Hari Konstitusi Jadi Momentum Evaluasi Sistem Ketatanegaraan
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Hari Konstitusi Jadi Momentum Evaluasi Sistem Ketatanegaraan

Selasa, 18 Agustus 2020 | 14:49 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus tahun ini adalah momentum bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara melakukan refleksi serta evaluasi sistem ketatanegaraan yang ada.

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, Hari Konstitusi ini merupakan saat di tahun 1945, dimana cita-cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur diwujudkan. Serta Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ditetapkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 pula tujuan negara Indonesia merdeka ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

"Maka peringatan Hari Konstitusi harus menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan," kata Bamsoet, dalam peringatan Hari Konstitusi, di Gedung Nusantara IV MPR, Jakarta (18/8/2020).

Bamsoet mencontohkan, perlunya evaluasi sistem ketatanegaraan itu. Misalnya, ketiadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi, dirasakan telah membuat bangsa ini kehilangan arah dalam mencapai tujuan sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

"Atas dasar itulah, MPR RI terus menyerap aspirasi masyarakat tentang perlunya PPHN dalam konstitusi," ujar Bamsoet

Bamsoet menyampaikan pihaknya terus berusaha memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada MPR. Salah satunya dengan Sekretariat Jenderal MPR telah membangun sistem informasi pengelolaan penyerapan aspirasi masyarakat berbasis pada teknologi informasi (e-aspirasi konstitusi).

MPR juga telah mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, yang ternyata selaras dengan tekad pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia Maju.

Bagi Bamsoet, keselarasan tersebut dapat dilihat dari berbagai hal. Pertama, prioritas pembangunan infrastruktur yang bertujuan membangun kesetaraan antardaerah. Kedua, menggencarkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prasyarat kunci menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju.

Ketiga, menekankan pentingnya investasi dalam negeri. Keempat, reformasi birokrasi melalui pembubaran lembaga-lembaga yang tidak efektif dan tidak efisien.

"Terakhir, pengalokasian dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara secara efektif dan efisien untuk memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat," tutur Bamsoet.

Untuk menjamin konstitusi hidup dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, maka UUD NRI Tahun 1945 memberikan wewenang kepada MPR untuk melakukan evaluasi. Termasuk kewenangan mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar, sesuai kebutuhan masyarakat.

"Amanat melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 bukan hal mudah. Ini adalah tugas mulia yang harus diemban dengan penuh keseksamaan, kecermatan dan kehati-hatian, karena menyangkut hukum dasar negara, hukum tertinggi yang mengatur berbagai dimensi strategis kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan negara," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mantan Lurah Grogol Selatan Diperiksa Kasus Djoko Tjandra

Mantan Lurah Grogol Selatan Asep Subhan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pengeluaran dokumen palsu terkait pembuatan e-KTP Djoko Tjandra.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Ketua KPK Janji Take Home Pay Pegawai Tak Berkurang

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri berjanji bakal memperjuangkan agar penghasilan pegawai lembaga antikorupsi tak berkurang.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Efek Negatif Negara Tanpa Sistem Kesejahteraan

Wakil Rektor I Universitas Diponegoro (Undip), Budi Setiyono menyatakan negara tanpa sistem kesejahteraan akan menghadirkan berbagai macam efek negatif.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

PNS Yogyakarta Dilarang Makan Bersama-sama

Klaster penularan virus corona melalui perkantoran mulai terjadi di DI Yogyakarta yakni dengan terkonfirmasinya 21 pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Tito Klaim Sedang Lakukan Reformasi Birokrasi di Kemdagri

Menurut Mendagri Tito Karnavian, reformasi birokrasi sangat penting untuk mendukung proses pelayanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang lebih efisien.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Kebangkitan Literasi Akan Lahirkan Pemimpin Indonesia Berkualitas

Lead The Fest 2020 menyoroti pentingnya pemimpin yang literate (cerdas dan berpengetahuan) dalam berbagai sektor dan skala organisasi dari regional, nasional hi

NASIONAL | 18 Agustus 2020

72 Terduga Teroris Diciduk, Polisi Bongkar Rencana Aksi Teror

Terungkap rencana 72 tersangka teroris yang telah ditangkap pada periode 1 Juni-12 Agustus 2020 ditangkap di 13 wilayah Indonesia.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Jumlah Daerah Risiko Tinggi Covid-19 Turun Jadi 29 Kabupaten

Sebelumnya analisa per 2 Agustus 2020, jumlah daerah yang berada di zona risiko tinggi ada sebanyak 33 kabupaten/kota, kini menjadi 29.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Dugaan Korupsi BOS, Kejagung Tersangkakan Kepala Kejari Indragiri Hulu

Kejagung menetapkan tiga pejabat Kejari Indragiri Hulu (Inhu) sebagai tersangka atas dugaan korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Polisi Bekuk Istri Amir Mujahidin Indonesia Timur Ali Kalora

Istri amir mujahidin Indonesia Timur Ali Kalora bernama Ummu Syifa (28) itu dibekuk di Jembatan Puna, Kasiguncu, Poso Pesisir Selatan, Sulteng, 29 Juli 2020.

NASIONAL | 18 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS