nomenklatur baru yang diproyeksikan terhadap tiga klaster/kawasan strategis yakni Bali, Balikpapan, dan Likupang/Manado, termasuk rencana Bandara di Bali Utara. Bandara Super Hub itu diproyeksikan untuk mendukung rantai pasokan global yang mendukung penerbangan kargo dunia

Martono mengisahkan, secara historis, Konvensi Paris 1919 tidak pernah mengatur masalah ekonomi transportasi udara. Menurut Pasal 15 paragraf 2 Konvensi tersebut pesawat udara yang terbang di atas negara lain harus mendarat di bandara yang ditentukan oleh negara yang bersangkutan, sedangkan Pasal 15 paragraf 3 Konvensi yang sama mengatakan penerbangan internasional bergantung pada persetujuan negara yang bersangkutan.

Latar belakang Konvensi Paris 1919 memang mengutamakan keamanan nasional untuk mencegah jangan sampai pesawat digunakan untuk menyerang kedaulatan ruang udara di atas wilayahnya guna melindungi warganya.

Berbeda dengan Konvensi Paris 1919, Konvensi Havana 1928 mengatur pertukaran penerbangan komersial secara multilateral maupun bilateral.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Havana 1928 dicabut oleh Konvensi Chicago 1944. Pasal 80 Konvensi Chicago 1944 mengatakan, negara anggota Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Havana 1928 diimbau segera mengundurkan diri karena diganti dengan Konvensi Chicago 1944.

Kebebasan Udara
Konvensi Chicago 1944 bermaksud mengatur masalah teknis operasional seperti kedaulatan di ruang udara di atasnya, keselamatan dan keamanan penerbangan, sertifikasi pesawat udara maupun awaknya, dokumentasi, pendaftaran pesawat udara, larangan pendaratan, membawa bahan peledak, pencarian dan pertolongan, serta masalah transportasi udara internasional.

Semuanya itu tercantum dalam mukadimah Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa transportasi udara internasional di masa depan dapat digunakan untuk menciptakan persahabatan, saling pengertian antar bangsa, dan dapat mencegah dua kali perang dunia yang sangat mengerikan. Karena itu, transportasi udara internasional perlu ditumbuhkembangkan yang dapat menjamin keselamatan, keamanan, dan memberi kesempatan yang sama kepada negara anggota serta mencegah persaingan yang boros.

Dalam kenyataannya, tutur Martono, masalah teknis operasional seperti kedaulatan di ruang udara di atasnya, keselamatan dan keamanan penerbangan, sertifikasi pesawat udara dan awaknya, dokumentasi, pendaftaran pesawat udara, larangan pendaratan, membawa bahan peledak, pencarian dan pertolongan tidak ada masalah.

Semua prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Konvensi Paris 1919 maupun Konvensi Havana 1928 dapat ditampung dalam Konvensi Chicago 1944, tetapi yang menjadi masalah adalah ekonomi transportasi udara internasional yang meliputi rute penerbangan, frekuensi penerbangan, jenis pesawat udara, kapasitas tempat duduk, tarif, dan bandar udara pendaratan.

Sepanjang menyangkut masalah ekonomi transportasi udara yang meliputi rute penerbangan, frekuensi penerbangan, jenis pesawat udara yang digunakan, kapasitas tempat duduk yang disediakan, tarif dan bandar udara pendaratan, Konvensi Chicago 1944 mengalami kegagalan.

Kegagalan tersebut dibuktikan dengan lahirnya Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Konvensi Chicago 1944. Pasal 6 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa tidak ada penerbangan internasional berjadwal ke negara lain, kecuali atas persetujuan negara yang bersangkutan.

Persetujuan tersebut biasanya dalam bentuk perjanjian transportasi udara internasional timbal balik atau multilateral, atau izin khusus.

Dalam perjanjian transportasi udara timbal balik diatur pertukaran hak-hak kebebasan udara yang dilengkapi dengan ketentuan administrasi seperti antara lain penunjukan perusahaan penerbangan yang akan melakukan penerbangan, persyaratan perusahaan penerbangan, awak pesawat udara, persyaratan pesawat udara, perizinan, pembukaan, penolakan, perubahan, mulai berlakunya, jangka waktu perjanjian, dan konsultasi. Termasuk yang paling penting adalah bandar udara keberangkatan, bandar udara pendaratan antara, bandar udara tujuan, maupun bandar udara lanjutan penerbangan.

Indonesia telah menjadi negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) sejak 27 April 1950, karena itu setiap membuat perjanjian transportasi udara internasional timbal balik maupun multilateral atau memberi izin khusus selalu mengacu kepada Pasal 6 Konvensi Chicago 1944 sebagai dasar hukum.

Secara nasional dasar hukum perjanjian transportasi udara timbal balik atau multilateral atau izin khusus diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Menurut Pasal 86 UU Nomor 1 Tahun 2009, kegiatan transportasi udara luar negeri dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional dan/atau perusahaan penerbangan asing berdasarkan perjanjian bilateral maupun multilateral atau izin khusus.

Perusahaan penerbangan asing harus ditunjuk oleh negara yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah RI.
Perjanjian transportasi udara bilateral atau multilateral, atau izin khusus, pada prinsipnya mempertukarkan hak-hak kebebasan udara yang biasa disebut freedom of the air.

Dalam perjanjian transportasi udara internasional timbal balik atau multilateral semua negara mempunyai hak sama yang dijamin dalam mukadimah, Pasal 1 dan Pasal 7 Konvensi Chicago 1944, namun demikian karakteristik negara anggota ICAO berbeda-beda, karena itu penerapan kebebasan udara tidak sama tergantung dari karakteristik negara yang bersangkutan.

Kebebasan udara pertama secara komersial mempunyai arti penting bagi negara yang wilayahnya luas seperti Indonesia, negara maju atau wilayahnya kecil mengandalkan kemampuan armadanya.

Kebebasan udara kedua secara komersial kurang berarti, karena itu tidak banyak masalah. Sebenarnya inti perjanjian transportasi udara adalah menukarkan kebebasan udara ketiga dan keempat yaitu pengangkutan penumpang dan/atau kargo dari atau ke negara yang berjanji yang disebut national traffic, tetapi pengertian tersebut diperluas.

Secara teoritis ada delapan kebebasan udara, tetapi dalam praktik biasanya hanya sampai 5 kebebasan udara oleh karena itu sering disebut five freedom of the air. Kebebasan kelima dipakai untuk penerbangan jarak jauh atau penerbangan lanjutan, tetapi masih dilihat lagi letak geografisnya.

Apabila letak negara tersebut pada destinasi terakhir seperti Norwegia, Swedia, dan Finlandia dengan Indonesia tidak bisa menggunakan kebebasan ke-5 lanjutan, kebebasan udara ke-6 tidak pernah ditukarkan sebab sumber sengketa, misalnya dari Jakarta ke Brunei atau Kualalumpur atau Filipina kemudian diangkut ke Saudi Arabia itu merupakan kebebasan udara ke-6.

Lalu kebebasan ke-7 adalah pengangkutan penumpang dan/atau kargo dari negara ketiga ke negara ketiga lainnya, sebagai contoh waktu Kuwait dijajah Irak, maka Kuwait Airways tidak beroperasi karena tidak ada negara yang memberi izin kebebasan udara ke-7, sedangkan kebebasan ke-8 adalah transportasi penumpang dan/atau kargo dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu wilayah negara berdaulat yang dikenal sebagai asas cabotage.



Sumber: PR/Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Djoko Tjandra, Polisi Periksa Dua Jenderal

Napoleon Bonaparte dan Prasetijo Utomo diperiksa penyidik terkait hilangnya red notice Djoko Tjandra.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Menpora Harap Rakernas KONI Bahas Pembinaan Olahraga Prestasi

Menpora Zainudin Amali berharap Rakernas KONI 2020 bisa merumuskan kebijakan strategis untuk mencetak prestasi cabang olahraga.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Jokowi: Jangan Biarkan Kasus Covid-19 di Aceh Membesar

Hingga 24 Agustus 2020, jumlah kasus Covid-19 di Aceh sebanyak 1.241 kasus.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Pandemi Covid-19, Apkasi Otonomi Expo Diundur ke Juli 2021

Ajang promosi potensi dan investasi unggulan daerah ini akan digelar kembali pada 5-7 Juli 2021 di Hall A dan B Balai Sidang Jakarta Convention Center.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Dinkes Sumut Minta RS Laporkan Kekurangan APD

Dinkes Sumut menyatakan, kapasitas rumah sakit untuk menampung pasien baru Covid-19 masih mencukupi.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Mantan Jaksa Agung Pahami Munculnya Spekulasi Kebakaran Kejagung

Mantan Jaksa Agung, M Prasetyo, memahami jika muncul spekulasi soal terbakarnya Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung).

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Jawa Tengah Uji Coba Belajar Tatap Muka di Tiga Wilayah

Jawa Tengah akan melakukan uji coba pembelajaran secara tatap muka di tiga kabupaten yang masuk kategori zona hijau.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Olly Dondokambey: Roda Ekonomi Mulai Bergerak

Ekspor dilakukan untuk beberapa komoditas lainnya ke 15 negara tujuan antara lain Tiongkok, India, Singapura, Thailand, dan Belanda.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Kunjungi Aceh, Jokowi Ingatkan Penerapan Protokol Kesehatan, Vaksin Hingga Manajemen Krisis Covid-19

Kedisiplinan dalam menaati protokol kesehatan merupakan kunci sebelum vaksinasi nanti bisa dilakukan.

NASIONAL | 25 Agustus 2020

Cellica Nurrachadiana Sebut Pembangunan Semua Aspek di Karawang Berjalan Sinergi

Pembangunan seluruh aspek seperti kesehatan, industri, pertanian, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, di Karawang mengutamakan kesinergisan.

NASIONAL | 25 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS