Jakarta, Beritasatu.com - Humas Ikatan Dokter Indonesia, Halik Malik mengatakan bahwa, investasi terbaik yang Indonesia miliki untuk mencapai bonus demografi pada 2030-2040 adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut adalah sebuah keniscayaan sebab, negara-negara maju di dunia sudah membuktikannya.
"Kita ketahui, untuk bisa berinvestasi pada SDM salah satu syaratnya adalah menjamin pemenuhan gizi, kesehatan, dan juga pendidikan, untuk bisa mendapatkan kualitas generasi muda yang unggul dan produktif. Tidak hanya saat ini dan tetapi juga untuk ke depannya,” terangnya saat dihubungi Suara Pembaruan melalui sambungan telepon, Rabu (5/8/2020).
Menjamin kebutuhan tersebut terpenuhi, menurutnya pemerintah telah melakukan beberapa upaya yang diharapkan mampu mendorong investasi ini berbuah manis. Salah satunya, negara kini mulai berpihak dalam pembangunan SDM unggul.
"Jadi, karena bicara bonus demografi ini betul harus bisa dinikmati, bukan menjadi bencana demografi. Tanpa kesiapan dan keberpihakan pemerintah terhadap usia produktif, maka bonus demografi itu sulit untuk dinikmati,” tuturnya.
Semisal dari bidang kesehatan. Menurutnya pemerintah telah melakukan beberapa kontribusi yang baik untuk memenuhi kebutuhan kelompok produktif, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional.
"Bagaimana memastikan pemuda di usia produktif ini menjadi bagian dari jaminan kesehatan nasional. Mereka yang memiliki penghasilan bisa menunjang usia non produktif. Ini salah satu logika partisipasi pemuda dalam kesehatan nasional. Indonesia saat ini tengah berupaya memerdekakan kelompok produktif dalam masalah kesehatan,” terangnya.
Selain itu, di masa pandemi ini pemerintah juga terus berupaya untuk memerangi isu stunting dan gizi buruk yang terjadi pada anak. Kontraksi ekonomi menjadi persoalan anggaran rumah tangga masyarakat, sehingga menurut lembaga riset, sebagian anggota keluarga mengalami penurunan status gizi.
"Masalah ini memang menjadi semakin pelik, tetapi pemerintah juga telah memberikan subsidi seperti bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok miskin dan tidak mampu. Ini juga salah satu bentuk antisipasi pemerintah untuk menurunkan angka stunting dan wasting terhadap kelompok rentan yang paling terdampak,” ungkapnya.
Meski sudah mengerahkan bantuan, ia juga berharap pemerintah juga bisa memastikan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak tetap bisa berlangsung di masa pandemi ini.
"Di tengah pandemi ini ada kesulitan dalam penyelenggaran posyandu, ataupun program krusial lain yang biasa ada di puskesmas. Terutama untuk kesehatan ibu anak. Pemerintah harus memastikan, program tersebut tetap dapat terlaksana dan diakses oleh ibu dan juga anak-anak mereka. Ini juga merupakan upaya dalam memastikan investasi untuk menyongsong bonus demografi tertanam dengan baik,” tukasnya.
Sumber: BeritaSatu.com
