Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Presiden Keluarkan Inpres Atur Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Rabu, 5 Agustus 2020 | 19:38 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 diatur berbagai hal mengenai pelanggaran protokol kesehatan.

“Sanksi sebagaimana dimaksud berupa: teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha," seperti dikutip dari salinan Inpres yang diperoleh di Jakarta, Rabu (5/2/2020), dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Inpres tersebut diteken Presiden Jokowi pada 4 Agustus 2020.

Protokol kesehatan yang tidak boleh dilanggar yakni protokol perlindungan individu yang meliputi penggunaan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, membersihkan tangan secara teratur, pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kemudian protokol untuk perlindungan masyarakat meliputi sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19, penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses, penyediaan cairan pembersih tangan.

Upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas, upaya pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19, dan pengadaan fasilitas deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Kewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan itu dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Tempat dan fasilitas umum yang dimaksud adalah perkantoran, usaha dan industri, sekolah, tempat ibadah, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, transportasi umum, kendaraan pribadi, toko, pasar modern dan tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran, pedagang kaki lima, perhotelan, tempat wisata, dan fasilitas layanan kesehatan, area publik dan tempat umum.

"Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19," tulis Inpres itu.

Penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan ini diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur, bupati atau wali kota. Menurut Inpres tersebut, dalam penyusunan peraturan daerah itu, harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.

Dalam Inpres juga mengatur ketentuan sosialisasi informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tjahjo Kumolo Kenang Cornelis Lay: Konsisten dalam Dunia Intelektual

Meski memiliki kedekatan dengan partai politik (parpol), Cornelis Lay dinilai Tjahjo Kumolo tetap memilih berdiri pada jalan intelektual.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Ledakan di Lebanon, DPR Minta WNI Lapor ke KBRI Jika Butuh Bantuan

WNI yang ada di Lebanon diminta tetap tenang dan tidak panik, apabila keadaan mengkhawatirkan dan memerlukan sesuatu, jangan segan-segan melapor ke KBRI.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Pasien Covid-19 Bunuh Diri di Rumah Sakit Royal Prima Medan

Pasien yang melakukan bunuh diri itu merupakan seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Korban diduga bunuh diri karena stres atas penyakitnya.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Dua Buron WNI Dipertukarkan Buron WNA

Dua buron WNI akan dipertukarkan dengan Markus Bim yang berhasil ditangkap di Bali, Kamis (23/7/2020) lalu.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Ini Komentar Mahfud Terkait Pasukan Elite TNI Tangani Terorisme

Menurut Mahfud MD, negara dirugikan apabila pasukan elite TNI tidak membantu penanganan terorisme.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Dua Kadis Pemkot Medan Juga Terpapar Covid-19

Keduanya adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan M Husni dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Hannalore Simanjuntak, yang ikut terpapar Covid-19.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Seminggu Ditangkap, Djoko Tjandra Masih Berstatus Saksi

Kendati sudah seminggu ditangkap, Djoko Tjandra hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Gubernur Sumut Doakan Akhyar Nasution Sembuh dari Covid-19

Menurut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Akhyar Nasution termasuk ketat dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

KPK Didorong Proaktif Usut Skandal Pelarian Djoko Tjandra

KPK seharusnya tidak hanya menunggu pelimpahan dari aparat penegak hukum lain dalam menangani kasus tersebut.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Menpupera Minta Pembangunan Bendungan di NTT Dipercepat

Bendungan Napun Gete dibangun dengan menggunakan biaya APBN senilai Rp 880 miliar.

NASIONAL | 5 Agustus 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS