SETARA Institute Tolak Revisi UU yang Lemahkan Mahkamah Konstitusi
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

SETARA Institute Tolak Revisi UU yang Lemahkan Mahkamah Konstitusi

Senin, 17 Agustus 2020 | 23:57 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Setara Institute menegaskan menolak revisi Undang-undang (UU) yang melemahkan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya mengenai pengaturan usia minimal hakim MK yang dinilai tak ada hubungannya dengan kebutuhan penguatan kelembagaan MK. Sikap tegas ini disampaikan Setara Laporan Kinerja MK 2019-2020.

"Setara Institute menolak revisi UU MK yang justru untuk melemahkan MK, salah satunya melalui pengaturan usia minimal hakim MK, yang jelas tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan penguatan MK," kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (17/8/2020).

Diketahui, wacana revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) yang diajukan Baleg DPR menimbulkan pertanyaan publik.

Beberapa hal yang menjadi kontroversi di antaranya mengenai perubahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi dari 47 menjadi 60 tahun serta perubahan ketentuan aturan masa jabatan hakim konstitusi dari model periodisasi ke batas usia maksimum 70 tahun.

Ismail menegaskan, tidak ada argumen akademis yang melatarbelakangi rencana perubahan ini. Setara menduga perubahan batas usia hakim tersebut untuk memanjakan Hakim Konstitusi medioker yang loyal dengan pembentukan UU.

"Peningkatan batas minimal usia Hakim MK dari 47 menjadi 60 dan batas pensiun dari 65 menjadi 70 tahun, berikut ketentuan ikutannya yang mengatur perihal Hakim Konstitusi yang belum berusia 60 tahun tidak bisa dipilih kembali untuk periode kedua, jelas merupakan akal-akalan pembentuk UU," katanya.

Ismail menegaskan, ketimbang pengaturan usia minimal hakim MK, Setara mendorong DPR dan Pemerintah untuk fokus pada sejumlah hal yang diyakini memperkuat kelembagaan MK.

Beberapa di antaranya mengenai standarisasi mekanisme seleksi Hakim Konstitusi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan Hakim Konstitusi oleh masing-masing lembaga dan penguatan pengaturan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, khususnya mengadopsi aspirasi tentang pentingnya external oversight committee.

"Sebagaimana pernah diatur dalam Perppu Nomor 1/2013 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Konstitusi, yang merespons penangkapan Akil Mochtar pada 2013, tetapi kemudian dibatalkan sendiri oleh MK," katanya.

Menurut Ismail, penguatan kelembagaan masih dibutuhkan oleh MK. Hal ini mengingat MK sebagai pengawal konstitusi bukanlah institusi yang memiliki immunitas tinggi untuk terjangkit penyakit korupsi atau pelanggaran etik.

Perkara suap terkait penanganan sengketa Pilkada yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar serta perkara suap pengurusan uji materi atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjerat mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar menjadi pelajaran penting dalam 17 tahun perjalanan MK.

"Selalu ada potensi penyalahgunaan kewenangan, baik dalam bentuk memperdagangkan perkara maupun dugaan memperdagangkan pengaruh. Oleh karena itu penguatan kelembagaan MK masih menjadi kebutuhan," katanya.

Selain melalui revisi UU, penguatan kelembagaan dapat dilakukan MK dengan merealisasikan gagasan justice office. Gagasan ini dinilai dapat membangun disiplin berpikir yang berorientasi pada penguatan kualitas putusan maupun penguatan dukungan bagi hakim-hakim MK.

Justice office mengandaikan bahwa setiap hakim konstitusi memiliki supporting system yang terdiri dari sosok-sosok yang ahli di bidang hukum ketatanegaraan dan ahli multidispilin ilmu.

"Setara Institute mendorong MK merealisasikan gagasan justice office dimana setiap hakim konstitusi memiliki supporting system memadai untuk meningkatkan kualitas putusan," katanya.

Laporan Kinerja MK merupakan laporan riset tahunan yang disusun oleh Setara Institute, yang dimulai sejak 2013 san secara reguler dirilis pada 18 Agustus sebagai bagian dari partisipasi perayaan Hari Konstitusi. Laporan ini bertujuan mempelajari kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dan mendorong kepatuhan para penyelenggara negara dan warga negara pada Konstitusi.

Selama 17 tahun sejak berdiri pada 2003, MK tercatat telah menangani 1.333 perkara pengujian undang-undang yang menguji 304 UU. MK telah menjadi salah satu mekanisme nasional penegakan HAM yang paling efektif melalui putusan-putusannya yang kondusif dan kontributif pada pemajuan HAM dan demokrasi.

Meskipun MK dan hakim-hakim MK belum memiliki paradigma dan madzhab pemikiran yang bisa dikenali dan dipelajari melalui putusan-putusannya.

"Untuk itu, SETARA Institute mendorong pelembagaan popular constitusionalisme sebagai madzhab pemikiran yang menjadi pedoman MK dalam memutus perkara dengan memusatkan kepentingan rakyat sebagai sentrum dasar putusan," kata Ismail.

Dari segi kualitas putusan, pada periode 10 Agustus 2019-18 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 75 putusan pengujian undang-undang. Sebanyak empat putusan diantaranya adalah putusan kabul, 27 putusan tolak, 32 putusan tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijk verklaard), 10 produk hukum yang berbentuk ketetapan-ketetapan dan dua putusan gugur.

Dari 75 putusan itu, Setara Institute memberikan tone positif pada lima putusan, yakni tiga putusan kabul dan dua putusan tolak, dan selebihnya sebanyak 70 putusan lainnya diberikan tone netral.

"Tone positif merujuk pada putusan-putusan berkualitas baik dan progresif menjawab problem konstitusionalitas norma serta memperkuat prinsip rule of law dan promosi hak asasi manusia. Tone negatif merujuk pada kualitas putusan yang regresif dan melemahkan prinsip rule of law dan demosi hak asasi manusia dan tone netral untuk menunjuk putusan-putusan yang biasa saja, dimana sudah seharusnya MK memutus suatu perkara yang dipersoalkan," paparnya.

Selain tidak ada tone negatif dari segi kualitas putusan, SETARA juga menilai MK mengalami kemajuan signifikan dalam hal disiplin tidak melakukan ultra petita atau memutus melebihi permohonan yang dimohonkan dan ultra vires atau memutus dengan melampaui kewenangannya hingga membentuk norma baru.

Pada periode riset, yakni 10 Agustus 2019 hingga 18 Agustus 2020, SETARA tidak menemukan putusan MK yang ultra petita. Namun, SETARA masih menemukan praktik ultra vires. Terdapat empat putusan MK yang membentuk lima norma baru.

"Sedangkan dari sisi managemen perkara, prosedur dismissal, managemen waktu berperkara dalam pengujian UU dan lama waktu pembacaan putusan (Pleno) setelah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), mengalami kemajuan," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Doa Bersama Lintas Agama Warnai Peringatan HUT ke-75 RI di Kota Bogor

Sambut HUT Kemerdekaan RI doa bersama lintas agama di Bogor.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Puluhan Warga Lebak Tersambar Petir, 3 Diantaranya Meninggal

Sebanyak 23 orang warga Kabupaten Lebak tersambar petir saat berteduh setelah menonton sepakbola di Desa Girimukti Kecamatan Cilograng, Senin (17/8/2020).

NASIONAL | 17 Agustus 2020

PKB-TPP Peringati HUT Ke-75 RI Secara Daring

Upacara juga dilengkapi dengan cuplikan penggalan-penggalan dokumentasi foto yang dijadikan video pada acara upacara virtual PKB-PPK.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

PLN Berhasil Selamatkan Penerjun Payung Tersangkut di SUTT Tomohon-Taksiria

Seorang penerjun payung yang tersangkut di SUTT Tomohon-Taksiria berhasil diselamatkan berkat gerak cepat dari tim PDKB PLN UPT Manado, Senin (17/8/2020).

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Ditjen Vokasi Siapkan Rp 7,2M untuk Program Wirausaha Mahasiswa

Ditjen Diksi menyiapkan paket bantuan untuk 180 kelompok dengan nilai dana kisaran antara Rp 10 juta hingga Rp 40 juta per kelompok mahasiswa.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

IDAI: Zonasi Covid-19 Tidak Bisa Jadi Patokan Keamanan Pembukaan Sekolah

Hingga saat ini pemerintah belum mampu memenuhi standar minimal jumlah tes yang dianjurkan WHO, yaitu melakukan tes terhadap satu orang tiap 1.000 penduduk.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

IDAI Tolak Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah

Pembukaan sekolah juga berisiko meningkatkan risiko pada guru dan civitas akademika lain di sekolah, selain juga kepada orang tua.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Suap Impor Bawang Putih, Politikus PDIP Tetap Dihukum 7 Tahun Penjara

Nyoman Dhamantra tetap dihukum tujuh tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan dalam perkara suap pengurusan impor bawang putih.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Mahfud MD: 99,9 Persen Masyarakat Bangga Menjadi WNI

Mahfud MD menyatakan bahwa 99,9 persen masyarakat sangat bangga dengan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

NASIONAL | 17 Agustus 2020

HUT Kemerdekaan Ke-75 RI, Ini Pesan Megawati kepada Pemuda Indonesia

Megawati Soekarnoputri mengatakan banyak sekali pelajaran yang diberikan ayahnya, proklamator RI yang juga Presiden pertama, Ir Soekarno.

NASIONAL | 17 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS